Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama

Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 13 Mar 2024
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si, menegaskan, dasar penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden. Karena itu, Sylviana mengingatkan kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang.

“Kami melihat bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di kemudian hari,” kata Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam rapat dengan DPR dan Pemerintah membahas RUU DKJ,Rabu (13/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan kepada Baleg DPR dan Pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), DIM yang yang disusun oleh DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Sylviana Murni juga menekankan metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada sebagaimana sudah berlangsung sejak tahun 2005.

“DPD RI berpandangan bahwa metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung,” ujar Slyviana.

Sylviana melanjutkan, pelaksanaan kewenangan khusus oleh Pemerintah DKJ perlu dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan intervensi dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam melaksanakan urusan kekhususan, perlu dipertimbangkan Pemerintah DKJ diberikan dana kekhususan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Hal ini perlu ditekankan agar otonomi khusus DKJ annti dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

“Kami minta DIM yang telah disusun Komite I DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan DIM yang disusun oleh Baleg DPR,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni bersama Anggota DPD RI DIY Hilmy Muhammad dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menanggapi ha itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa DIM yang diserahkan DPD RI akan menjadi bagian dari pembahasan pada naskah RUU Daerah Khusus Jakarta.

“Kita akan bahas semua baik DIM dari DPD RI maupun dari pemerintah menjadi bagian dari Naskah RUU Daerah Khusus Jakarta,” pungkas Andi Agtas. ** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penuntasan tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikannya saat konferensi pers Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menegaskan bahwa keberhasilan […]

  • Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

    Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kasus perdagangan orang di Indonesia khususnya wialayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan tajam. Perihal masalah tersebut, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku pihaknya encatat jumlah terbanyak tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Kabupaten Malaka. Polres Malaka sedang menangani kasus TPPO tersebut. “Tersangka paling banyak di Polres Malaka yaitu 12 tersangka,” […]

  • Menko Polkam Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Prajurit TNI, Petugas, dan Relawan Penanggulangan Karhutla

    Menko Polkam Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Prajurit TNI, Petugas, dan Relawan Penanggulangan Karhutla

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya dua prajurit TNI dalam tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah, serta meninggalnya sejumlah petugas dan relawan yang berjuang menangani Karhutla di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026. Menko Polkam menegaskan […]

  • Kongres PMII ke-XXI Digelar di Palembang, Kapolda Sumsel Nyatakan Kawal Penuh

    Kongres PMII ke-XXI Digelar di Palembang, Kapolda Sumsel Nyatakan Kawal Penuh

    • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-XXI akan berlangsung di Komplek Jakabaring, Palembang. Rencananya Kongres PMII akan berlangsung selama seminggu mulai tanggal 9 s.d. 15 Agustus 2024 diikuti oleh sekitar 2000 peserta kongres dan lebih dari 2500 peserta pendukung. Info tersebut mengemukakan ketika Irjen A Rachmad Wibowo memimpin rapat kesiapan rencana pengamanan […]

  • Batal Berikan Diskon Listrik, Pemerintah Seperti Mall

    Batal Berikan Diskon Listrik, Pemerintah Seperti Mall

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah kembali menjanjikan potongan harga atau diskon layaknya sebuah mall atau swalayan yang berlomba-lomba memberikan diskon harga. “Pemerintah sudah seperti mall atau swalayan, memberikan diskon untuk pembelinya,” kata Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Baru saja tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga yang menggunakan 1300 VA sebesar 50 persen […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Tapera Sebelum Diterapkan

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Tapera Sebelum Diterapkan

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Adapun, PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 25 Tahun 2020. Dimana proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Tabungan hanya dapat dimanfaatkan […]

expand_less