Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kick Off Evaluasi SAKIP dan ZI 2026, PANRB Tekankan Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Kick Off Evaluasi SAKIP dan ZI 2026, PANRB Tekankan Akuntabilitas Berorientasi Hasil

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • visibility 272
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Kick Off Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan evaluasi SAKIP dan ZI Tahun 2026 dengan membahas kebijakan, mekanisme, serta gambaran umum pelaksanaan evaluasi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kualitas pembangunan Zona Integritas dan implementasi akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil (assessment). Evaluasi ini adalah sarana assistance melalui pemberian rekomendasi perbaikan guna memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

“Melalui pelaksanaan evaluasi SAKIP dan Zona Integritas Tahun 2026 ini, saya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadikan evaluasi sebagai momentum pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya saat membuka Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP dan ZI Tahun 2026 secara daring, Kamis (25/6/2026).

Erwan menjelaskan, pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi Zona Integritas berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM.

Sejalan dengan transformasi digital, lanjutnya, Kementerian PANRB juga mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis artificial intelligence (AI). Kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan kualitas analisis, sehingga rekomendasi semakin tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Erwan mengatakan, dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan nilai SAKIP pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kematangan implementasi akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah telah semakin memahami pentingnya pengelolaan kinerja yang terarah, kolaboratif, berbasis digital, serta didukung pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembangunan,” jelasnya.

Erwan juga mengatakan, untuk kementerian dan lembaga, evaluasi akan difokuskan pada kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Presiden serta isu-isu strategis nasional yang menjadi mandat masing-masing instansi. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, fokus evaluasi diarahkan pada dua agenda utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua tema tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta menjadi prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

“Melalui fokus tersebut, evaluasi SAKIP diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh sumber daya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata dan mendukung keberhasilan program prioritas Presiden,” imbuhnya.

Selain penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, upaya mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi juga harus diiringi dengan penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong pembangunan Zona Integritas sebagai instrumen strategis untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

“Jika SAKIP memastikan bahwa organisasi mampu menghasilkan kinerja yang berdampak, maka Zona Integritas memastikan bahwa kinerja tersebut dicapai melalui tata kelola yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Erwan menerangkan, pembangunan Zona Integritas pada dasarnya merupakan upaya membangun unit-unit percontohan atau role model di setiap instansi pemerintah. Unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas dan memperoleh predikat WBK maupun WBBM diharapkan menjadi contoh praktik baik yang dapat menginspirasi dan menularkan semangat perubahan kepada unit kerja lainnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan Zona Integritas. Pertama, penguatan integritas melalui upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan pengendalian internal. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan memenuhi harapan masyarakat. Ketiga, penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja sehingga setiap unit kerja mampu mengelola kinerja secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil.

“Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang karena integritas tanpa kinerja yang baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal, sementara kinerja yang tinggi tanpa integritas juga tidak akan menghasilkan kepercayaan publik yang berkelanjutan,” terangnya.

Erwan berharap seluruh proses evaluasi tahun 2026 dapat dilaksanakan secara independen, profesional, objektif, dan berintegritas, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan mampu mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. (humas panrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 290 orang dari 575 Anggota DPR RI Hadiri Rapat Paripurna

    Sebanyak 290 orang dari 575 Anggota DPR RI Hadiri Rapat Paripurna

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024,Selasa (5/3/2024). Adapun Rapat Paripurna ini hanya dihadiri oleh 290 orang dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024. “Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani, oleh hadir 164 orang, […]

  • Wamendagri Ribka Jelaskan Langkah Kemendagri Mitigasi Potensi PSU Berulang

    Wamendagri Ribka Jelaskan Langkah Kemendagri Mitigasi Potensi PSU Berulang

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan langkah mitigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap potensi berulangnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan […]

  • Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya telah menjalani uji coba. Menyambut baik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi harapan besar untuk pelaku UMKM […]

  • Kepala BGN : Program MBG membuk peluang kerja lebih baik bagi Permpuan

    Kepala BGN : Program MBG membuk peluang kerja lebih baik bagi Permpuan

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kongres pejuang perempuan Indonesia merupakan forum strategis yang menghimpun suara perempuan dari berbagai latar belakang. Adapun, bertujuan  memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana,  dalam keterangan tertulis di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini serta mempererat kolaborasi lintas sektor […]

  • Komisi III DPR : Minta Polda Lampung Segera Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Siswi SMP

    Komisi III DPR : Minta Polda Lampung Segera Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Siswi SMP

    • calendar_month Minggu, 5 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Bandar Lampung,msinews.com–Viralnya kasus kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial N di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Siswi N menjadi sorotan oleh Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. N dikethaui disekap dan diperkosa oleh 10 orang pria. Korban ditemukan di sebuah gubug dalam kondisi mengenaskan. Menurut informasi terbaru yang diterima dari Polda Lampung, bahwa […]

  • Kemlu Pastikan

    Kemlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban Gempa di Taiwan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Taipei, MSINews.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan asuransi bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bencana gempa bumi yang melanda Taiwan. Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sebuah pesan singkat menyatakan hasil koordinasi antara Kemlu dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei menunjukkan bahwa tidak ada WNI […]

expand_less