Ini 6 Poin Penting dari Seminar Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 di Batam

BATAM,MSINEWS.COM – Seminar Internasional Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 yang digelar di Batam, Minggu, 20 September 2026, menghasilkan empat poin penting terkait perlindungan pekerja migran dan pencegahan perdagangan orang.

Pertama, Perlindungan bagi para pekerja migran harus dilakukan sejak dini dimulai sebelum keberangkatan, meliputi pemberian informasi yang benar, proses rekrutmen yang adil dan etis.

Kedua, Perlindungan bagi para pekerja migran membutuhkkan komitmen dan kerja sama. Pemerintah, lembaga internasional, serikat pekerja, masyarakat sipil, pelaku penempatan, komunitas, paroki-paroki, dan berbagai pihak lainnya harus berkolaborasi.

Ketiga, Perhatian terhadap pekerja migran tidak hanya berhenti pada kebijakan dan sistem, tetapi harus bisa menjawab pengalaman mereka selama di lapangan.

Keempat, Migrasi aman bukan hanya tentang bagaimana seseorang dapat berangkat dan bekerja tetapi juga tentang bagaimana mereka dihormati, dilindungi, didampingi, dan dapat kembali dengan selamat ke keluarga mereka.

Seminar menghadirkan keynote speech Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH, Dirjen KP2MI Rinardi SE MSc, dan Uskup Keuskupan Pangkalpinang Mgr Adrianus Sunarko OFM, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Siprianus Hormat (diwakili oleh Sekretaris Eksekutif KKP-PMP RD Marthen LP Jenarut).

Diawali dengan sambutan pembuka oleh Direktur Eksekutif Stella Maris Batam Rm Ansensius Guntur CS, seminar dengan dua sesi diskusi yang dipandu moderator Riri Siti O Malika — Vice President of Services and Products (Asia) di The Centre for Child Rights and Business menghadirkan sejumlah narasumber. Yakni, Jessica Sparks dari Tufts University Boston USA, Albert Yosua Bonasahat –Koordinator Program ILO Indonesia, Shafira Ayuningdya—Head of Counter Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia, dan Yulius Setiarto—Komisi I DPR RI, serta Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH (Sesi Pertama).

Sedangkan sesi dua diskusi menghadirkan Ilyas Pangestu—Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Wahyu Susilo—Direktur Eksekutif Migrant Care, Hengky Wijaya—Ketua Asosiasi Agen Perekrut, RD Chrisanctus Paschalis Saturnus – Ketua KKP-PMP Keuskupan Pangkalpinang, serta Rm Ansensius Guntur CS –Direktur Eksekutif Stella Maris Batam.

Tampak hadir pula Direktur Eksekutif Caritas Indonesia RD Fredy Rante Taruk, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam (mewakili Wali Kota Batam), serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan sekitar 1500 peserta dari berbagai paroki.

Welfare Committee dan Cruise Change
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Stella Maris Batam, Rm Ansensius Guntur mengungkapkan mimpi Stella Maris Batam akan adanya welfare committee di Batam.

Romo Yance—demikian ia akrab disapa– menjelaskan di berbagai negara besar di dunia welfare committee merupakan suatu keharusan untuk menjamin kesejahteraan pelaut dan keamanan navigasi. Ia meyakini jika ada welfare committee, sangat mungkin cruise change dilakukan di Kota Batam.

“Di selat Malaka ada sekitar 90.000 sampai 100.000 kapal melewat setiap tahun, tetapi yang singgah di Batam hanya 6 persen. Dan, saya yakin kalau ada welfare committee di Kota Batam angka itu akan naik,” ujar Romo Yance, seraya menambahkan bahwa welfare committee bukan sekadar untuk perlindungan tetapi juga bakal meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Kalau ada welfare committee tingkat kepercayaan untuk berlabuh di Kota Batam akan tinggi, maka kita bisa mengusulkan kepada mereka supaya cruise change ada di Kota Batam. Selama ini cruise change selalu ada di Singapura padahal Singapura itu sangat dekat,” katanya.

Maka kalau ada cruise change di Batam, Romo Yance meyakini Stella Maris Batam juga akan bisa melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. “Yaitu memberikan orientasi kepada para pelaut yang akan berkeja di luar negeri supaya pergi mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka disiapkan, mereka dimampukan untuk bisa melindungi diri sendiri,” ujarnya.

Sinergi Berbagai Pihak
Dalam keynote speech-nya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, lembaga terkait, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pencegahan harus dimulai dari daerah asal calon pekerja migran melalui edukasi, pelatihan, dan informasi prosedur kerja yang legal,” ujarnya.

Irjen Pol Asep Safrudin mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan, eksploitasi, perekrutan ilegal, dan perdagangan orang.

Polda Kepri, tandas Irjen Pol Asep Safrudin, berkomitmen melakukan pencegahan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Khusus mengenai tindakan preventif, ia mengharapkan adanya kerja sama dengan pemda terkait. Pasalnya, para pekerja migran kebanyakan justru dari luar Kepri. Mereka keluar melalui pelabuhan-pelabuhan di Kepri.

“Kepri memiliki banyak Pelabuhan sehingga semua pekerja migran keluar melalui Kepri. Dari Surabaya -Kepri, Jogja- Kepri, Semarang – Kepri, dan tempat-tempat lain semuanya berangkat dari Kepri. Akan lebih bagus preventif itu dimulai dari daerah mana mereka berangkat, sudah harus mulai dipetakan oleh Kementerian P2MI,” tandasnya.

