Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Abdul Muhari Resmi Jabat Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Abdul Muhari Resmi Jabat Deputi Bidang Pencegahan BNPB

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • visibility 180
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (10/8).

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026. Jabatan tersebut menempatkan Abdul Muhari pada posisi strategis dalam memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Dalam prosesi pengambilan sumpah, Abdul Muhari menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah jabatan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Abdul Muhari saat mengucapkan sumpah jabatan.

*Deputi Termuda di BNPB*

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan kelembagaan BNPB. Pria kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, tersebut tercatat sebagai salah satu deputi termuda dalam sejarah BNPB sejak lembaga tersebut berdiri pada 2008.

Perjalanan akademik dan profesional Abdul Muhari memiliki keterkaitan erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di perguruan tinggi yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang, hingga mengantarkannya menjadi salah satu ahli tsunami di Indonesia.

Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, khususnya pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019–2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.

Riset Abdul Muhari mengenai peran ekosistem mangrove sebagai pelindung alami dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Doni Monardo. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu terus didorong BNPB melalui pesan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.

Abdul Muhari mendapat peran dalam penguatan pengurangan risiko bencana, khususnya pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini. Fokusnya tidak hanya pada pengembangan instrumen peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan merespons informasi peringatan secara tepat.

Baginya, keberadaan sistem peringatan dini tidak akan optimal tanpa dibarengi kapasitas masyarakat untuk memahami dan menindaklanjuti informasi tersebut. Edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi ancaman bencana.

Adapun, salah satu penguatan kapasitas masyarakat yang pernah dilakukan Abdul Muhari berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.

Dalam pendekatannya terhadap pengurangan risiko bencana, Abdul Muhari mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yaitu self help, mutual help,dan official help.Self help menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengenali tanda bahaya secara mandiri dan mengikuti arahan evakuasi. Mutual help merujuk pada masyarakat yang mengambil keputusan penyelamatan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelompok.

Sementara official help menggambarkan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi atau pendampingan khusus dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan diri.

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pemahaman mengenai jalur evakuasi. Abdul Muhari mendorong masyarakat untuk mengenali jalur menuju tempat evakuasi sementara (TES) berdasarkan lingkungan dan aktivitas keseharian.

Menurutnya, jalur evakuasi yang paling mudah dikenali masyarakat dalam kondisi panik adalah jalur yang telah familiar dalam kehidupan sehari-hari.

Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat Pascagempa Maluku

Pengalaman Abdul Muhari dalam penguatan kapasitas masyarakat juga terlihat saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku pada September 2019.

Saat itu, Abdul Muhari mendapat penugasan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan setelah bencana menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.

Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan secara perlahan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa bumi dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara lebih tenang dan terukur.

Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dalam posisi tersebut, ia berperan dalam memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.

Selain mengelola informasi kebencanaan, Abdul Muhari juga aktif menyampaikan perkembangan situasi bencana kepada publik. Komunikasi dengan media menjadi bagian penting dari tugasnya untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, amanah sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB berada di pundaknya. Tugas tersebut membawa pengalaman panjang Abdul Muhari dalam bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan data, serta komunikasi kebencanaan ke dalam ruang lingkup kerja yang lebih luas.

Kedeputian Bidang Pencegahan memiliki peran penting dalam mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.

Penguatan aspek pencegahan diharapkan dapat menekan potensi dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan risiko dapat dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana.

Dengan pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan, BNPB terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. **

Editor: tim redaksi

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Pedagang Eceran Beras dari berbagai Daerah,di Papua Rp 25.000/Kg

    Harga Pedagang Eceran Beras dari berbagai Daerah,di Papua Rp 25.000/Kg

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hingga tanggal 5 Maret 2024 harga beras masih mahal. Pedagang eceran untuk beras di pasar rata-rata Rp 14.000 hingga Rp 25.000/Kg. Hal ini membuat rakyat pesimis akan hidup keseharaian dengan adanya beras yang malah.Tak hanya mahal,tapi sulit mendapatkan stock beras eceran. Badan Pangan NAsional mencatat, hingga selasa 5 Maret 2024 harga beras masih tinggi. Berikut […]

  • Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia kali ini resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat […]

  • Pesan Presiden BGN Harus Tegaskan Pengetatan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspend

    Pesan Presiden BGN Harus Tegaskan Pengetatan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspend

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden agar program prioritas nasional tersebut tidak hanya memiliki jangkauan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kepala […]

  • Klarifikasi Aduan Warga Taman Kencana Tegal Alur

    Aduan Tutup Jalan Taman Kencana Masih Pro-Kontra

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Klarifikasi aduan warga terkait penutupan akses jalan umum di jalan verbenia II blok D RT.001 RW.014 taman kencana tegal alur masih menuai pro-kontra. Meski sudah ditegahi pihak Kecamatan dan Kelurahan, untuk kedua kalinya namun hasil masih abu-abu. Klarifikasi aduan, digelar pihak Kecamatan Kalideres Jakarta Barat (Jakbar), Rabu 18/10/2023, dengan mengundang pihak […]

  • Banyak Negara Luar Usik Nikel di Indonesia, Nah.. Ini Alasannya

    Banyak Negara Luar Usik Nikel di Indonesia, Nah.. Ini Alasannya

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Pemerintah Indonesia terus berkomitmen menggenjot program hilirisasi mineral di dalam negeri. Meskipun hal ini mendapat serangan dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), hingga Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan tidak ada satu pun negara maju di dunia ini yang mau melihat […]

  • Mendagri Minta Pemda Atensi Sejumlah Kenaikan Harga Komoditas Pangan

    Mendagri Minta Pemda Atensi Sejumlah Kenaikan Harga Komoditas Pangan

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Menteri  Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 tercatat sebesar 3,19 persen. Sementara itu, secara month-to-month pada Agustus 2026 terhadap Juli 2026, inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi sektor makanan dan minuman, dengan sejumlah komoditas penyumbang utama seperti daging […]

expand_less