Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kemensos

Dimeja kerjanya Kemensos mengusulkan adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama dalam menunjang Program Disabilitas

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akan terus berkomitmen memenuhi hak, perlindungan penyandang disabilitas. Ia mengatakan siap memperkuat peran kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui kerja sama dengan beberapa kementerian Terkai.

Risma menyebut persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas, SLB, cukup kompleks dan banyak tantangannya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Kerja sama itu kata Risma diharapkan meningkatkan efektifitas pengembangan kapasitas siswa SLB.

“Terus terang, saya tidak di tataran mengambil alih karena pasti biayanya sangat besar. Tapi pada bidang-bidang tertentu, misalkan life skill, kami bisa bantu, Kemensos bisa turun di situ. Jadi di sekolah selain dia belajar seperti anak-anak lain, ada life skill juga yang kita bisa berikan,” kata Risma di Jakarta, Selasa 19/9/2023.

Baca Juga : Ma’ruf Amin Minta Diaspora Perkuat Nilai Kebangsaan, di Tiongkok 

Polutisi PDIP itu menyampaikan maksud ingin berdiskusi dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penanganan anak-anak di SLB.

Atas pernyataan itu, Risma berpendapat, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang dalam tataran tertentu.

Ia menilai perlu adanya pendekatan spesifik melalui usulannya untuk bekerja sama dengan kementerian terkait.

Risma mengatakan pihaknya akan membantu mendampingi anak sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.

Baca Juga : Jokowi Tertawa Saat Ditanya Dia Pilih Sapa di 2024. 

Dirinya pun berniat memasukkan kurikulum yang mengajarkan siswa disabilitas agar lebih mandiri dan mendampingi mereka hingga berdaya ketika lulus pendidikan.

“Saya ingin anak-anak di SLB itu, saat dia keluar (lulus pendidikan), dia punya keterampilan, bagaimana mereka bisa mandiri, minimal untuk kegiatan dia sendiri. Sebab, penanganan terhadap setiap anak berbeda, mereka memerlukan _treatment_ masing-masing, tidak bisa disamaratakan,” ungkapnya

Penanganan Sentra/Sentra Terpadu milik kata Risma, lanjutnya, anak-anak penyandang disabilitas yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekola.

Dia beranggapan kerja sama ini, Mensos berfokus pada upaya penanganan anak-anak disabilitas agar lebih maksimal lagi.

“Karena sebetulnya, kalau kita tangani dengan benar, banyak dari mereka yang berdaya. Kita banyak contohnya, yang kita ajari activity daily livingnya. Kita latih life skillnya hingga mereka berdaya dan mampu melanjutkan hidup dari hasil mengembangkan kapasitasnya,” pungkasnya (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    • calendar_month Selasa, 27 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) telah menyerahkan santunan uang sebesar Rp.46 juta kepada keluarga almarhum Edi Susanto, anggota KPPS 03 Desa Margo Rejo Kecamatan Jati Agung. “Ya, hari ini kita mau ke Jati Agung untuk serahkan santunan uang duka. Sementara, Jati Agung dulu, sebab baru untuk Jati Agung yang sudah selesai berkasnya,” […]

  • Ada Apa, Forum Intelektual Anak Timur Indonesia Hari Ini Datangi Polda Metro Jaya

    Ada Apa, Forum Intelektual Anak Timur Indonesia Hari Ini Datangi Polda Metro Jaya

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    JAKARTA – Merasa kesal atas sikap Jatanras Polda Metro Jaya yang telah menangkap enam warga asal dari Timur Indonesia, Forum Intelektual Anak Timur Indonesia yang dikoordinir Josh Letwory dan Hengky Hengkesa berencana hari ini, kamis (27/06), akan mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan ini terkait penangkapan yang telah dilakukan Jatanras Polda Metro terkait terhadap enam warga […]

  • Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim

    Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    PERSOALAN keterjangkauan hunian di kawasan perkotaan kini tidak lagi sekadar berpusat pada harga jual bangunan, melainkan juga menyangkut biaya mobilitas yang harus ditanggung oleh para penghuninya. Fenomena ketimpangan antara lokasi permukiman dan aksesibilitas transportasi publik ini tercermin dari kondisi riil masyarakat saat ini. Merevisi UU LLAJ dan UU Perkim adalah cara yang lebih bijak dan […]

  • Karen Hadapi Persidangan Kasus Korupsi Pembelian LNG Rp.2,1 T

    Karen Hadapi Persidangan Kasus Korupsi Pembelian LNG Rp.2,1 T

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Agustiawan, akan segera menghadapi persidangan terkait dugaan korupsi dalam pembelian liquefied natural gas (LNG). KPK telah menyelesaikan berkas perkara yang menunjukkan dugaan merugikan negara sekitar Rp 2,1 triliun. Tim penyidik KPK berhasil menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, […]

  • VIRAL – Beredar Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Soal Kasus Tanah Warga Dengan PT. Summarecon

    VIRAL – Beredar Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Soal Kasus Tanah Warga Dengan PT. Summarecon

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Kepada Yth. – Bapak Jokowi, Presiden RI – Bapak Hadi Tjahjanto, Mentri ATR/BPN – Bapak Listyo Sigit Prabowo, Kapolri RI – Prof .Dr. Mahfud Md, Menkopohukam RI Di JAKARTA   Dengan segala hormat.!   Kami Martinus Siki, SH, MH dan Aloysius Abi, SH dari Kantor Advokat Martinus Siki and Patners selaku kuasa dari Para Pemilik dan Ahli […]

expand_less