Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR RI Apresiasi Realisasi Anggaran Kemenpora Tahun 2022

DPR RI Apresiasi Realisasi Anggaran Kemenpora Tahun 2022

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 31 Agt 2023
  • visibility 203
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org- Komisi IX Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kemenpora tahun anggaran 2022 dengan realisasi APBN tahun anggaran tahun 2022 sebesar 97,11 persen atau Rp3,022 triliun dari pagu sebesar Rp3,123 triliun. Kepada Kemenpora, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyampaikan beberapa catatan dari Komisi X.

Mantan Wagub Jawa Barat itu mengatakan Komisi X mendorong Kemenpora agar menuntaskan rekomendasi BPK tahun 2022 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem I) dan Hasil Pemeriksaan Semester II (Hapsem II) yang belum terealisasikan. Terhadap penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024, Kemenpora diminta melakukan penganggaran dengan basis evaluasi dari pelaksanaan rekomendasi BPK tahun anggaran 2022.

“Dalam upaya peningkatan IPP, perlu penguatan peran Kemenpora RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di antaranya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan,” ujar Dede Yusuf saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Lanjutnya, terkait amanat presiden dalam Perpres Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) maupun Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Kemenpora diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan kedua hal tersebut.

Diketahui, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun anggaran 2022, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah temuan sebanyak 18 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 40 rekomendasi.

Kedua, rekomendasi yang sudah tuntas sebanyak 26 rekomendasi.

Ketiga, rekomendasi yang masih dalam proses sebanyak 14 rekomendasi.

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 16 tahun oleh 12 laki-laki di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan para pelaku sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak beradab, serta mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman kebiri kimia. “Kejadian ini sangat […]

  • Eva Monalisa ; Status Kelembagaan LMKN Sebelum Miliki Kewenangan Penarikan dan Distribusi Royalti!

    Eva Monalisa ; Status Kelembagaan LMKN Sebelum Miliki Kewenangan Penarikan dan Distribusi Royalti!

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eva Monalisa menyoroti status kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai belum memiliki posisi hukum yang tegas antara lembaga negara dan entitas swasta. Menurutnya, ketidakjelasan posisi tersebut berdampak langsung pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk mekanisme audit atas royalti yang dihimpun. Demikian disampaikan oleh RI Eva Monalisa dalam Rapat […]

  • Ini Kata Ahmad Sahroni, Soal Aksi Warga yang Main Hakim Sendiri

    Ini Kata Ahmad Sahroni, Soal Aksi Warga yang Main Hakim Sendiri

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 281
    • 0Komentar

    JAKARTA-Maraknya aksi vandalisme, pelibatan unsur kekerasan, hingga main hakim sendiri oleh masyarakat,jadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni . Ia meminta aparat kepolisian untuk lebih cepat lagi dalam menanggapi laporan warga guna menghindari aksi ‘main hakim sendiri’. Politisi Partai NasDem ini mengaku prihatin atas terjadinya kasus-kasus main hakim sendiri yang marak belakangan […]

  • Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, […]

  • DPR Ingatkan Pengusaha Sektor Digital Keuangan Negara Soal OJK Kena Ransomware

    DPR Ingatkan Pengusaha Sektor Digital Keuangan Negara Soal OJK Kena Ransomware

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Bali,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin, Sistem layanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami gangguan sistem terhitung sejak Senin (2/10/2023) malam akibat infiltirasi ransomware. Sebab itu, hingga kini, sejumlah layanan sistem informasi OJK tidak dapat diakses. Karena itu, Puteri Anetta Komarudin meminta klarifikasi penyebab peristiwa tersebut kepada pihak OJK dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR […]

  • Sidang Bupati Lamsel, Wartawan Lampung TV Diintimidasi

    Sidang Bupati Lamsel, Wartawan Lampung TV Diintimidasi

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta_Sejumlah pria berbadan tegap dan berambut cepak diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan ketika meliput sidang lanjutan kasus penggelapan terdakwa Akbar Bintang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam sidang tersebut, Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto beserta istrinya dihadirkan menjadi saksi, Bandar Lampung Kamis 27/7/2023 Intimidasi ini dialami oleh Diyon wartawan Lampung TV pada saat […]

expand_less