Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
  • visibility 61
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Pendistribusian “makan siang gratis” salah satu program unggulan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto disorot pihak asing karena diyakini akan menambah defisit anggaran.

Pertanyaan pun muncul dalam Qatar Economic Forum, “In Conversation With President-Elect Prabowo Subianto”, Rabu (15/5/2024).

Adalah Bloomberg Haslinda Amin, jurnalis media yang melancarkan pertanyaan terkait pendistribusian program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai bakal mendefitkan anggaran negara.

“Saya ingin mengarah ke rencana pengeluaran. Ketika Anda berkampanye, Anda membicarakan bagaimana memenuhi makan gratis, susu gratis untuk siswa. Lalu bagaimana Anda membayarnya program itu,” tanya Bloomberg Haslinda Amin,dikutip CNBC Indonesia,Kamis (16/5/2024).

“Bisakah Anda mendanainya program tersebut jika Anda saja tak bisa menaikkan batasan defisit anggaran 3%?,” lanjut Haslinda Amin dalam Qatar Economic Forum.

Menjawab pertanyaan sang jurnalis, Prabowo mengatakan bahwa, sebenarnya timnya sudah mempelajari hal tersebut. Dari kalkulasi yang didapat, pihaknya pun percaya ini bisa dilakukan.

“Kita telah mempelajari ini. Kita telah mempelajari angka-angkanya. Dan, kita sangat percaya diri kita bisa melakukannya. Kita percaya diri bisa melakukannya,” tegas Prabowo.

“Kami mempunyai manajemen fiskal tradisional yang prudent. Saya pikir kami mempunyai angka utang terhadap PDB terendah di dunia. Salah satu yang terendah. Jadi sekarang-lah waktunya untuk sedikit lebih berani dengan tata pemerintahan yang baik,” timpalnya lagi.

Prabowo pun mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah hal pada anggaran. Seperti mengurangi alokasi di pos-pos yang tak penting.

“Jadi ini soal efisiensi, tata pemerintahan yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik,” tegasnya.

“Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, akan meningkatkan rasio pajak, pelayaan penerimaan. Kami akan merombaknya … sangat bertekad untuk mengurangi yang kurang penting,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan mengatakan pemerintah berencana mematok defisi APBN 2025 pada rentang 2,45%-2,8%. Defisit APBN 2025 itu lebih besar dari yang dipatok pada 2024 dan 2023.

Menurutnya, defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp 1,65% dari PDB. Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar.

Soal Dana Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga ditanya soal pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, Prabowo lagi-lagi menegaskan bahwa ide tersebut sudah datang di awal kemerdekaan RI, dari Presiden pertama Soekarno.
“Ide pemindahan ibu kota telah ada sekitar sejak awal kemerdekaam kami. Presiden pertama kami, Presiden Soekarno membawa ide itu,” paparnya.

Lanjutnya, beberapa alasan mengapa pemindahan harus dilakukan. Mulai dari mencari titik tengah RI hingga kondisi Jakarta dan pemerataan ekonomi.

“Pertama idenya adalah membawa ibu kota kami ke wilayah yang lebih tengah,” jelasnya.

“Kedua, Jakarta dikelilingi, dan Java, memiliki populasi yang sangat tinggi. Jadi beban ekologis Jakarta luar biasa besarnya. Kami menghadapi kenaikan air laut. Ini sekitar 5-10 cm setiap tahun. Jadi kita harus membuat giant sea wall,” tegasnya.

“Tapi memindahkan ibu kota adalah salah satu hal untuk membawa pembangunan ke luar Jakarta,” tambahnya.

Terkait pendanaan, kata Prabowo lalu mengutip, pernyataan Jokowi saat menghadiri Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum, kemungkinan IKN memakan dana hingga US$ 35 miliar dolar atau Rp 556 triliun (kurs Rp 15.800/dolar AS).

“Ya Perhitungan memang US$35 miliar. Tapi kalkulasi itu mengacu pada bahwa kita membutuhkan 25 tahun sampai 30 tahun untuk menyelesaikan ibu kota ini,” ujarnya.

“Jadi kalau kamu mengatakan US$ 30 miliar selama 30 tahun berarti US$1 miliar setiap tahun,” terangnya.

“Ekonomi Indonesia,anggaran Indonesia bisa melakukan itu. Jadi kita sangat percaya diri,” beber Prabowo.

“Saya percaya ibu kota baru adalah proyek politik dan pendorong utamanya harus sumber daya domestik dan kemudian asing, investasi asing akan datang setelahnya,” tegas Prabowo Subianto. **

Editor : Domi Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI Sampaikan Belasungkawa Korban Kapal Karam Bengkulu

    Ketua DPD RI Sampaikan Belasungkawa Korban Kapal Karam Bengkulu

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan belasungkawa terhadap para korban karamnya Kapal Tiga Putera di Bengkulu, yang menelan 8 korban jiwa. Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya turut prihatin dan merasakan duka cita mendalam atas peristiwa yang menelan 8 korban jiwa tersebut. “Atas nama lembaga dan pribadi kami menyampaikan belasungkawa […]

  • Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan terkait usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar […]

  • Kalapas Salemba Tepis Tudingan Alvin Lim Soal Sambo Ditahan Diruang AC

    Kalapas Salemba Tepis Tudingan Alvin Lim Soal Sambo Ditahan Diruang AC

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat, tegas membantah pernyataan Alvin Lim yang menyebut Ferdy Sambo tidak pernah ditahan di Lapas Salemba. Pernyataan terkait Sambo itu disampaikan Alvin Lim dalam sebuah wawancara bersama dr Richard Lee yang potongan videonya viral di TikTok. Beni mengatakan tuduhan tersebut tidak benar dan ngawur, sambil […]

  • Peneliti BRIN Sebut Jokowi Pakai Intelejen, Baca Politik 2024.

    Peneliti BRIN Sebut Jokowi Pakai Intelejen, Baca Politik 2024.

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta – Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan Presiden Joko Widodo menyalahgunakan intelijen untuk membaca peta politik. Disampaikan Penelitii BTIN bagian Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan Muhamad Haripin dalam webinar “Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”. Baca Juga : Jawa Tengah Relawan Amin, Percaya Diri Menag Pilpres 2024M Penurut Peneliti BRIN […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Gelar Natal Bersama Parlemen 2024, Panitia: Untuk Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera.

    Gelar Natal Bersama Parlemen 2024, Panitia: Untuk Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera.

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Ketua Panitia Natal Tahun 2024 dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka menyampaikan pernyataan penting terkait perayaan Natal yang akan digelar di lingkungan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Mengangkat tema nasional “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem” (Lukas 2:15), yang merupakan tema Natal dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) […]

expand_less