Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
  • visibility 171
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Pendistribusian “makan siang gratis” salah satu program unggulan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto disorot pihak asing karena diyakini akan menambah defisit anggaran.

Pertanyaan pun muncul dalam Qatar Economic Forum, “In Conversation With President-Elect Prabowo Subianto”, Rabu (15/5/2024).

Adalah Bloomberg Haslinda Amin, jurnalis media yang melancarkan pertanyaan terkait pendistribusian program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai bakal mendefitkan anggaran negara.

“Saya ingin mengarah ke rencana pengeluaran. Ketika Anda berkampanye, Anda membicarakan bagaimana memenuhi makan gratis, susu gratis untuk siswa. Lalu bagaimana Anda membayarnya program itu,” tanya Bloomberg Haslinda Amin,dikutip CNBC Indonesia,Kamis (16/5/2024).

“Bisakah Anda mendanainya program tersebut jika Anda saja tak bisa menaikkan batasan defisit anggaran 3%?,” lanjut Haslinda Amin dalam Qatar Economic Forum.

Menjawab pertanyaan sang jurnalis, Prabowo mengatakan bahwa, sebenarnya timnya sudah mempelajari hal tersebut. Dari kalkulasi yang didapat, pihaknya pun percaya ini bisa dilakukan.

“Kita telah mempelajari ini. Kita telah mempelajari angka-angkanya. Dan, kita sangat percaya diri kita bisa melakukannya. Kita percaya diri bisa melakukannya,” tegas Prabowo.

“Kami mempunyai manajemen fiskal tradisional yang prudent. Saya pikir kami mempunyai angka utang terhadap PDB terendah di dunia. Salah satu yang terendah. Jadi sekarang-lah waktunya untuk sedikit lebih berani dengan tata pemerintahan yang baik,” timpalnya lagi.

Prabowo pun mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah hal pada anggaran. Seperti mengurangi alokasi di pos-pos yang tak penting.

“Jadi ini soal efisiensi, tata pemerintahan yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik,” tegasnya.

“Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, akan meningkatkan rasio pajak, pelayaan penerimaan. Kami akan merombaknya … sangat bertekad untuk mengurangi yang kurang penting,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan mengatakan pemerintah berencana mematok defisi APBN 2025 pada rentang 2,45%-2,8%. Defisit APBN 2025 itu lebih besar dari yang dipatok pada 2024 dan 2023.

Menurutnya, defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp 1,65% dari PDB. Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar.

Soal Dana Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga ditanya soal pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, Prabowo lagi-lagi menegaskan bahwa ide tersebut sudah datang di awal kemerdekaan RI, dari Presiden pertama Soekarno.
“Ide pemindahan ibu kota telah ada sekitar sejak awal kemerdekaam kami. Presiden pertama kami, Presiden Soekarno membawa ide itu,” paparnya.

Lanjutnya, beberapa alasan mengapa pemindahan harus dilakukan. Mulai dari mencari titik tengah RI hingga kondisi Jakarta dan pemerataan ekonomi.

“Pertama idenya adalah membawa ibu kota kami ke wilayah yang lebih tengah,” jelasnya.

“Kedua, Jakarta dikelilingi, dan Java, memiliki populasi yang sangat tinggi. Jadi beban ekologis Jakarta luar biasa besarnya. Kami menghadapi kenaikan air laut. Ini sekitar 5-10 cm setiap tahun. Jadi kita harus membuat giant sea wall,” tegasnya.

“Tapi memindahkan ibu kota adalah salah satu hal untuk membawa pembangunan ke luar Jakarta,” tambahnya.

Terkait pendanaan, kata Prabowo lalu mengutip, pernyataan Jokowi saat menghadiri Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum, kemungkinan IKN memakan dana hingga US$ 35 miliar dolar atau Rp 556 triliun (kurs Rp 15.800/dolar AS).

“Ya Perhitungan memang US$35 miliar. Tapi kalkulasi itu mengacu pada bahwa kita membutuhkan 25 tahun sampai 30 tahun untuk menyelesaikan ibu kota ini,” ujarnya.

“Jadi kalau kamu mengatakan US$ 30 miliar selama 30 tahun berarti US$1 miliar setiap tahun,” terangnya.

“Ekonomi Indonesia,anggaran Indonesia bisa melakukan itu. Jadi kita sangat percaya diri,” beber Prabowo.

“Saya percaya ibu kota baru adalah proyek politik dan pendorong utamanya harus sumber daya domestik dan kemudian asing, investasi asing akan datang setelahnya,” tegas Prabowo Subianto. **

Editor : Domi Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek BMTH di Palabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

    Proyek BMTH di Palabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung berharap, proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali yang semakin. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI […]

  • Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Senator Provinsi DKI Jakarta, Dr. Fahira Idris menegaskan, bahwa penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Menurut Fahira, bahwa penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial […]

  • Komisi VII : Smelter di Halmahera Timur Butuh Sinergi PLN dan Antam 

    Komisi VII : Smelter di Halmahera Timur Butuh Sinergi PLN dan Antam 

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com– Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto mengatakan ,salah satu tujuan pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bertujuan mencari keuntungan untuk kepentingan negara. Termasuk, BUMN PT Antam yang bergerak di bidang pertambangan dalam mengelola proyek smelter feronikel di Halmahera Timur. Bambang Hermanto menilai proyek smelter yang semestinya sudah bisa berproduksi itu kini […]

  • mitsubishi expander

    Mitsubishi Beri Nama Bayi Barunya Xpander, Low MPV Pesaing Avanza cs

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Mitsubishi akhirnya buka mulut soal nama bayi barunya. Mobil Low MPV itu diberi nama Xpander. Bukan Expander seperti yang pernah detikOto ulas sebelumnya. Nama itu terlihat jelas dari tampilan mobil di booth Mitsubishi di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Jika Anda menyalakan mesin mobilnya, Xpander akan muncul di layar speedometernya. Jika melihat arti […]

  • KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    • calendar_month Selasa, 27 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) telah menyerahkan santunan uang sebesar Rp.46 juta kepada keluarga almarhum Edi Susanto, anggota KPPS 03 Desa Margo Rejo Kecamatan Jati Agung. “Ya, hari ini kita mau ke Jati Agung untuk serahkan santunan uang duka. Sementara, Jati Agung dulu, sebab baru untuk Jati Agung yang sudah selesai berkasnya,” […]

  • Kemendag dan Kemenkeu

    Kemendag dan Kemenkeu Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM

    • calendar_month Jumat, 13 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kemendag dan Kemenkeu baru saja menerbitkan Permen untuk mengatur kerja sama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Kerjasama tersebut mengawasi  dan menjaga sistem usaha produktif bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kemendag dan Kemenkeu (Kementerian Perdagangan) Zulkifli Hasan telah menerbitkan peraturan  nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan usaha bidang, periklanan, pembinaan, dan […]

expand_less