Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
  • visibility 223
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org – Pemerintah tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi udara.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, menerapkan BBM dengan oktan tinggi dengan mensubsidi kemudian menghapus BBM oktan rendah harus dikaji secara mendalam secara keekonomian dan juga secara menyeluruh.

“Kalau Pertalite berencana dihapuskan, maka Pemerintah harus siap memberikan subsidi baru di Pertamax sebagai gantinya dan juga hal ini untuk menjaga agar tidak terjadinya inflasi yang akan menggerus daya beli masyarakat,” kata Sartono kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Politikus Partai Demokrat melanjutkan, harga BBM saat ini sangat fluktuatif, karena itu jika ingin menganti BBM harus disiapkan antisipasinya.

“Sektor industri menengah kebawah harus dipikirkan karena banyak menggunakan Pertalite untuk transportasi usahanya, di sisi lain sisi Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil,dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan dan rendah,” ujar Anggota MKD DPR ini.

Karena itu, Sartono mengharapkan ada opsi-opsi lain dalam soal peralihan BBM ini. Seperti memberikan subsidi besar kepada kendaraan listrik, lalu menyiapkan publik transportasi nyaman, aman dan bersih semua itu demi mengurangi polusi sudah saat ini.

“Ini perlu di gaungkan kembali. Dengan mengevaluasi transportasi publik menurut saya merupakan cara yg efisien dibandingkan harus menghilangkan BBM oktan rendah subsidi dan juga pemerintah harus berani memberikan subsidi besar untuk kendaraan listrik supaya masyarakat bisa beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” tegas Legislator dapil Jatim VII ini.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

“Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. ** Dommy.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua IM57+ Institute Ungkap Kunci Penting di KPK, Ini Ulasannya:

    Ketua IM57+ Institute Ungkap Kunci Penting di KPK, Ini Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 2 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, memberikan pandangan tajam terkait pembenahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, situasi saat ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Praswad mengemukakan salah satu kunci penting dalam pemulihan adalah mengembalikan 57 pegawai KPK yang dipecat pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Firli sendiri kini telah dipecat […]

  • Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI ) tengah menggarap sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat kriteria penerima bansos, dengan prioritas utama diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). “BPS akan menjadi […]

  • Kebisingan Digital, Uskup Didik Ingatkan Komsos Tak Sekadar Pengguna Teknologi

    Kebisingan Digital, Uskup Didik Ingatkan Komsos Tak Sekadar Pengguna Teknologi

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    PONTIANAK,MSINEWS.COM – Teknologi komunikasi, internet, hingga kecerdasan buatan (AI) bergerak sangat cepat dan jadi realitas keseharian. Ketua Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr Agustinus Tri Budi Utomo atau Mgr Didik, menegaskan, Gereja Katolik sama sekali tidak menolak kemajuan itu. Dia mengingatkan, pemanfaatan teknologi komunikasi tidak sekadar alat teknis, melainkan sarana menghadirkan wajah […]

  • RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 343
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Berbasis Satu Data Indonesia. Komnas HAM telah menetapkan 17 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, namun sebagian besar belum terselesaikan secara memadai, baik dalam penegakan hukum maupun pemulihan korban. Terjadi ketidaksinkronan data antar lembaga Komnas HAM mencatat 8.599 korban, LPSK menjangkau 5.626 korban melalui 7.230 layanan sejak 2012–2026, […]

  • Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong Pemda Jadikan Inovasi sebagai Budaya Kerja

    Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong Pemda Jadikan Inovasi sebagai Budaya Kerja

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA– Pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) 2026 menjadi momentum bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari agenda penghargaan, tetapi juga melekat dalam budaya kerja melalui pemberian ruang bagi inisiatif aparatur dan pelibatan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan […]

  • Tito : Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional

    Tito : Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Msinews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Apalagi, dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi, Pemda memiliki kewenangan besar dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren. “Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja full, mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya […]

expand_less