Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sejumlah Kader Partai Golkar Mengadu Ke Mahkamah Partai

Sejumlah Kader Partai Golkar Mengadu Ke Mahkamah Partai

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • visibility 41
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM [Jakarta] -Sejumlah kader, diantaranya para Pengurus PK, Pimpinan Ormas pendiri dan didirikan di lingkungan Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh suadara Khakmim, datang ke Kantor DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni Jakarta Barat

Kegiatan kunjungan kader GOLKAR Wonosobo ke Kantor DPP Partai GOLKAR bermaksud untuk silaturahmi dan audiensi dengan Partai GOLKAR pada Tanggal 04 Agustus 2026 sekaligus menyampaikan Surat Pengaduan secara resmi Tanggal 05 Agustus 2026 ke Mahkamah Partai GOLKAR.

Audiensi Kader GOLKAR Wonosobo diterima langsung oleh Mahkamah Partai GOLKAR Bapak Derek Loupatty yang juga menjabat sebagai Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Organisasi DPP Partai GOLKAR.

Dalam pertemuan Kader GOLKAR Wonosobo dengan DPP Partai GOLKAR membahas dan melaporkan berbagai dinamika internal Partai GOLKAR di Kabupaten Wonosobo, yaitu:

1. Tanggal 10 Mei 2026 DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke XI di Kantor DPD Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo.

2. Pelaksanaan MUSDA Ke XI sesuai Surat Instruksi Nomor 13/45/GOLKAR-1/IV/2026 DPD I Partai GOLKAR Jawa Tengah.

3. Pelaksanaan MUSDA Ke XI sesuai dengan AD/ART dan JUKNIS yang mengatur tentang tahapan dan pelaksanaan MUSDA.

4. Pelaksanaan MUSDA Ke XI telah melibatkan semua komponen di lingkungan DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo.

Namun, menurut aturan main organisasi baik AD/ART hingga JUKNIS tentang Musyawarah Daerah, bahwa 30 hari paling lambat, Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD II Partai GOLKAR seharusnya sudah keluar.

Para kader Partai GOLKAR yang dipimpin oleh saudara Khakmim mempertanyakan sekaligus melaporkan kepada DPP Partai GOLKAR dan Mahkamah Partai baik secara lisan dalam audiensi maupun laporan tertulis secara resmi di Mahkamah Partai GOLKAR, adapun pointers laporannya yaitu:

1. Kader GOLKAR Wonosobo mempertanyakan, mengapa Tanggal 25 Juli 2026 bisa ada MUSDA (lagi) yang diselenggarakan di Semarang? Tidak diketahui oleh pengurus DPD II, Pengurus PK dan Organisasi Sayap Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo sebagai pemilik hak sah.

2. Mengapa DPD I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah belum sahkan atau terbitkan SK Kepengurusan DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo? Yang telah melaksanakan MUSDA dan sesuai Surat Instruksi tersebut.

Untuk itu, kami meminta dukungan semua pihak khususnya kepada Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Bapak Bahlil Lahadalia beserta para pimpinan dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada kader Partai GOLKAR.

Demikian pernyataan ini untuk disampaikan kepada media massa.

*Khakmim (Kader Golkar Wonosobo).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dominggus Urbon : 2045, Presiden RI harus dari Indonesia Timur

    Dominggus Urbon : 2045, Presiden RI harus dari Indonesia Timur

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Ir.Dominggus Urbon,S.H,angkat bicara tentang peran Generasi Muda Indonesia Timur menyongsong “Indonesia Emas 2045” dan Kepemimpinan Nasional. Pria lulusan Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung dari Fakultas Teknik Sipil tahun 1990 ini mengaku prihatin akan nasib masyarakat Indonesia Timur sepanjang usia Republik ini memasuki 79 […]

  • Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengusulkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan setelah selesainya semua putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pelantikan harus tetap dilakukan secara serentak. Indrajaya mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan serentak pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati dan […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

    Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    msinews.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Ia menilai, sekadar mengadopsi best practices dari negara lain tidak lagi cukup. Indonesia harus melahirkan next practices yang memadukan praktik terbaik global dengan kearifan lokal bangsa. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia […]

  • Kapolda Jambi Dorong Propam Perkuat Pengawasan Internal Polri yang Berkeadilan

    Kapolda Jambi Dorong Propam Perkuat Pengawasan Internal Polri yang Berkeadilan

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kapolda Kepolisian Daerah Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) harus adaptif, humanis, dan berkeadilan dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan internal. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Propam Tahun Anggaran 2026 di Mapolda Jambi, sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol […]

  • Tiga Putusan Akhiri Persoalan Internal DK-PWI

    Tiga Putusan Akhiri Persoalan Internal DK-PWI

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Hendry Ch Bangun akhirnya menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan ( DK ) berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) yang diselenggarakan oleh PWI. “Semua sanksi dan rekomendasi telah kami terima dan laksanakan sebagai bentuk […]

expand_less