Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
  • visibility 51
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang strategis mengenai polemik adanya efek samping dari vaksin Astrazeneca yang dikabarkan dapat menyebabkan pembekuan darah hingga kematian.

“Yang pertama, tentu saja melibatkan lembaga-lembaga penelitian, seperti apa dampak dari vaksin atau yang sering disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). Yang kedua, seharusnya Pemerintah juga memiliki data pembanding, artinya kejadian di tempat A dibandingkan dengan kejadian tempat B, termasuk juga kejadian di tanah air sendiri,” Netty di Jakarta, Senin (14/5/2024).

Lanjutnya, jika memang ada lakukan surveillance, apakah kemudian kasus ini menimpa warga kita setelah menerima vaksin AstraZeneca?,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya”ujar politisi PKS itu.

Lanjutnya, jika kemudian ditemukan adanya kejadian korban efek samping dari vaksin AstraZeneca ini, Pemerintah menurutnya perlu bertanggung jawab. Karena pemberian vaksin ini terjadi di saat pandemi covid-19 terjadi, di mana masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat lolos dari pandemi selain harus mendapatkan vaksin tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya. Juga tidak bisa memilih vaksin apa yang bisa mereka terima, sebagiannya akhirnya menerima vaksin AstraZeneca,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap mendengarkan dan mengikuti perkembangan dari Pemerintah mengenai polemik efek samping dari vaksin AstraZeneca ini. Serta, ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Tapi kalau kemudian belum dipastikan kebenarannya, tentu saya ingin masyarakat juga berhati-hati dan menanyakan terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Badan POM, agar informasi yang tersebar yang kita teruskan lewat jari-jari kita ini tidak berdampak negatif,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, Produsen Vaksin Covid-19, AstraZeneca, baru-baru ini mengakui bahwa vaksin yang diproduksinya secara umum dapat menyebabkan efek samping yang sangat jarang terjadi, berupa pembekuan darah yang langka (trombositopenia). Hal itu terungkap dari para peneliti yang menganalisis data lebih dari 10 juta orang dewasa di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil dari studi tersebut lalu diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ). Studi merupakan yang pertama membandingkan risiko trombositopenia akibat vaksin sejenis AstraZeneca dan vaksin mRNA seperti Pfizer di beberapa negara.

Diketahui, ada 862 kasus trombositopenia yang tercatat dalam 28 hari setelah suntikan dosis Astra Zeneca. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 520 kasus trombositopenia akibat Pfizer.** Domi.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Oleh : Trias Kuncahyono TANGGAL 13 Maret 2025, genap 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia – Takhta Suci. Hubungan kedua negara dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI oleh Takhta Suci pada tahun 1947. Pada 6 Juli 1947, Takhta Suci membentuk Apostolic Nunciatura (Delegasi Apostolik) di Indonesia. Keputusan ini, membuka pintu bagi negara-negara lain di […]

  • Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kejaksaan, kepolisian telah memutuskan untuk menunda pengusutan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Keputusan ini mencakup berbagai tingkatan pejabat, mulai dari menteri, calon legislatif, hingga calon kepala daerah. Keputusan ini menjadi perhatian publik yang mendalam karena berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat negara yang memiliki […]

  • Mendiktisaintek Dukung Pendirian Universitas Sunan Gresik

    Mendiktisaintek Dukung Pendirian Universitas Sunan Gresik

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mendukung pendirian Universitas Sunan Gresik (USG) yang ada di Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Pendirian kampus baru tersebut, kata Brian, merupakan bentuk nyata keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. “Partisipasi […]

  • Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengakui DPR melakukan pembahasan revisi UU Pilkada untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hanya saja, Firman membantah revisi UU Pilkada untuk menganulir putusan MK. “Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya keputusan itu tidak boleh dianulir oleh undang-undang,” […]

  • bintang bintang bola indonesia

    Galeri Timnas U-19 Siapkan Cara Berbeda Untuk Lawan Vietnam

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Tim nasional (timnas) Indonesia U-19 hanya melakukan sesi latihan ringan di Hotel Olympic, Yangon, Jumat (8/9) petang. Untuk para pemain yang tidak bermain pada laga melawan Filipina, Kamis (7/9) malam, diberikan latihan tambahan bersama pelatih fisik Nursaelan. Sementara bagi pemain yang bermain, hanya mengikuti hingga sesi stretching dan skipping. Rachmat Irianto dan kawan-kawan pun terlihat […]

  • Komisi X DPR RI Dukung Penambahan Anggaran Kemenparekraf untuk Pagu Indikatif di 2025

    Komisi X DPR RI Dukung Penambahan Anggaran Kemenparekraf untuk Pagu Indikatif di 2025

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Adapun, upaya ini dilakukan guna mempelajari sekaligus mengukur dampak yang akan terjadi dari turunnya anggaran Kemenperakraf tahun 2025. Dalam Rapat […]

expand_less