Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 284
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti proses izin investasi di Indonesia yang berbelit butuh waktu hingga molor 1-2 tahun dikeluhkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka keluhan Presiden Prabowo soal proses izin investasi di Indonesia yang molor hingga 1–2 tahun bukan tanpa alasan.

Di tengah kemudahan berbisnis yang jadi target nasional, justru birokrasi dan tumpang tindih data masih menjadi “rem darurat”.

Atas dasar itu, pihaknya merekomendasi kan Satu Data Indonesia (SDI) lantaran mampu mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Bukan sekadar wacana, ini menjadi fondasi perencanaan pembangunan agar terencana, terukur, dan tepat sasaran.

“Konsep ini dikenal sebagai Evidence‑Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada “orang dalam” atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan,” kata Rieke dalam keterangan tertulisnya.

Rieke menambahkan, sudah saatnya DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia. Tanpa payung hukum yang kuat, ego sektoral dan tumpang tindih data akan terus menjadi biang kerok lambannya investasi. Dengan SDI, pungli dan lama urus izin bisa ditekan—investasi pun deras mengalir.

“Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya prmbenahan data dasar negara,” ucapnya.

Rieke menjelaskan SDI dikonstruksikan mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan, serta potensi riil Indonesia, termasuk dalam kaitan dengan investasi yang berorisentasi pada kepentingan nasional, penguatan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat,

“Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia Bangkit, Maju, Sejahtera,” ujarnya.** RP.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Optimis Membawa Perubahan, LKPI: Sudaryono Unggul dalam Survei Pilgub Jateng 2024

    Optimis Membawa Perubahan, LKPI: Sudaryono Unggul dalam Survei Pilgub Jateng 2024

    • calendar_month Selasa, 18 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) dengan tema mengukur preferensi masyarakat Jawa Tengah jelang pilkada Jateng terhadap tokoh tokoh yang berpotensi maju di Pilkada Jateng. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah akan digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Meski masih lama, sejumlah tokoh diprediksi bakal ikut dalam persaingan ketat pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk […]

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Adapun, Keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 […]

  • MA Tolak PK Moeldoko, Ini Respon Partai Demokrat

    MA Tolak PK Moeldoko, Ini Respon Partai Demokrat

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Politikus senior Partai Demokrat, Sartono Hutomo mengaku bersyukur mendengar putusan MA menolak kembali PK Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat ini. Menurutnya keputusan hakim MA sudah memberikan kepastian akan kasus ini. “Pertama saya ucapkan […]

  • Ketua Kasatgas Ingatkan, Daerah Terdampak Bencana Segera Percepat Realisasi Tambahan TKD !

    Ketua Kasatgas Ingatkan, Daerah Terdampak Bencana Segera Percepat Realisasi Tambahan TKD !

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, yang sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, daerah terdampak bencana untuk mempercepat segwra merealisasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah daerah. Menurut nya, langkah tersebut penting karena penanganan bencana di Sumatera telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pernyataan […]

  • Material Vulkanik Gunung

    Material Vulkanik Gunung Karangetang Runtuh, Masyarakat Diminta Waspada

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Manado, MSINews.com – Material vulkanik dari Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, mengalami runtuh pada Senin pukul 01.35 WITA, demikian yang diungkapkan oleh Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Karengetang, Yudia P Tatipang, di Manado, Selasa 2/4/2024. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Karengetang, Yudia P Tatipang, menyatakan bahwa peristiwa ini bisa disebabkan oleh […]

  • DPR Minta Pemerintah Segera Audit Pelaku industri AMDK Soal Sumber Air Kemasan

    DPR Minta Pemerintah Segera Audit Pelaku industri AMDK Soal Sumber Air Kemasan

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera melakukan audit independen terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, kualitas air, dan perlindungan konsumen. Demikian yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perindustrian dan pelaku industri […]

expand_less