Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • visibility 270
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Informasi merupakan aset strategis organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Hal ini beriringan dengan keterbukaan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas komunikasi publik. Semakin terbuka sebuah organisasi, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk membangun komunikasi yang jujur, jelas, dan kredibel.

Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang strategis agar informasi yang diterima masyarakat tidak bias, akurat, dapat dipahami, dan dipercaya.

“Kita sebagai ASN bagaian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karna salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik. Untuk itu, informasi yang disampaikan itu harus terbuka dan terukur. Terukur sudah di atur dalam perundang-undangan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menteri Rini menuturkan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata. Keterbukaan informasi merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Rini mengajak para ASN, untuk membangun kualitas informasi yang akurat, dengan pendekatan teknologi, dan penguatan kapasitas aparatur.

Untuk diketahui, ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami proses pemerintahan dengan lebih baik, memberikan masukan yang konstruktif, serta ikut mengawasi jalannya kebijakan publik. Dalam membangun keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan agar informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat. Ada empat langkah yang menurut yang perlu diperkuat.

Pertama, peningkatan kualitas informasi. Kemudian, penggunaan teknologi informasi. Transformasi digital membuka banyak peluang bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan lebih cepat. Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparatur negara. Keempat, membangun hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Rini menguraikan, setiap ASN memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN harus menjadi penyedia informasi yang akurat, dengan memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, ASN harus menjadi komunikator publik yang bertanggung jawab, ASN tidak boleh sembarangan memberikan informasi, tidak boleh bohong, dan akurat. Penyampaian kebijakan juga harus jelas, etis dan mudah dipahami oleh masyarakat. ASN juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat.

“Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat. Kita punya lapor.go.id, untuk seluruh instansi pemerintah bisa mengikuti seperti apa dikeluhkan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, PPID dan atasan PPID memiliki peran penting sebagai pengelola keterbukaan informasi publik untuk memastikan informasi publik tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Lebih lanjut disampaikan setiap representasi ASN pemerintah merupakan di mata masyarakat.

“Tugas ASN adalah melayani masyarakat jadi tentunya layanan kepada masyarakat harus diutamakan jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat itu harus betul-betul akurat sehingga bisa lebih membangun kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pembeei layanan,” ungkap Menteri Rini.

Sebagai informasi, PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB menghadirkan para Praktisi Komunikasi yaitu Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho yang membagikan perspektif, pengalaman, serta strategi komunikasi di era keterbukaan informasi. Becky Tumewu mengungkapkan siapapun yang ada di pemerintahan saat ini, atau sebagai seorang leader, diharapkan bisa berkomunikasi dengan lebih bertanggung jawab.

“Jadi satu, komunikasi harus jelas. Harus benar-benar berdasarkan suatu kebenaran. Kedua, tadi juga harus ada empatinya, dan yang ketiga fast response,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Wiwoho mengatakan informasi publik pada dasarnya merupakan amanat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam keterbukaan informasi, lanjutnya, transparansi, keterbukaan merupakan hal yang wajib.

“Karena kuncinya memang itu saja dua. Selama kita bisa transparan atau terbuka dan cepat, goalnya ada kepercayaan (trust) yang terbangun. Kalau sudah responsif dan terbuka, pasti trust itu akan terbangun,” tuturnya.  (Humas Menpanrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut mengatakan implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi kegentingan kemanusiaan akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun. “Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari […]

  • FPAK Desak KPK Periksa Kadis Pendidikan dan Kesehatan Lamteng

    FPAK Desak KPK Periksa Kadis Pendidikan dan Kesehatan Lamteng

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Lampung, MSINews.com – Forum Penggiat Anti Korupsi (FPAK) Novan Haryadi, menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rehab di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Novan mengungkapkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana KKN terkait pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui sistem e-catalog. Baca juga : Jokowi Igatkan Nadiem Naikan Anggaran Riset Sebelum […]

  • KPK Berlakukan Syarat Khusus Besuk Napi dan Buka Bersama

    KPK Berlakukan Syarat Khusus Besuk Napi dan Buka Bersama

    • calendar_month Minggu, 24 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menjelang Hari Raya Natal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sejumlah persyaratan bagi keluarga yang berencana membesuk tahanan korupsi. Keputusan ini diambil dengan izin Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi, guna menjaga keamanan dan ketertiban di sejumlah rumah tahanan. Jam besuk untuk tahanan korupsi akan dibatasi pada Senin, 25 Desember 2023, mulai pukul 10.00 […]

  • Aliansi PT. Polo Ralph Desak MA Tinjau Kembali (PK) Nomor 9 PK/PDT.SUS-

    Aliansi PT. Polo Ralph Desak MA Tinjau Kembali (PK) Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024 Penuh Kontroversi

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Puluhan masa yang tergabung Aliansi karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia menggelar aksi di Jl. Ir. H. Juanda Jakarta Pusat dan depan Gedung Mahkamah Agung (MA). Mereka mendesak agar penegak hukum meninjauan Kembali (PK) Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024 telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Kasus ini melibatkan Mohindar HB yang diduga melakukan perbuatan […]

  • Meningkatnya Kecelakaan Transportasi Studi Tour, Karena Tanpa Pengawasan

    Meningkatnya Kecelakaan Transportasi Studi Tour, Karena Tanpa Pengawasan

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Meningkatkan Keselamatan Transportasi Study Tour”. Kegiatan rutin KWP ini dilaksanakan pada Kamis (6/6/2024) bertempat di Ruang PPID, Gedung Nusantara I,Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat,menghadirkan pembicara antara lain, Anggota Komisi V DPR, Syahrul Aidi Maazat, Pengamat Transfortasi, Deddy […]

  • Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial kepada Anak-Anak Penyintas Gempa Bumi Bandung

    Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial kepada Anak-Anak Penyintas Gempa Bumi Bandung

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com– Selang sehari setelah gempa bumi berkekuatan 5,0 SR mengguncang Kabupaten Bandung, Kemensos memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi anak-anak korban gempa. Kegiatan ini merupakan salah satu pemberian bantuan untuk meringankan beban psikologis para penyintas akibat trauma yang timbul pascabencana. “Kami sudah berikan kegiatan rekreasional siang hingga sore tadi,” kata Roni Faisal, Pekerja Sosial Bidang […]

expand_less