Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Tak Gentar Aliansi Karyawan PT. PRLI Kembali Geruduk MA ke Tiga Kali

Tak Gentar Aliansi Karyawan PT. PRLI Kembali Geruduk MA ke Tiga Kali

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 24 Apr 2024
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Ratusan anggota Aliansi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia (PRLI) dengan penuh semangat kembali untuk ke tiga kalinya menggelar aksi protes di depan Mahkamah Agung (MA). Mereka menyuarakan keadilan dalam kasus merek Polo By Ralph Lauren.

Masa terus mendesak ketua MA untuk menyelidiki tindakan tiga hakim yang diduga memihak tersangka dan orang dalam pengejaran (DPO) dalam kasus tersebut.

Para demonstran membawa spanduk dan poster yang menyerukan penyelidikan terhadap tiga hakim yang diduga terlibat dalam memihak tersangka dan DPO dalam kasus merek Polo By Ralph Lauren.

Juru bicara Aliansi Karyawan PRLI, Zanli Sembiring, menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam penanganan kasus merek Polo By Ralph Lauren.

Baca juga : KPU RI Tetapkan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo-Gibran

“Aksi kami yang ketiga kalinya ini, kami terus menuntut agar MA bertindak tegas dan transparan dalam menyelidiki dugaan keterlibatan Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, Hakim Anggota DR. Rahmi Mulyati, dan Agus Subroto, yang diduga memihak Mohindar HB yang tidak memiliki Merek Polo By Ralph Lauren yang sah,” kata Zanli.

Zanli menegaskan bahwa putusan yang menguntungkan Mohindar HB bertentangan dengan putusan PN Nomor: 140/Pdt.G/1995/PNJkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3101 K/Pdt/1999, yang memutuskan untuk menghapus Merek Polo By Ralph Lauren.

Lebih lanjut, Zanli menyatakan bahwa putusan-puusan dari tahun 2022, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) tingkat Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK), memenangkan Mohindar dengan Merek Polo By Ralph Lauren palsu.

“Mohindar HB sudah tidak memiliki merek lagi sejak tahun 1995, namun dengan sengaja menambahkan atau mengubah Logo Merek Polo By Ralph Lauren di logo merek Ralph Lauren yang sudah dihapus,” ujarnya.

Sementara itu, ketua MA belum memberikan tanggapan terhadap protes dan tuntutan para demonstran. Kendati demikian ada sedikit angin segar dari MA untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Kami sudah diterima dan sudah audensi dan yang saya tegaskan dan kami pertanyakan tiga Hakim Agung tetap memenangkan Mohindar HB dalam kasus ini,” punkasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • Revisi UU Penyiaran Tidak Membungkam Kebebasan Pers di Indonesia

    Revisi UU Penyiaran Tidak Membungkam Kebebasan Pers di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran DPR RI memastikan revisi UU Penyiaran tidak membungkam kebebasan pers di Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI  yang juga Anggota Panja (Panitia Kerja) RUU Penyiaran,  Nurul Arifin. “Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini,” kata Nurul Arifin yang juga sebagai Anggota Panja dalam keterangan […]

  • K-MAKI Mewaspadai Ada Dugaan Kuat Selamatkan Mantan Gubernur dari Jeratan Kasus Bank SumselBabel

    K-MAKI Mewaspadai Ada Dugaan Kuat Selamatkan Mantan Gubernur dari Jeratan Kasus Bank SumselBabel

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Berawal dari P.16 (Jaksa peneliti menerima berkas perkara dari penyidik dan melakukan telaah terkait dokumen dan keterangan saksi). Bila berkas dan BAP dianggap belum lengkap Jaksa peneliti akan membuat surat pengembalian berkas (P-18) dan disertai petunjuk dengan surat (P-19) kepada penyidik. Isi P. 19 adalah permintaan agar berkas segera dilengkapi dan diberi waktu […]

  • Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Agenda kenegaraan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Prasetyo menjelaskan, pengambilan sumpah Adies Kadir merupakan tindak lanjut keputusan DPR dalam sidang paripurna sebelumnya. Prosesi sumpah akan dilakukan di […]

  • Menteri Sosial RI Lantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial RI Lantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.323 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi fungsional guru di Sekolah Rakyat, Jumat 8 Agustus 2025. Pelantikan dilakukan secara hybrid, dengan perwakilan guru dari enam titik mengikuti secara langsung di Gedung Aneka […]

  • Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden serta aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente. Pengaruh itu ada kebijakan impor Kementerian BUMN di Indonesia. LaNyalla menilai para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Ia mencontohkan […]

expand_less