Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan

JAKARTA– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk sering mengecek perkembangan harga komoditas di lapangan. Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, umumnya harga komoditas mengalami kenaikan menjelang akhir tahun dan memicu kenaikan angka inflasi.

“Oleh sebab itu kami berharap turunlah ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Pembahasan Isu Strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Tomsi menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun tiga tahun terakhir, yakni 2023–2025, pada bulan Oktober kerap terjadi kenaikan angka inflasi. Adapun peningkatan tersebut kerap dipicu oleh faktor kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa angka inflasi secara year-on-year (YoY) pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Menurut Tomsi, peningkatan itu terjadi salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Namun, ia juga mewanti-wanti agar daerah dapat melakukan antisipasi lantaran harga bahan pokok terpantau mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

“Setiap bulan Desember itu terjadi kegiatan masyarakat yang bertambah, baik itu perayaan Natal, kemudian liburan, ya, oleh sebab itu, maka kita perlu mengantisipasi nya sejak dini,” sambung Tomsi.

Ia secara khusus meminta para pihak terkait, termasuk Pemda, untuk gencar menggalakkan operasi pasar di sejumlah titik yang mengalami kenaikan harga. Dengan upaya tersebut, diharapkan harga komoditas dapat terkendali dan tidak membebani masyarakat.

“Dengan perkembangan situasi global maupun berkaitan dengan cuaca itu mengakibatkan inflasi kita sedikit naik, dan kita harus jaga untuk tidak keluar dari batas toleransi,” jelas Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai merah yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dipetakan secara rinci untuk kemudian diatasi dengan solusi konkret.

Dijelaskan bahwa, dalam konteks tersebut, Tomsi meminta sejumlah Pemda untuk menyampaikan data terkini komoditas cabai mencakup harga, hasil panen, hingga ketersediaan cabai di daerah untuk dianalisis secara bersama. Melalui upaya tersebut, diharapkan persoalan kenaikan harga cabai dapat segera teratasi.

Turut hadir pada rapat tersebut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani, serta pihak terkait lainnya. * (Puspen Kemendagri).