Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
  • visibility 246
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI) membeberkan bahwa pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2023 ini, telah terlealisasi hingga mencapai 21,8 persen

Proses Pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah mencapai 21,8 persen itu, menghabiskan biaya anggaran sebanyak Rp 6,4 Triliun dari pagu anggaran senilai Rp 29,5 Triliun.

Adapun mengenai pembangunan Infrastruktur dan Non Insfrastruktur ini, disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI ) Ludiro, saat jumpa pers di Manokwari, Papua Barat, sebagaimana dikutip msinews.com dari Antara, pada Jumat 29 September 2023.

“Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen,” ungkap Ludiro.

Selain itu Ludiro juga menerangkan terlealisasinya pembangunan ini, sebagaimana merinci dari belanja kluster Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Kluster pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) ini, tercatat 4,7 Triliun dari pagu anggaran sebanyak 29,5 Triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan Pusat seperti pembangunan Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman, tower rumah susun Aparatur Sipil Negara Hankam hingga pembangunan jalan tol IKN.

Tak hanya itu saja,selain dari pembangunan Infrastruktur Pemerintahan pusat di IKN, ada juga untuk Duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai atau DAS Sanggai, Pamaluan, dan Tengin.

“Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terang Ludiro.

Ia juga menjelaskaan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur IKN ini dengan pagu Sebanyak Rp 3 Triliun untuk kegiatan lainya.

Seperti koordinasi, pesiapan pemindahan, perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara,atau IKN rekomendasi kebijakan , kementerian dan pembangunan Lembaga.

Sementara itu, mengenai pembangunan non insfrastruktur anggaranya digunakan untuk kegiatan pemetaan, seperti pemantauan, evaluasi, dukungan pengaman Polri, hingga pemain seperti operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara atau OIKN.

“Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga,” jelas Ludiro.

Selanjutnya, menurut Ludiro adapun dari jumlah total anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk pembangunan IKN, sejak pada tahun 2022 sampai 2024 yang datang, kemungkinan bisa jadi memakan biaya anggaran besar sebanyak Rp 75,5 Triliun.

Untuk anggaran biaya proyek pengerjaa pembangunan IKN yang sudah terlealisasi , Anggaran tersebut dari Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 senilai Rp5,5 triliun.

Namun kemudian pada 2023 yelah mengalami peningkatan dari alokasi APBN 2023 yang menjadi Rp29,4 triliun, untuk RAPBN 2024 mendatang proyek tersebut bisa mulai beropearasi, karena pemerintah rencana ya kan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur di IKN sebesar Rp 40,6 triliun

“Tahun 2024 dianggarkan Rp40,6 triliun karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN,” tutup Ludiro.***

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah didesak segera menyelesaikan kejelasan nasib para honorer. Karena itu Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX Irma Suryani saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota […]

  • Dinamika Internal PDIP: Hasto Anggap Kepergian 150 Kader Bagian Proses

    Dinamika Internal PDIP: Hasto Anggap Kepergian 150 Kader Bagian Proses

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Banteng atau PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap kepergian sejumlah kader dan simpatisan menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai dinamika wajar dalam kehidupan partai. Hasto merespons keputusan 150 anggota sayap partai PDIP, Taruna Merah Putih (TMP) di Majalengka, Jawa Barat, yang menyatakan mundur menyusul Maruarar Sirait. TMP adalah organisasi sayap […]

  • DPR RI Ketua Komisi IV

    DPR Dukung Pencepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dengan tegas mendukung rencana pencepatan jadwal pendaftaran Capres- Cawapres 2024 menjadi 10-16 Oktober 2023. Ahmad Doli, berpendapat bahwa rencana pencepatan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu, sebagaimana yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Dewan […]

  • Pengumuman Dirjen Perhub,Terkait Bencana Gempa Bumi di Flores,NTT,

    Pengumuman Dirjen Perhub,Terkait Bencana Gempa Bumi di Flores,NTT,

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Bencana alam gempa bumi tektomik berkejuatan 7,7 yang melanda Provinsi Kepulauan NTT, pemerintah provinsi NTT melalui Dirjen perhubungan laut Prov NTT mengimformasikan operasional transportasi laut dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat pada umumnya. Berikut poin-poin informasi tersebut dalam bentuk surat edaran.    

  • Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, […]

  • Wakil Presiden Ma’ruf Amin

    Ma’ruf Amin Ingatkan Larangan Bawa Anak-anak dalam Kampanye

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Wapres Ma’ruf menekankan pentingnya memahami aturan yang melarang keterlibatan anak-anak dalam kegiatan politik, termasuk kampanye pemilu. Baca juga : Capres 2 Prabowo Ungkap Indonesia Pelopor Global South […]

expand_less