Soal Pinjaman Luar Negeri, BNPB: Untuk Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya memenuhi kebutuhan anggaran pencegahan bencana dengan mendorong tambahan pendanaan melalui pinjaman luar negeri, menyusul keterbatasan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar kemampuan penanggulangan bencana, khususnya pada aspek pencegahan dan mitigasi, tetap dapat dimaksimalkan.

“Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, anggaran pencegahan bencana yang dimiliki BNPB saat ini relatif terbatas, yakni berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.

“Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan,” kata Suharyanto.

Selain mengandalkan pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai (DSP) sebagai bagian dari strategi penguatan pencegahan bencana. Dana tersebut digunakan ketika terjadi bencana atau saat status penanganan berada pada fase siaga darurat dan tanggap darurat.

Menurut Suharyanto, dana siap pakai juga dapat dialokasikan untuk upaya pencegahan, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami bencana.

“Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” kata Suharyanto.

Dalam upaya mitigasi, BNPB turut bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Suharyanto mengungkapkan, melalui skema pinjaman luar negeri, BNPB telah memperoleh dana sebesar Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota.

“Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu,” kata Suharyanto.*