Menurut Kapolda Kepri, Kementerian sudah memetakan provinsi mana yang terbanyak sebagai korban dan diperkecil lagi ke kota/kabupaten mana, kemudian diperkeci lagi kecamatannya, terus sampai ke bawah dan apa yang akan dilakukan.

“Bukan cuma kita, polisi, P2MI, yang harus menjaga selalu di sini, sementara di tempat asalnya tidak pernah disentuh. Dan saya yakin Kementerian sudah banyak melakukan itu sehingga pekerja-pekerja ilegal mulai banyak berkurang,” ujarnya..

“Jangan hanya tutup pintu-pintu keluarnya, Kepri, Kalbar, Kaltim, tetapi bagaimana menjemput bola kepada sumber-sumber tenaga kerja tersebut ,” imbuhnya.

Penghargaan dan Penghormatan Harkat Martabat Manusia
Ketua KKP-PMP KWI Mgr Siprianus Hormat dalam keynote speech yang dibacakan oleh Sekretaris Eksekutif KKP-PMP RD Marthen LP Jenarut, mengatakan Gereja Katolik Indonesia sangat peduli dengan isu migran yang ditempatkan dalam perspektif penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

“Migrasi adalah sebuah hak dasar, migrasi sebuah pilihan untuk peningkatan kesejahteraan. Tetapi di balik migrasi masih begitu banyak fenomena yang jadi persoalan yang sungguh sangat mengusik penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Di sana ada yang bermigrasi secara non-prosedural sehingga kesulitan mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mgr Siprianus, ada satu fenomena distorsi sosial dari migrasi yang bentuknya pada tindak pidana perdagangan orang yang terasa, terlihat, teridentifikasi makin hari makin banyak kasusnya, makin hari makin banyak orang yang menjadi korban.

“Di balik migrasi masih ada fenomena yang perlu perhatian terkait dengan reintegrasi keluarga, ada penelantaran istri dan anak, ada kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga migran, dan semuanya itu menjadi bagian dari perhatian dan kepedulian gereja Katolik Indonesia,” katanya.

Mgr Siprianus menjelaskan, bentuk kepedulian dan perhatian gereja terhadap problematiknya ditempatkan dalam skema 4 M. Yakni, menyambut, melindungi, mempromosikan, dan mengintegrasikan. Skema 4 M sebagai sebuah skema pastoral gereja Katolik Indonesia dalam merespons isu migran dan problematiknya bermain pada tataran upaya-upaya pencegahan termasuk penanganan di mana gereja Indonesia terlibat dalam upaya reintegrasi, upaya memberdayakan kelompok migran.
“Dan pada satu titik tertentu gereja Katolik Indonesia juga membangun advokasi kebijakan publik supaya kebijakan publik pro kepada kelompok migran,” ujarnya.

Perlindungan Dimulai Sebelum Berangkat

Sementara itu, Dirjen KP2MI Rinardi menegaskan bahwa pekerja migran perlu mendapat informasi yang benar, perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia, serta pemenuhan hak-haknya.

Ia menjelaskan pekerja migran di sektor maritim perlu mendapat perhatian karena memiliki berbagai kerentanan. “Mereka jauh dari daratan, dalam waktu sangat panjang, berpindah lintas wilayah, bekerja dengan melibatkan pemberi kerja, pemilik kapal, negara dengan bendera yang berbeda-beda, juga lokasi dan yurisdiksi berbeda. Di sinilah akses terhadap keluarga, fasilitas kesehatan maupun bantuan hukum sangat terbatas,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Rinardi, perlindungan itu bukan hanya setelah mereka di lokasi namun sebelum mereka berangkat. “Jadi apa yang diperlukan, informasinya benar, bagaimana mereka melihat suatu kontrak, kapalnya di mana, siapa pemilik kapal, siapa prinsipalnya, bagaimana perjanjian kerjanya, dan sebagainya,” katanya.

Rinardi menambahkan, pemerintah terus memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta peningkatan layanan pengaduan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik perekrutan ilegal dan memastikan setiap pekerja migran memperoleh perlindungan yang layak.

“Sekarang setiap kapal wajib memiliki internet yang memudahkan pekerja memperoleh akses wifi. Sehingga mereka bisa menghubungi keluarganya saat di tengah laut. Bagaimana pemerintah melindungi kalau mereka tidak punya akses melaporkan pengaduannya. Ini yang sedang kita dukung bagaimana ABK bisa memiliki akses internet ketika ada di kapal,” ucapnya.

Rinardi menegaskan pemerintah telah memperkuat hukum perlindungan di sektor ini melalui UU No 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, yang tengah direvisi. “Mudah-mudahan akhir tahun selesai, karena banyak sekali perubahan selama 9 tahun ini yang perlu diakomodir,” ujarnya.

Ia menambahkan UU tersebut memiliki aturan turunan berupa PP No 22 tahun 2022 terkait dengan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. “Di sini jelas bagaimana posisi pemerintah, negara dalam melindungi para anak buah kapal pekerja migran yang bekerja di sektor kelautan,” imbuhnya..

Di lingkup internasional, lanjut Rinardi, Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 melalui PP No 15 tahun 2016.

“Tahun ini juga Indonesia telah meratifikasi konvensi 188 mengenai Concerning world in fishing yang disahkan dalam PP No 25 tahun 2026. Instrumen ratifikasi ini telah diserahkan kepada ILO pada 10 Juni 2026, dan Indonesia wajib menjalankannya pada 10 Juni 2027,” paparnya. (*)