Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di UNKRIS Maranatha Bandung, Ini Kata Bamsoet

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di UNKRIS Maranatha Bandung, Ini Kata Bamsoet

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
  • visibility 116
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, msinews.com– Luka bangsa pada Pemilu 2019 dengan hadirnya “Cebong”, “Kampret”, dan “Kadrun”, menjadi peringatan bahwa pemilihan langsung memiliki dampak berganda (multiplier effect) bagi keharmonisan kehidupan kebangsaan.

Selain ancaman terorisme, radikalisme, ideologi transnasional, dan Narkoba, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi ancaman demokrasi yang tidak kalah hebat dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI, Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR di Kampus Univesitas Kristen Maranatha, Bandung ,Jumat (7/6/2024).

Lanjutnya, tidak hanya pada Pilpres dan Pileg, pemilihan langsung pada Pilkada juga meninggalkan berbagai persoalan kebangsaan. Hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta pemilih, Indonesia menjadi negara dengan korban paling besar se-dunia dalam hal politik uang.

“Tidak heran jika kini banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia. Sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-4 Pancasila. Sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang” kata politisi Partai Golkar ini.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak para generasi muda menyadari betapa hebatnya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang begitu kaya keberagaman dan perbedaan. Ketika terbang dari Sabang menuju Merauke, kita akan menempuh jarak sekitar 5.245 kilometer. Lebih jauh dari jarak antara Boston (Amerika Serikat) ke Lisbon (Portugal) melewati Samudera Atlantik, atau setara dengan jarak dari Jakarta ke Korea Selatan.

Kita pun akan melintasi 17.504 pulau, dan melewati tiga zona waktu yang berbeda. Luasnya bentangan jarak antara Sabang sampai Merauke juga meliputi hampir 280 juta jiwa penduduk Indonesia, yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, dengan 733 bahasa daerah yang berbeda, serta beragam adat istiadat, agama, dan keyakinan yang berbeda-beda.

“Bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah maupun Eropa Timur yang memiliki banyak kesamaan dibandingkan perbedaan, justru hingga kini masih bergulat dalam beragam konflik. Begitupun saudara kita di Asia seperti Korea Selatan dengan Korea Utara, serta China dengan Taiwan. Namun Indonesia, dengan luas wilayah dan besarnya keragaman yang dimiliki, justru hingga kini masih tetap damai. Jawabannya tidak lain karena kita memiliki Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” jelas Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI ( UNHAN) ini menerangkan, sejak era Presiden Soekarno hingga kini Presiden Joko Widodo, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika selalu diakui dunia.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Jendral Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN 2023, bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya motto nasional Indonesia, tapi menjadi kunci membangun masa depan dunia.

Pada Mei 2023 lalu, UNESCO menetapkan Pidato Presiden Soekarno “To Build the World A New (Membangun Dunia Kembali)” yang disampaikan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 sebagai Memory of the World (MoW). Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan manifesto intelektual, politik dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Bung Karno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional dan universal. Mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai sila Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, merupakan nilai yang bersifat internasional dan universal,” pungkas Bamsoet.

Hadir antara lain, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Sri Widiyantoro, Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Chendra Witarsih, Peneliti dan Pemerhati Kajian Islam di Tiongkok Novi Basuki, Sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha, dan segenap jajaran Pengurus Perempuan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PINTI) Jawa Barat, Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) Jawa Barat, Perhimpunan Pelajar Indonesia-Tiongkok (PPIT) Jawa Barat, dan Pusat Bahasa Mandarin Universitas Kristen Maranatha. **

Sumber : mprri/dm

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI Bahas Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa

    Ketua DPD RI Bahas Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomasi.org-Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti terus bergerak menggugah kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam hal penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa. Saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II ke Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Untung Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu […]

  • Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Paris,Prancis,msinews.com-Usulan Indonesia agar UNESCO mengakui Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Eksekutif UNESCO. Dengan dukungan lebih dari 30 negara sebagai co-sponsor, proposal ini telah dibahas dan diputuskan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, akhir Maret  2024, melalui Draft Decision 219/EX 37. Adapun, […]

  • Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Cirebon,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah. “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. […]

  • Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, […]

  • Tok, DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten

    Tok, DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI)  menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Hal itu disampaikannya berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 2024. Demikian kata wakil Ketua DPRI RI,Sufmi Dasco Ahmad. “Hasil rapat […]

  • Kunjungi Wamena, Mendagri Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan

    Kunjungi Wamena, Mendagri Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Wamena,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di kawasan Gunung Susu, Wamena. Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam […]

expand_less