Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 104
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti proses izin investasi di Indonesia yang berbelit butuh waktu hingga molor 1-2 tahun dikeluhkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka keluhan Presiden Prabowo soal proses izin investasi di Indonesia yang molor hingga 1–2 tahun bukan tanpa alasan.

Di tengah kemudahan berbisnis yang jadi target nasional, justru birokrasi dan tumpang tindih data masih menjadi “rem darurat”.

Atas dasar itu, pihaknya merekomendasi kan Satu Data Indonesia (SDI) lantaran mampu mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Bukan sekadar wacana, ini menjadi fondasi perencanaan pembangunan agar terencana, terukur, dan tepat sasaran.

“Konsep ini dikenal sebagai Evidence‑Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada “orang dalam” atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan,” kata Rieke dalam keterangan tertulisnya.

Rieke menambahkan, sudah saatnya DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia. Tanpa payung hukum yang kuat, ego sektoral dan tumpang tindih data akan terus menjadi biang kerok lambannya investasi. Dengan SDI, pungli dan lama urus izin bisa ditekan—investasi pun deras mengalir.

“Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya prmbenahan data dasar negara,” ucapnya.

Rieke menjelaskan SDI dikonstruksikan mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan, serta potensi riil Indonesia, termasuk dalam kaitan dengan investasi yang berorisentasi pada kepentingan nasional, penguatan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat,

“Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia Bangkit, Maju, Sejahtera,” ujarnya.** RP.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

    41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    msinews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 95 perusahaan pada Maret 2025. Dari hasil pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran seperti tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, hingga menunggak iuran. Tim pengawas Kemnaker […]

  • Oni Dendegau-Aguni Tapani Resmi Diusung Demokrat Pada Pilkada Intan Jaya 2024

    Oni Dendegau-Aguni Tapani Resmi Diusung Demokrat Pada Pilkada Intan Jaya 2024

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Oni Dendegau dan Aguni Tapani resmi diusung Partai Demokrat maju sebagai calon Bipati dan calon wakil bipati Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Surat Rekomendasi umtuk Oni dan Aguni diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertempat di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). […]

  • Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Tim 13 Haji Umrah, M. Firman Taufik, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus mampu menjaga ekosistem ekonomi yang telah terbentuk dari industri perjalanan ibadah tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umrah tidak semata-mata urusan ibadah, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. […]

  • Jubir Poengky Indarti Soroti Kriminalisasi Guru Nyaris Tewas

    Jubir Poengky Indarti Soroti Kriminalisasi Guru Nyaris Tewas

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky IndartiJakarta – Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengungkapkan Kompolnas akan melakukan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan terkait Guru Surianto yang dikriminalisasi oleh orang tua murid yang berkongkalingkong dengan para oknum aparat hukum. Pasalnya Surianto ditahan selama 36 hari disiksa, dipukuli, disuruh minum […]

  • Kapolda Sumsel Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang CNN Award 2024

    Kapolda Sumsel Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang CNN Award 2024

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo meraih penghargaan “Outstanding Leadersehip in Law Enforcement and Crime Prevention” dalam ajang penghargaan CNN Indonesia Awards 2024, di salah satu hotel di Palembang, Rabu malam (10/7/2024). Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung oleh Direktur Transmedia Latif Harnoko kepada Kabid Humas Polda Sumsel yang mewakili Kapolda. Kapolda Sumsel […]

  • KPPU Diminta Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

    KPPU Diminta Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Politikus Partai Demokrat,  Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha. Sebab, kehadiran KPPU dinilai penting untuk bisa menertibkan sistem perdagangan utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup masyarakat. “KPPU dalam situasi seperti ini semestinya bisa berbuat banyak, misal persoalan harga […]

expand_less