Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
  • visibility 64
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kemensos

Dimeja kerjanya Kemensos mengusulkan adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama dalam menunjang Program Disabilitas

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akan terus berkomitmen memenuhi hak, perlindungan penyandang disabilitas. Ia mengatakan siap memperkuat peran kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui kerja sama dengan beberapa kementerian Terkai.

Risma menyebut persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas, SLB, cukup kompleks dan banyak tantangannya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Kerja sama itu kata Risma diharapkan meningkatkan efektifitas pengembangan kapasitas siswa SLB.

“Terus terang, saya tidak di tataran mengambil alih karena pasti biayanya sangat besar. Tapi pada bidang-bidang tertentu, misalkan life skill, kami bisa bantu, Kemensos bisa turun di situ. Jadi di sekolah selain dia belajar seperti anak-anak lain, ada life skill juga yang kita bisa berikan,” kata Risma di Jakarta, Selasa 19/9/2023.

Baca Juga : Ma’ruf Amin Minta Diaspora Perkuat Nilai Kebangsaan, di Tiongkok 

Polutisi PDIP itu menyampaikan maksud ingin berdiskusi dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penanganan anak-anak di SLB.

Atas pernyataan itu, Risma berpendapat, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang dalam tataran tertentu.

Ia menilai perlu adanya pendekatan spesifik melalui usulannya untuk bekerja sama dengan kementerian terkait.

Risma mengatakan pihaknya akan membantu mendampingi anak sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.

Baca Juga : Jokowi Tertawa Saat Ditanya Dia Pilih Sapa di 2024. 

Dirinya pun berniat memasukkan kurikulum yang mengajarkan siswa disabilitas agar lebih mandiri dan mendampingi mereka hingga berdaya ketika lulus pendidikan.

“Saya ingin anak-anak di SLB itu, saat dia keluar (lulus pendidikan), dia punya keterampilan, bagaimana mereka bisa mandiri, minimal untuk kegiatan dia sendiri. Sebab, penanganan terhadap setiap anak berbeda, mereka memerlukan _treatment_ masing-masing, tidak bisa disamaratakan,” ungkapnya

Penanganan Sentra/Sentra Terpadu milik kata Risma, lanjutnya, anak-anak penyandang disabilitas yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekola.

Dia beranggapan kerja sama ini, Mensos berfokus pada upaya penanganan anak-anak disabilitas agar lebih maksimal lagi.

“Karena sebetulnya, kalau kita tangani dengan benar, banyak dari mereka yang berdaya. Kita banyak contohnya, yang kita ajari activity daily livingnya. Kita latih life skillnya hingga mereka berdaya dan mampu melanjutkan hidup dari hasil mengembangkan kapasitasnya,” pungkasnya (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Perusahaan yang melanggar aturan itu harus ditindak. Menurut Zainul, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjunjung tinggi prinsip […]

  • Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Demikian penegasan Rere,demikian kata Anggota Komisi X DPR.RI,Dr. Lestari Moerdijat . Menurutnya nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan terus hidup hingga kini. Rerie,demikian ia disapa, menanggapi pengesahan RUU PPRT dalam […]

  • Tok, DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU EBET dan RUU Kelautan

    Tok, DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU EBET dan RUU Kelautan

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 membahas perpanjangan waktu atas 2 Rancangan Undang-Undang (RUU). Rapat ini mengalami perpanjangan waktu guna membahas  pembahasan mendapatkan persetujuan oleh para Anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, yang memimpin rapat menjelaskan bahwa pimpinan AKD terkait pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) […]

  • Delegasi Parlemen  RI Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

    Delegasi Parlemen  RI Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Moskow,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)  menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia, baru-baru ini. Kegiatan ini dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Ketua BKSAP DPR RI.Turut serta dalam rombongan antara lain Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. Adapun, kehadiran Delegasi BKSAP […]

  • Hadiri Bilateral Meeting di Beijing, Puan Maharani Tegaskan Soal Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

    Hadiri Bilateral Meeting di Beijing, Puan Maharani Tegaskan Soal Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Beijing,msinews.com-Ketua Parlemen RI ,Dr (H.C) Puan Maharani mengadakan pertemuan bilateral dengan Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC yang merupakan Badan Penasihat Politik Tiongkok. Diketahui, Pertemuan Puan dengan CPPCC digelar di Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok yang terletak di tepi lapangan Tiananmen, Beijing, Selasa (28/5/2024). Ia diterima langsung oleh Ketua CPPCC, Wang […]

  • Komisi IV Apresiasi Keputusan Prabowo Tetapkan GKP Petani Rp 6500

    Komisi IV Apresiasi Keputusan Prabowo Tetapkan GKP Petani Rp 6500

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, Pemerintah sudah sangat bersungguh-sungguh untuk memperhatikan nasib petani dari keterpurukan selama ini dan dalam situasi apapun panen petani harus memang diserap dengan HET tersebut. “Saya bersyukur dan menyakini […]

expand_less