Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Dukung Obligasi Daerah,Ketua DPD RI :  Harus Ketat dan Terukur

Dukung Obligasi Daerah,Ketua DPD RI :  Harus Ketat dan Terukur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 19 Apr 2024
  • visibility 231
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surabaya,msinews.com-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai, bahwa sebagai alternatif pembiayaan di daerah, makia kebijakan penerbitan obligasi daerah yang hampir rampung dirancang pemerintah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah mendapat dukungan

Ia mengingatkan, penerbitan surat utang daerah tersebut harus ketat dan terukur. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi koridor dan rambu yang ketat. Jangan sampai nafsu besar daerah menerbitkan surat utang, malah menjadi malapetaka fiskal daerah. Seperti sudah terjadi di beberapa negara lain.

“Sebagai alternatif pembiayaan saya pikir positif. Karena pembiayaan ini bersumber dari domestic idle money. Sekaligus mengubah perilaku masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society. Tetapi harus ketat dan terukur. Tidak bisa pukul rata, karena tidak semua pemda sama kekuatan fiskalnya,” ujarnya, Jumat (19/4/2024).

Ditambahkan LaNyalla, yang harus diukur secara ketat adalah apakah proyek yang akan dibangun dengan penerbitan surat utang memiliki return of investment yang memenuhi syarat. Mengingat kebanyakan proyek yang akan didanai melalui obligasi ini justru tidak diminati investor langsung.

“Jadi jangan sampai justru paradok. Karena tidak diminati melalui skema direct investor, lalu dibiayai melalui penerbitan surat utang. Kan malah menimbulkan pertanyaan. Karena investor langsung pasti menghitung sebelum memutuskan untuk investasi. Jadi harus terukur juga,” urai  mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu.

Persoalan berikut yang harus diperhatikan dengan serius adalah kemampuan daerah di sektor fiskal dan sumber daya manusia untuk mengelola dana publik yang nilainya bisa triliunan rupiah tersebut.

“Apalagi kalau kita lihat data di BPK, masih banyak daerah yang memiliki catatan dan persoalan di sektor tata kelola keuangan. Belum lagi persoalan moral hazard dan perilaku koruptif,” katanya mengingatkan.

Selain itu, Ketua DPD RI ini juga  mengingatkan jangan sampai hal-hal tersebut bermuara kepada terjadinya gagal bayar. Mengingat sudah ada beberapa contoh Pemerintah Daerah di China dan Negara Bagian di Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar obligasi daerah. ** Dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembalap Sepeda dari 13 Negara Akan Ramaikan Ajang ”Tour de EnTeTe 2025”

    Pembalap Sepeda dari 13 Negara Akan Ramaikan Ajang ”Tour de EnTeTe 2025”

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    KUPANG,MSINEWS.COM- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap mencatat sejarah baru dengan menggelar Tour de EnTeTe 2025. Ajang olahraga balap sepeda ini diikuti oleh 16 peserta dari 13 negara,yang akan berlangsung 10-21 September 2025. Balap sepeda internasional yang akan berlangsung di Kupang dan finish di Labuan Bajo,Manggarai Barat. Event sport tourism terbesar di Indonesia ini menempuh […]

  • Presiden Prabowo Kepada Para Kepala Daerah, Mudah-mudahan Saudara Kuat, Yang Ragu “Mundur”

    Presiden Prabowo Kepada Para Kepala Daerah, Mudah-mudahan Saudara Kuat, Yang Ragu “Mundur”

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah ; gubernur-wakil gubernur,bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20 Frebuari 2025. Dalam pidato singkatnya, kepala negara berjanji akan datang pada acara retret kepala daerah di Akmil,Mgelang pada 21 Frebuari 2025. Presiden Prabowo Subianto berharap para kepala daerah akan kuat […]

  • PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

    PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menetapkan kebijakan reaktivasi keanggotaan hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari penataan administrasi organisasi sekaligus penguatan kualitas keanggotaan serta sebagai konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat pembahasan Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa dan peningkatan status keanggotaan yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di […]

  • RPT-KPU Kota Palembang: ERA Unggul 338.576 Suara dan RDPS Unggul 352.696 Suara

    RPT-KPU Kota Palembang: ERA Unggul 338.576 Suara dan RDPS Unggul 352.696 Suara

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menyelengarakan Rapat Pleno Terbuka (RPT) rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) serta Walikota dan Wakil Walikota (Wawako) Palembang. RPT di Aula Demokrasi Sekretariat KPU Kota Palembang, Rabu (4/12/2024), juga menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wawako Palembang pasca Pemilihan Kepala […]

  • Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa ingin menambah anggaran sebesar Rp 155,7 miliar untuk tahun depan. Suharso memastikan ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No.33/2023 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan MenPAN RB No 544/2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN pemerintah pusat. “Hal ini sudah dibahas […]

  • Komisi IV ; Kemenlutkan Dapat Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata

    Komisi IV ; Kemenlutkan Dapat Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Indonesia mempunyai potensi kelautan yang sangat besar. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memaksimalkan potensi kelautan sebagai destinasi pariwisata. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa’adah, saat rapat kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks DPR RI, Kamis pekan […]

expand_less