Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Publik menduga, perencanaan pembangunan IKN masih menimbulkan persoalan. Apalagi dengan adanya kemunduran Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih bermasalah.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, kemunduran dua tokoh tersebut akan berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN.

“Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN,” kata Suryadi dalam video DPR RI yang dikutip wartawan Jumat (7/6/2024).

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama

Dikatakan, berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar negeri sampai saat ini belum ada. Andaikan ada, tambahnya, hal itu baru berupa letter of intense alias hanya surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi. Pun investas itu dari dalam negeri dan masih di bawah target.

“Ada realisasi dari dalam negeri, itu pun masih jauh dari sekitar 30 persen dari target, yang harusnya ditargetkan sampai dengan 100 triliun tapi baru terealisasi sekitar 31 triliun (rupiah) ya untuk pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit dan beberapa hotel. Jadi masih jauh dari target,” ujar politikus nPKS ini.

Oleh karena itu, Suryadi menyebut bahwa pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal, sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.

“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi. Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” katanya. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Kebijakan Pemerintahan menetapkan larangan penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg pada setiap pengecer mulai 1 Februari 2025, membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan. Kelangkaan LPG 3 kg tersebut, salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Tangerang, kini masyarakat rela berjuang dan harus berkeliling mencari agen yang terdekat. Warung yang sudah terbiasa menyetok LPG […]

  • Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyampaikan sejumlah perhatian strategis dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BPJS Kesehatan, Selasa (14/4), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]

  • Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta_Beberapa rombongan petinggi TNI menyambangi Gedung KPK, Jumat (28/7) sore, untuk mengkoordinasikan terkait kasus dugaan tindak pidana di lingkungan Basarnas. KPK menyatakan khilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI. Pasalnya ada kekeliruan dalam koordinasi penetapan tersangka Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi di kasus suap Basarnas. “Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari […]

  • UNSRI Perkuat Keberlanjutan Air Bersih dan Energi Surya di Pulau Kemaro

    UNSRI Perkuat Keberlanjutan Air Bersih dan Energi Surya di Pulau Kemaro

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    PALEMBANG,MSINEWS.COM– Forum Group Discussion (FGD) didukung LPDP melalui Program WCU–EQUITY UNSRI, menegaskan pentingnya tata kelola, SOP, dan kolaborasi multipihak untuk menjaga manfaat layanan dasar tetap berjalan. Tiga fasilitas berbasis energi surya sudah berdiri di Pulau Kemaro sejak akhir 2025. Air bersih mengalir, masjid punya listrik mandiri, dan warga tidak lagi kesulitan untuk berwudhu. Tapi bagi […]

  • Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    PAPUA PEGUNUNGAN,KABARDAERAH.COM– Pemerhati Adat Budaya Papua,sekaligus Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Agama Unsur -Agama Islam, Ismail Asso menegaskan, bahwa UU Otsus mengamanatkan Pembangunan DOB Papua harus berdasarakan kearifan lokal atau pembangunan Papua harus berdasarakan nilai-nilai kultural Asli Papua. “Semangat (spirit) Adat Budaya selain nilai-nilai asing dan baru seperti agama di Papua sejatinya memiliki nilai-nilai spritualisme […]

  • Senator DIY, Hilmy Muhammad ; PHK Massal Industri Media, Alarm Bagi Demokrasi

    Senator DIY, Hilmy Muhammad ; PHK Massal Industri Media, Alarm Bagi Demokrasi

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A, menyoroti masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri media massa. Ia mengaku prihatin dengan gelombang PHK yang demikian besar. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. “Ketika pekerja […]

expand_less