Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
  • visibility 229
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Kasus perdagangan orang di Indonesia khususnya wialayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan tajam. Perihal masalah tersebut, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku pihaknya encatat jumlah terbanyak tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Kabupaten Malaka. Polres Malaka sedang menangani kasus TPPO tersebut.

“Tersangka paling banyak di Polres Malaka yaitu 12 tersangka,” jawab Dirreskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi saat diwawancarai di Kantor DPRD NTT, Selasa 3 Oktober 2023.

Menurut Patar, jumlah tersebut dari total 53 tersangka TPPO yang ditangani kepolisian NTT hingga September 2023.

Ia menyebut, setelah kabupaten Malaka diikuti jumlah tersangka TPPO yang ditangani Ditreskrimum Polda NTT dan Polres Sikka yaitu masing-masing 8 tersangka. Kemudian Polres Belu dengan 7 tersangka, lalu Polres Ende dengan 5 tersangka. Polres lainnya rata-rata memiliki 1 hingga 2 tersangka.

Polres Kupang, Alor dan Nagekeo sejauh ini tak ada catatan tersangka TPPO. Kendati demikian Polres Kupang memiliki 2 laporan dengan 2 korban. Polres Alor pun memiliki 1 laporan dengan 2 korban dan Polres Nagekeo punya 1 laporan dengan 1 korban.

STOP Bajual Orang NTT (Istimewa)

Patar menyebut sudah 5 tersangka yang telah lengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Kelima tersangka ini yakni 1 tersangka dari Ditreskrimum Polda NTT, 2 tersangka dari Polres TTU, 1 dari Polres Flores Timur dan 1 dari Polres Sumba Timur.

“Memang kejaksaan menilai berbeda. Beda-beda ya, tidak serempak P21 (hasil penyidikan sudah lengkap). Yang disampaikan Kapolda NTT 5 tersangka P21 itu dari jajaran polres juga,” tukasnya dilansir katong ntt.com hari ini.

Pada Oktober ini berkas penyidikan polisi yang berstatus P21 adalah pelaku yang hendak membawa puluhan orang ke Kalimantan secara tak resmi melalui pelabuhan di Kota Kupang.

“Ada 6 SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) itu, dari itu ada 1 yang nantinya dalam minggu ini P21, kemungkinan. Kita sudah intens melengkapi,” ujar Patar. ** Dommy.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Kebijakan Pemerintahan menetapkan larangan penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg pada setiap pengecer mulai 1 Februari 2025, membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan. Kelangkaan LPG 3 kg tersebut, salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Tangerang, kini masyarakat rela berjuang dan harus berkeliling mencari agen yang terdekat. Warung yang sudah terbiasa menyetok LPG […]

  • Presiden Prabowo Kepada Para Kepala Daerah, Mudah-mudahan Saudara Kuat, Yang Ragu “Mundur”

    Presiden Prabowo Kepada Para Kepala Daerah, Mudah-mudahan Saudara Kuat, Yang Ragu “Mundur”

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah ; gubernur-wakil gubernur,bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20 Frebuari 2025. Dalam pidato singkatnya, kepala negara berjanji akan datang pada acara retret kepala daerah di Akmil,Mgelang pada 21 Frebuari 2025. Presiden Prabowo Subianto berharap para kepala daerah akan kuat […]

  • Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Pembangunan Pabrik Tisu yang Sempat Viral Dibekingi Preman di Gunung Sindur

    Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Pembangunan Pabrik Tisu yang Sempat Viral Dibekingi Preman di Gunung Sindur

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) turun tangan meninjau lokasi pembangunan gudang atau pabrik yang berlokasi di tengah perumahan kompleks Griya Cendikia, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/11). Peninjauan itu dilakukan setelah Ombudsman menerima aduan dari Forum Diskusi Warga Cendikia dan Cluster Madani. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan, pihaknya telah […]

  • Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

    Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mungkin Anda pernah mendengar berita tentang rekor jabatan Bupati tercepat di Indonesia bahkan dunia? Ya, dia adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Letnan Satu Caj (Purn) Dr Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi. Beliau seorang perwira TNI berpangkat Letnan Satu Caj (Purn) Dr.Drs.H.Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Cirebon periode 2014-2019. Purwadi dikaitkan dengan Kasus pembunuhan Vina Dewi […]

  • Klarifikasi Aduan Warga Taman Kencana Tegal Alur

    Aduan Tutup Jalan Taman Kencana Masih Pro-Kontra

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Klarifikasi aduan warga terkait penutupan akses jalan umum di jalan verbenia II blok D RT.001 RW.014 taman kencana tegal alur masih menuai pro-kontra. Meski sudah ditegahi pihak Kecamatan dan Kelurahan, untuk kedua kalinya namun hasil masih abu-abu. Klarifikasi aduan, digelar pihak Kecamatan Kalideres Jakarta Barat (Jakbar), Rabu 18/10/2023, dengan mengundang pihak […]

  • Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com –Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa, Kemenkes RI harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga. Pernyataan itu lantaran, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran […]

expand_less