Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Targetkan Korban Banjir Sumatra Tempati Huntara Sebelum Ramadhan 

BNPB Targetkan Korban Banjir Sumatra Tempati Huntara Sebelum Ramadhan 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan percepatan penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat.

Seluruh warga terdampak ditargetkan dapat menempati Hunian Sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan BNPB dalam rapat koordinasi pasca tanggap darurat yang digelar di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat.

Dalam rapat itu, fokus utama diarahkan pada percepatan pemulihan hunian serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P).

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan bahwa R3P memiliki posisi strategis dalam pemulihan wilayah terdampak.

Ia menyebut dokumen tersebut bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan fondasi hukum dan kebijakan dalam penanganan pascabencana.

R3P, kata Rustian, disusun sebagai panduan perencanaan terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras antarinstansi, sektor, dan tingkatan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun data kebutuhan secara komprehensif agar seluruh program pemulihan dapat terkoordinasi dengan baik.

BNPB juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah kabupaten di Sumatra Barat telah menetapkan lokasi khusus untuk pembangunan Huntara.

Lokasi tersebut berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.

Penyediaan Huntara diprioritaskan agar masyarakat terdampak dapat menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah puasa Ramadan, dengan kondisi hunian yang lebih layak dan aman

Di sisi lain, BNPB menegaskan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) juga telah disiapkan sejak dini.

BNPB berharap masa tinggal di Huntara tidak berlangsung terlalu lama. Setelah fase darurat dan transisi selesai, warga akan direlokasi ke hunian permanen yang berada di kawasan lebih aman dari risiko bencana.

“Kami siapkan lahan-lahannya sehingga nantinya setelah Huntara selesai, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap dan menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.

BNPB menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar pemulihan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Sumatra Barat dapat berjalan berkelanjutan pascabencana.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Anggaran PSU, Ini Kata Wamendagri Ribka Haluk

    Soal Anggaran PSU, Ini Kata Wamendagri Ribka Haluk

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    MSINES.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus mengoptimalkan pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jangan langsung membebankannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid […]

  • Perdamaian Antara Denny dan MK, Terkait Bocoran Sistem Pemilu

    Perdamaian Antara Denny dan MK, Terkait Bocoran Sistem Pemilu

    • calendar_month Senin, 4 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Denny Indrayana, ahli hukum tata negara, telah mencapai perdamaian dengan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilaporkan secara etik oleh MK ke Kongres Advokat Indonesia (KAI). “Memang tadi sudah sidang pengucapan putusan perjanjian perdamaian,” kata Fajar Laksono saat dikutip CNNIndonesia.com, Senin (4/12). Baca juga : Pemerintah Tak Setujui Revisi UU MK: Alasan dan Tindakan […]

  • JK Desak Aparat Bongkar Akar Masalah di Balik Insiden Perusakan Tempat Ibadah

    JK Desak Aparat Bongkar Akar Masalah di Balik Insiden Perusakan Tempat Ibadah

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla yang dikenal JK, tak hanya mengecam insiden pembubaran kegiatan ibadah dan perusakan tempat ibadah di Cidahu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu 29 Juni 2025. JK juga mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan akar masalah di balik peristiwa tersebut. Pernyataan JK ini memberikan penekanan yang […]

  • Kalapas Tanjung Raja Beri Arahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Jajarannya

    Kalapas Tanjung Raja Beri Arahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Jajarannya

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tanjung Raja, msinews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Tanjung Raja Badarudin memberikan arahan terkait tugas dan fungsi kepada jajaran petugas Lapas Tanjung Raja pada apel pagi, Senin (23/09/2024). Kalapas Badarudin, menekankan tiga hal penting yang merupakan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr Supratman Andi Agtas, SH, MH yaitu kolaborasi, sinergi, dan integritas. Kolaborasi […]

  • KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

    KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

    • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9). Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan pembakaran diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Ananias Ati Mimin. Baca Juga : Aksi KKB, Dua Warga Tewas Saat Persiapan Makan Malam  Ia menyebut kelompok itu […]

  • Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim. Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait […]

expand_less