Ganjar Pranowo Sindir Menteri-Menteri di Balik Prabowo-Gibran
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Sabtu, 13 Jan 2024
- visibility 70
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi sindiran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.
Ganjar menyindir menteri-menteri yang selalu berada di belakang pasangan Prabowo-Gibran dalam debat Pilpres 2024.
Baca juga : Prabowo Dorong Food Estate Sebagai Strategi pada Dialog Kadin
“Enggak apa-apa, toh menteri-menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya (Prabowo-Gibran),” ujar Ganjar di Surabaya, Jawa Timur dikutip, Sabtu (13/1/2024).
Lebih lanjut dia membandingkan dengan menteri-menteri dari PDI-P yang belum pernah hadir di lokasi debat mendukungnya, menyebut hal tersebut sebagai penjaga fairness.
Meski Tim Kampanye Prabowo-Gibran menuding Mahfud MD menyalahgunakan kantor Kemenko Polhukam untuk membuka posko pengaduan Pemilu, Ganjar melihat pembukaan posko ini positif.
Menurutnya, tindakan tersebut bertujuan menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 tetap jujur dan adil.
“Jadi spiritnya Ganjar-Mahfud membuka aduan-aduan itu untuk kita tahu dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu fair dan jurdil,” tutur Ganjar.
Ganjar menolak tudingan curang terkait posko pemilu di Kemenko Polhukam dan menyebut pencopotan baliho bergambar dirinya sebagai kecurangan Pemilu.
“Curangnya di mana? Gambarnya Ganjar Mahfud hilang,” tegasnya.
Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan abuse of power yang dilakukan Mahfud MD, terutama terkait pembukaan Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kemenko Polhukam.
Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward, menyebutnya sebagai dugaan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif.
Mahfud MD, yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo, saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TKN Prabowo-Gibran khawatir pendirian posko ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Kami melihat ini adanya potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenko Polhukam dalam kepentingan sebagai cawapres,” tegas Edward.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar