Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Wau Ngeri: Jusuf Kalla Ucap Modal Jadi Ketum Partai Beringin Mencapai Rp.600 Miliar

Wau Ngeri: Jusuf Kalla Ucap Modal Jadi Ketum Partai Beringin Mencapai Rp.600 Miliar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
  • visibility 67
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi ketua umum partai.

Jusuf Kalla atau JK (sapaan akrab_red) mengukapkan bahwa kondisi pada waktu 15 tahun lalu sudah jelas berbeda. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar pada masa sekarang sangatlah tinggi.

“Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” kata dalam pemaparan di seminar ‘Anak Muda untuk Politik’ di Gedung Senayan DPR RI, Senin 31/7/2023.

JK sedikit menceritakan pada masa-masanya terjun ke dunia politik dengan meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur.

“Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya,” ujarnya

Menurutnya karier pada masanya tetap bertahan mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik. Ia menyinggung posisi Ketum Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara.

JK sendiri pernah jadi ketum partai beringin. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.

“Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UNSRI Perkuat Keberlanjutan Air Bersih dan Energi Surya di Pulau Kemaro

    UNSRI Perkuat Keberlanjutan Air Bersih dan Energi Surya di Pulau Kemaro

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Msinews.com-  Forum Group Discussion (FGD) didukung LPDP melalui Program WCU–EQUITY UNSRI, menegaskan pentingnya tata kelola, SOP, dan kolaborasi multipihak untuk menjaga manfaat layanan dasar tetap berjalan Tiga fasilitas berbasis energi surya sudah berdiri di Pulau Kemarau sejak akhir 2025. Air bersih mengalir, masjid punya listrik mandiri, dan warga tidak lagi kesulitan untuk berwudhu. Tapi bagi […]

  • DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    • calendar_month Sabtu, 24 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.ci.- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI akan jadi Penjamin bagi 50 demonstran yang melakukan unjuk rasa mengenai Revisi UU Pilkada. Mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing karena tidak terlibat pidana berat. “Kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian. Barusan berkoordinasi […]

  • Kedaulatan Negara Terancam: DPR Desak KKP Sanksi Tegas bagi Penjual Pulau Kecil

    Kedaulatan Negara Terancam: DPR Desak KKP Sanksi Tegas bagi Penjual Pulau Kecil

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ilegal tersebut. Rina menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya […]

  • Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakartya,msinews.com-Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai terlalu terburu-buru dan belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, belum menunjukkan adanya kekhususan yang ada untuk kota Jakarta di setiap pasalnya. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Ansory Siregar. “Fraksi PKS berpendapat (RUU DKJ) belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ya, belum […]

  • Megawati Pilih Pramono-Rano ,Bukan Anies Baswedan atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024

    Megawati Pilih Pramono-Rano ,Bukan Anies Baswedan atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (Megawati) dikabarkan akan menduetkan Pramono Anung dan Rano Karno pada pilgub DKI Jakarta 2024. Sebelumnya, diberitakan Partai Politik berlambang Kepala Banteng itu sempat menyebut nama Anies Baswedan yang berpasangan dengan Rano Karno. Mantan Capres nomor urut 01 di Pilpres 2024 itu […]

  • Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kepala BPKP Provinsi Papua terkait hasil audit investigatif penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/7/2024), Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel de Sola menjelaskan, berdasarkan laporan […]

expand_less