Reshuffle Tak Cukup Ganti Menkeu, Raja Juli Antoni Ikut Didorong Masuk Radar Prabowo

JAKARTA,MSINEWS.COM – Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak boleh berhenti pada pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC) Dahlan Watihellu mendorong Prabowo mengevaluasi menteri yang dinilai bermasalah dalam kinerja, etika, hukum, maupun komunikasi publik, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Reshuffle jangan hanya tambal sulam. Presiden harus melihat siapa yang gagal bekerja, siapa yang bermasalah secara etika, siapa yang mengganggu kredibilitas pemerintah, dan siapa yang komunikasinya justru menjadi beban Presiden,” kata Dahlan saat dihubungi Owrite, Selasa, 15 September 2026.

Menurutnya, reshuffle semestinya dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas kabinet secara menyeluruh, bukan sekadar mengganti satu atau dua posisi untuk memenuhi kebutuhan politik. Evaluasi, kata dia, harus didasarkan pada kemampuan setiap menteri dalam mencapai target pemerintahan.

Salah satu yang patut menjadi perhatian, kata dia, adalah kinerja Raja Juli dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persoalan tersebut dinilai bukan kejadian yang sepenuhnya datang tiba-tiba karena wilayah rawan dan periode risiko kebakaran dapat dipetakan sejak awal.

“Karhutla bukan masalah yang tiba-tiba muncul. Pemerintah sudah tahu daerah rawan dan periode risikonya. Kalau kebakaran tetap terjadi dalam skala besar, Presiden harus mengevaluasi apakah strategi mitigasi dan pencegahan yang dijalankan Raja Juli benar-benar efektif,” ucapnya.

Dahlan mengakui pengendalian karhutla tidak sepenuhnya berada di tangan Menteri Kehutanan. Faktor cuaca, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, hingga kondisi di lapangan turut memengaruhi terjadinya kebakaran.

Namun, menurut dia, posisi menteri tetap membawa tanggung jawab politik terhadap kebijakan dan kapasitas kementerian yang dipimpinnya. Karena itu, evaluasi tidak semestinya hanya mengukur keberhasilan memadamkan api setelah kebakaran terjadi.

“Presiden tidak bisa hanya menghitung berapa banyak api yang berhasil dipadamkan. Yang harus dilihat adalah apakah kementerian mampu mencegah kebakaran, memperkuat pengawasan, menyiapkan peralatan dan personel, serta mengurangi risiko sejak awal. Kalau targetnya tidak tercapai, menterinya harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Selain persoalan kinerja, Dahlan menilai isu hukum yang bersinggungan dengan Raja Juli juga dapat menjadi pertimbangan Presiden dari sisi kredibilitas dan etika.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bukti keterlibatan pidana.

“Presiden tidak harus menunggu seorang menteri menjadi tersangka untuk melakukan evaluasi. Ada standar hukum, tetapi ada juga standar etik dan kepantasan pejabat publik. Kalau persoalan hukum dan kontroversi terus mengganggu kredibilitas kementerian, Presiden berhak mempertimbangkan apakah menteri tersebut masih layak dipertahankan,” tuturnya.

Tak hanya itu, komunikasi publik Raja Juli juga menjadi sorotan. Dahlan menilai seorang menteri tidak cukup hanya mampu menjalankan program, tetapi juga harus bisa menjaga kepercayaan publik dan memastikan pernyataannya tidak justru menambah beban politik pemerintah.

“Seorang menteri adalah wajah pemerintah. Kalau komunikasi menteri berulang kali menimbulkan kontroversi dan akhirnya Presiden atau pemerintah harus memberikan klarifikasi, itu harus masuk dalam evaluasi. Komunikasi yang buruk bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dahlan meminta Prabowo tidak hanya melihat apakah seorang menteri pernah melakukan kesalahan. Presiden juga perlu membandingkan kapasitas pejabat yang ada dengan figur lain yang dinilai lebih mampu menjalankan agenda pemerintah.

“Kalau ada pejabat lain yang lebih kompeten, lebih kuat secara integritas, mampu menangani persoalan kehutanan dan lebih baik berkomunikasi dengan publik, Presiden tidak boleh ragu mengganti. Jabatan menteri bukan hak politik permanen, tetapi amanah untuk mencapai target pemerintahan,” lanjutnya.

Lebih jauh Dahlan, mempertahankan seorang menteri semata-mata karena pertimbangan politik justru berpotensi menambah beban pemerintahan.

Karena itu, ia mendorong evaluasi dilakukan terhadap seluruh anggota kabinet dengan menjadikan kinerja sebagai ukuran utama.

“Presiden harus berani memilih antara kenyamanan politik dan efektivitas pemerintahan. Kalau Raja Juli dinilai gagal menjalankan tugas, kredibilitasnya terganggu dan ada figur yang lebih mampu, maka reshuffle terhadap dirinya merupakan keputusan yang rasional,” pungkas Dahlan.** (tim redaksi).