Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komite II DPD RI Dorong Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H

Komite II DPD RI Dorong Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
  • visibility 153
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H.

“Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin,Selasa (2/4/2024).

Bustami Zainudin didampingi Yorris Raweyai, Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta.

Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak.

“Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait,” lanjut Bustami.

Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir.

“Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan,” tutur Andi Amran.

Menteri Andi Amran menambahkan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan.

“Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H.

Adapun, Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat.

“Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat,” ujar Jerry.

Jerry menambahkan, perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan.

“Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait.

“Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman,” ucap Sarwo Edhi.

Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri.

“Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi,” kata Bayu.

Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian.

“Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh. ** dmi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Pali Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu 

    Polres Pali Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu 

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Pali,msinews.com-Polres PALI Polda Sumsel, menggelar pemusnahan barang bukti (BB) hasil tangkapan Satres Narkoba beberapa waktu lalu. Adapun, sebanyak 5.561,59 gram (lima kilogram lebih; red) barang bukti berupa shabu-shabu dimusnahkan dengan cara di Blender dengan campuran air mineral, Detergent dan pembersih keramik WC kemudian dibuang kedalam kloset. Barbuk (barang bukti) tersebut disisihkan untuk ke pengadilan seberat […]

  • BNPB Salurkan Dana Bantuan DTH Bagi Korban Korban Bencana Sumatra

    BNPB Salurkan Dana Bantuan DTH Bagi Korban Korban Bencana Sumatra

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan perkembangan penyaluran bantuan pemerintah bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 5.348 kepala keluarga (KK) telah menerima dana tunggu hunian (DTH). Pembaruan tersebut disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatra […]

  • Ini Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

    Ini Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTASINEWS.COM- Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi […]

  • Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Satori (ST) dan Heri Gunawan alias Hergun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kedua tersangka masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan. “Ya jadi […]

  • Kadin Ajak Semua Pihak Gotong Royong Renovasi RTLH

    Kadin Ajak Semua Pihak Gotong Royong Renovasi RTLH

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Dengan mengangkat tagline #RumahSehatNegaraKuat, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meluncurkan Program Gotong Royong Kadin Indonesia – Renovasi RTLH yang mengajak para pengusaha dan semua pihak yang peduli bergotong royong merenovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) “Program yang menyasar masyarakat kurang mampu untuk bisa memperbaiki huniannya hingga aman dan nyaman ditempati ini, merupakan sinergi […]

  • Mahfud MD: Hak Angket Tak Terkait Langsung dengan Pemakzulan Presiden

    Mahfud MD: Hak Angket Tak Terkait Langsung dengan Pemakzulan Presiden

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ia telah memegang naskah akademik terkait pengajuan hak angket DPR mengenai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Menurutnya, beberapa anggota DPR telah bersedia untuk mengusulkan hak angket, namun Mahfud enggan mengungkapkan nama-nama mereka. Mahfud menyatakan bahwa anggota DPR yang ingin terlibat dalam pengajuan […]

expand_less