Ketua MPR RI  Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan

Jakarta,msinews.com-Pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Atas hal itu, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kemajuan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung operasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa, khususnya di dunia siber.

Sebagaimana dilakukan PT Digital Solusi Prima, sebuah badan usaha milik swasta (BUMS) yang didirikan pada 17 Juli 2018 oleh para kelompok ahli layanan teknologi informasi dari latar belakang telekomunikasi, infrastruktur jaringan, data science, dan aplikasi internet. Kehadiran PT Digital Solusi Prima turut memajukan operasi pertahanan dan keamanan Indonesia dengan menggunakan teknologi siber terintegrasi.

“Masuknya peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional telah memiliki landasan hukum melalui UU No.6/2023 tentang Penetapan Perppu No.2/Tahun 2022 menjadi undang-undang. Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan dan keamanan nasional,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai mengunjungi data center PT Digital Solusi Prima, di Jakarta, Minggu (12/5/24).

Dalam kesempatan ini, Ketua MPR didampingi oleh  Founder Purwoko, CEO PT Digital Solusi Prima Imam, dan CEO PT CMA Vloro.

Ketua DPR RI mengatakan, BUMS yang bergerak di sektor industri pertahanan dan keamanan nasional memiliki berbagai tantangan. Di bidang cyber security, misalnya, mereka harus memiliki rangkaian lengkap solusi keamanan cyber untuk pusat operasi keamanan dan pusat operasi insiden.

“Di bidang secured messenger, mereka harus bisa menyediakan aplikasi perpesanan aman, sekaligus menyediakan analisis ruang obrolan dari berbagai percakapan di media sosial. Sehingga bisa diketahui tren tertentu yang sedang hits, serta analisis tren isu kedepannya,” jelas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, di sektor smart perimeter surveillance, mereka juga harus mampu menggabungkan pengenalan wajah menjadi pengenalan objek. Dalam skenario keamanan deteksi dan pemantauan perimeter, baik di luar ruangan, dalam ruangan, maupun di atas bangunan objek tertentu.

“Para pelaku industri pertahanan dan keamanan nasional di bidang siber juga dituntut menyediakan berbagai peralatan taktis dan sistem terintegrasi sebagai pengumpul data digital, intelijen data profil melalui korelasi pola perilaku internet, intelijen data strategis melalui korelasi sensor, pelaporan dan data pendukung; serta pengembangan kemampuan SDM siber melalui kurikulum dan talenta dunia,” pungkasnta.** Tim.