Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta

Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • visibility 168
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM— Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang juga Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menegaskan bahwa menjaga Jakarta merupakan bagian penting dari identitas, sejarah, dan garis pengabdian Bang Japar. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dengan menghadirkan pendampingan, pemberdayaan, serta solusi nyata bagi masyarakat.

“Bang Japar meneguhkan komitmen Jaga Jakarta. Bagi kami, menjaga Jakarta berarti menjaga masyarakatnya, persatuannya, lingkungannya, fasilitas publiknya, serta memastikan warga merasa aman, terbantu, dan tidak sendirian ketika menghadapi persoalan. Jakarta adalah rumah kita bersama, sehingga harus kita rawat dengan kepedulian, persaudaraan, dan cara-cara yang damai,” ujar Fahira Idris dalam konferensi pers Bang Japar Jaga Jakarta di Markas Komando Pusat Bang Japar, Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Fahira Idris, komitmen Jaga Jakarta merupakan salah satu wujud nyata dari garis perjuangan Bang Japar “Berbuat dan Bermanfaat”. Menjaga sebuah kota tidak cukup dimaknai hanya sebagai upaya mengamankan wilayah. Menjaga Jakarta juga berarti membantu warga memperoleh keadilan, membuka akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, menjaga lingkungan, melestarikan budaya, serta merawat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen Jaga Jakarta, Bang Japar akan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta untuk mengikuti Apel Siaga Jaga Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Bagi Senator Jakarta ini, keterlibatan Bang Japar dalam Apel Siaga Jaga Jakarta merupakan kelanjutan dari kiprah panjang organisasi dalam menjaga masyarakat, lingkungan, fasilitas publik, persatuan, serta kedamaian kota. Kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk berhadapan dengan pihak atau kelompok mana pun.

“Apel Siaga Jaga Jakarta bukan gerakan untuk membangun ketegangan dan bukan mobilisasi untuk melawan siapa pun. Ini adalah ikhtiar bersama untuk mengingatkan bahwa Jakarta merupakan rumah kita semua. Rumah ini harus dijaga dengan gotong royong, dialog, ketertiban, dan semangat persaudaraan,” jelasnya.

Fahira Idris juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, potongan video tanpa konteks, maupun ajakan di media sosial yang dapat memicu kemarahan, kebencian, perusakan, dan konflik antarmasyarakat.

“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tidak boleh kehilangan persaudaraan. Mari menjaga ruang demokrasi tetap sehat, damai, tertib, dan beradab,” ungkap aktivis perempuan ini.

Komitmen Bang Japar Jaga Jakarta, tegas Fahira Idris tidak berhenti pada satu apel atau satu momentum. Komitmen tersebut merupakan bagian dari pengabdian jangka panjang Bang Japar untuk memastikan kehadiran organisasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Bang Japar akan terus menjaga Jakarta dengan berbuat dan bermanfaat. Kita jaga kotanya, kita bantu warganya, kita rawat persaudaraannya, dan kita kuatkan masyarakatnya. Bang Japar tidak boleh hanya besar dalam nama, tetapi harus semakin besar dalam manfaat,” pungkas Fahira Idris.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker dan PT IWIP Jalin Kerja Sama Perkuat Kompetensi SDM Pengolahan Logam Berat

    Kemnaker dan PT IWIP Jalin Kerja Sama Perkuat Kompetensi SDM Pengolahan Logam Berat

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Halteng — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, khususnya pada sektor industri pengolahan logam berat. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan Presiden Direktur PT IWIP Kevin […]

  • Ketua DPR RI Ungkap Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul

    Ketua DPR RI Ungkap Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan. “Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, […]

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah didesak segera menyelesaikan kejelasan nasib para honorer. Karena itu Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX Irma Suryani saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota […]

  • Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Jakarta-Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Berikut adalah isi Pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto dapa Rapat Paripurna bersama DPR […]

  • Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 369
    • 0Komentar

    Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Agenda kenegaraan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Prasetyo menjelaskan, pengambilan sumpah Adies Kadir merupakan tindak lanjut keputusan DPR dalam sidang paripurna sebelumnya. Prosesi sumpah akan dilakukan di […]

  • Batas Usia Calon Kepala Daerah Dianggap Mendiskriminasi Generasi Muda

    Batas Usia Calon Kepala Daerah Dianggap Mendiskriminasi Generasi Muda

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyaratkan seseorang yang bermaksud mengajukan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus telah berumur 30 tahun. Namun, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mendiskriminasi kaum muda yang belum berusia 30 tahun namun memiliki kesiapan dan kematangan untuk menjadi pemimpin. Salah […]

expand_less