Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
  • visibility 121
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang strategis mengenai polemik adanya efek samping dari vaksin Astrazeneca yang dikabarkan dapat menyebabkan pembekuan darah hingga kematian.

“Yang pertama, tentu saja melibatkan lembaga-lembaga penelitian, seperti apa dampak dari vaksin atau yang sering disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). Yang kedua, seharusnya Pemerintah juga memiliki data pembanding, artinya kejadian di tempat A dibandingkan dengan kejadian tempat B, termasuk juga kejadian di tanah air sendiri,” Netty di Jakarta, Senin (14/5/2024).

Lanjutnya, jika memang ada lakukan surveillance, apakah kemudian kasus ini menimpa warga kita setelah menerima vaksin AstraZeneca?,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya”ujar politisi PKS itu.

Lanjutnya, jika kemudian ditemukan adanya kejadian korban efek samping dari vaksin AstraZeneca ini, Pemerintah menurutnya perlu bertanggung jawab. Karena pemberian vaksin ini terjadi di saat pandemi covid-19 terjadi, di mana masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat lolos dari pandemi selain harus mendapatkan vaksin tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya. Juga tidak bisa memilih vaksin apa yang bisa mereka terima, sebagiannya akhirnya menerima vaksin AstraZeneca,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap mendengarkan dan mengikuti perkembangan dari Pemerintah mengenai polemik efek samping dari vaksin AstraZeneca ini. Serta, ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Tapi kalau kemudian belum dipastikan kebenarannya, tentu saya ingin masyarakat juga berhati-hati dan menanyakan terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Badan POM, agar informasi yang tersebar yang kita teruskan lewat jari-jari kita ini tidak berdampak negatif,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, Produsen Vaksin Covid-19, AstraZeneca, baru-baru ini mengakui bahwa vaksin yang diproduksinya secara umum dapat menyebabkan efek samping yang sangat jarang terjadi, berupa pembekuan darah yang langka (trombositopenia). Hal itu terungkap dari para peneliti yang menganalisis data lebih dari 10 juta orang dewasa di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil dari studi tersebut lalu diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ). Studi merupakan yang pertama membandingkan risiko trombositopenia akibat vaksin sejenis AstraZeneca dan vaksin mRNA seperti Pfizer di beberapa negara.

Diketahui, ada 862 kasus trombositopenia yang tercatat dalam 28 hari setelah suntikan dosis Astra Zeneca. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 520 kasus trombositopenia akibat Pfizer.** Domi.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kebakaran Museum Nasional, Ini Kata Kapolsek Gambir Kompol Mugia Yarry Junanda

    Kebakaran Museum Nasional, Ini Kata Kapolsek Gambir Kompol Mugia Yarry Junanda

    • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Musiba kebakaran kembali menimpah Indonesia. Museum Nasional yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dilahap di jago api, Sabtu (16/9) malam. Kepada wartawan di Jakarta, Kapolsek Gambir Kompol Mugia Yarry Junanda , menegaskan kebakaran di Museum Nasional atau yang juga dikenal Museum Gajah itu itu sedang ditangani. “Betul ada kebakaran sedang ditangani,” kata Kompol […]

  • Pariwisata dan Budaya Berperan Strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja

    Pariwisata dan Budaya Berperan Strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    TANAH DATAR — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat menghadiri Festival Minangkabau 2026 di […]

  • KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Republik Indonesia mengumumkan akan segera malakukan audit laporan dana kampanye paslon dan partai politik pada Pemilu 2024, Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) maupun partai politik. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik . Adapun dana kampanye peserta pemilu bakal diaudit […]

  • Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menuduh Pakar Telematika, Roy Suryo, menyebarkan fitnah terkait pernyataannya mengenai mikrofon cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat Pilpres 2024. Pernyataan ini menciptakan keramaian di media sosial. Hasyim menyatakan bahwa debat berlangsung secara spontan tanpa contekan atau bisikan kepada cawapres. Baca juga : […]

  • Swimming Championship Gubernur Cup V, Seribu Atlit Akan Turun

    Swimming Championship Gubernur Cup V, Seribu Atlit Akan Turun

    • calendar_month Kamis, 5 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Bandar Lampung – Swimming Championship Gubernur Cup V 2023 akan mengelar kejuaraan renang pada 24 hingga 26 November pekan depan. Ketua Umum Akuatik Indonesia Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu menyampaikan, kejuaraan berskala nasional ini menargetkan ribuan atlet dari seluruh Indonesia. “Open Swimming Championship Gubernur Cup V 2023 akan mengelar kejuaraan renang pada 24 hingga 26 […]

  • KSP M Qodari: Akad Massal FLPP Jadi Tonggak Penting Target Perumahan Nasional

    KSP M Qodari: Akad Massal FLPP Jadi Tonggak Penting Target Perumahan Nasional

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai tonggak penting dalam percepatan pencapaian target perumahan nasional. Akad massal sebanyak 50.030 unit FLPP yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) tersebut […]

expand_less