Menteri KKP Sebut Laut Kritis Akibat Penangkapan Liar

Jakarta,msinews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan masalah penangkapan ikan yang tak terukur dan berlebihan di perairan Indonesia, yang secara signifikan mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan keberadaan ribuan rumpon ilegal yang membuat nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, Menteri KKP juga menekankan potensi besar budidaya laut sebagai solusi untuk masa depan perikanan Indonesia.

“Penangkapan ikan harus terukur dan baik,” tegas Menteri KKP dalam sambutan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dengan Tema “Tata Ruang untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.

Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait kapal-kapal penangkap ikan yang tidak menggunakan sistem deteksi VMS (Vessel Monitoring System), yang jumlahnya diperkirakan dua hingga tiga kali lipat dari kapal yang terdeteksi. Aktivitas penangkapan ikan 24 jam tanpa henti membuat situasi di laut semakin sulit bagi nelayan.

Menteri KKP juga menyoroti maraknya rumpon ilegal, yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Ribuan tempat ikan, rumpon, ribuan rumpon ilegal Ditjen PSDKP sering itu yang menangkap,” ujarnya.

Kata dia kondisi ini, semakin menyulitkan nelayan dan mengancam populasi ikan.

“Kalau ikannya kalau dulu tanpa rumor ikan banyak, sekarang sudah semakin sulit, semuanya sulit. Ujungnya adalah semakin tidak ada ikan ini yang harus kita jaga bersatu untuk kepentingan generasi yang akan datang.” kata Menteri KKP.

Menteri KKP menekankan bahwa potensi produksi perikanan Indonesia sangat besar, mencapai 7,5 juta ton setiap tahun.

Ia mengusulkan agar sebagian dari hasil tangkapan ini dapat menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara dan pemerintah daerah.

Jika 10% dari 7,5 juta ton tersebut diterima negara, termasuk pemerintah daerah, maka setara dengan 750 ribu ton. Jika setiap ton senilai Rp10.000, maka akan menghasilkan Rp7,5 triliun.

Angka ini dapat disesuaikan dengan luas wilayah masing-masing daerah, menjadikannya potensi penerimaan bagi kepala daerah.

Selain itu, Menteri KKP juga menggarisbawahi potensi budidaya laut yang saat ini masih kecil, rata-rata hanya 5 juta ton. Melalui penataan ruang laut yang akan dibahas dalam dua hari ke depan, pemerintah berencana mengembangkan wilayah-wilayah khusus untuk budidaya laut atau mariculture.

“Sehingga tadinya [nelayan] berguru untuk menangkap, kita geser, mereka berubah menjadi budidaya,” jelasnya.

Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah berkomitmen untuk mencari cara dengan menghadirkan investasi.

“Tujuannya supaya apa, Potensi-potensi yang ada di wilayah atau di daerah itu bisa berkembang dengan baik,” pungkas Menteri KKP.//