Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya akan berdampak bagi ASN itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) diarahkan untuk memperkuat kinerja birokrasi agar ASN dapat lebih adaptif, melayani, dan berdaya saing tinggi.

“Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi bagian besar untuk memastikan pembangunan SDM Indonesia,” kata  Menteri Rini saat menerima audiensi Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Sanitasia Kusuma di Kantor Kementerian PANRB, Senin (1/12/2025).

Disampaikan bahwa, target dari pelaksanaan manajemen ASN adalah sistem merit yang berjalan efektif dan konsisten serta manajemen talenta ASN yang terstandar dan terkoordinasi secara nasional. Untuk itu, fokus dari pengembangan kompetensi ASN diarahkan dalam penguatan kompetensi dan budaya digital bagi pegawai ASN.

Dengan memastikan sistem merit berjalan dengan baik, Menteri Rini melanjutkan, maka setelah ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensinya, setiap instansi pemerintah harus dapat memastikan hasil pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diimplementasikan di tempat kerja ASN tersebut.

Adapun, pengembangan kompetensi ASN bukan hanya sekadar membangun proses pendidikan dan pelatihannya saja, tapi bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan dengan pengembangan kompetensi yang telah didapatkan. Pengembangan kompetensi bukan hanya mengembangkan kapasitas ASN-nya saja, yang menjadi penting adalah kapasitas dari kebijakan yang dihasilkan.

“Pengembangan kompetensi ASN juga untuk memastikan agar kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah bisa diimplementasikan dan menghasilkan dampak yang luas. Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN ini merupakan upaya dari penguatan kapasitas pemerintah yang juga berbicara mengenai kualitas kebijakan, tata kelola, hingga SDM aparatur,” ujar Menteri Rini.

Lanjutnta bahwa, dalam melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN dengan ekosistem pembelajaran kolaboratif inklusif, adaptif, dan berbasis digital melibatkan banyak sektor, seperti pihak swasta, akademisi, media, hingga komunitas.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun terbuka untuk berkolaborasi dengan mitra strategis dalam penguatan kapasitas pemerintah, khususnya pengembangan kompetensi ASN, agar dapat berjalan secara berlanjutan.

Ditegaskan bahwa, Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya co-creation desain kompetensi digital dan riset kebijakan serta program pengembangan talenta dan percepatan kebijakan berbasis data.

Tak hanya itu,tapi kolaborasi juga dapat dilakukan untuk penguatan kepemimpinan dan budaya kerja ASN serta dukungan peningkatan kapasitas aparatur untuk menyukseskan program prioritas nasional.

“Pengembangan kompetensi ASN menjadi penting, agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai kita terlalu asik membangun kompetensi, namun tidak bisa dimanfaatkan dalam pekerjaannya,” ujarnya mengingatkan.

Sumber ;Humas Menparb.

Editor; Tim Redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Parlemen RI–Rusia Bahas Potensi Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Energi Terbarukan

    Parlemen RI–Rusia Bahas Potensi Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Energi Terbarukan

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno bertemu dengan perwakilan Parlemen Rusia. Mereka membahas Potensi Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Energi Terbarukan, pada Sabtu, 24 Mei 2025. Dirinya memenuhi undangan untuk menghadiri Agenda Kongres Ekologi Internasional Nevsky XI yang berlangsung di St. Petersburg, Rusia. Di sela-sela forum bergengsi tersebut, Eddy Soeparno mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan […]

  • Kemenko Polkam: Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang Kondusif

    Kemenko Polkam: Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang Kondusif

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    msinews.com – Desk Koordinasi Pilkada Sentak menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berjalan aman, lancar dan terkendali. Sesuai dengan arahan bapak Menko Polkam Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan, Desk Pilkada Serentak berkoordinasi agar aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri aktif melaksanakan patroli serta penjagaan di […]

  • DPR Ingatkan Pengusaha Sektor Digital Keuangan Negara Soal OJK Kena Ransomware

    DPR Ingatkan Pengusaha Sektor Digital Keuangan Negara Soal OJK Kena Ransomware

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Bali,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin, Sistem layanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami gangguan sistem terhitung sejak Senin (2/10/2023) malam akibat infiltirasi ransomware. Sebab itu, hingga kini, sejumlah layanan sistem informasi OJK tidak dapat diakses. Karena itu, Puteri Anetta Komarudin meminta klarifikasi penyebab peristiwa tersebut kepada pihak OJK dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR […]

  • Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com –Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa, Kemenkes RI harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga. Pernyataan itu lantaran, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran […]

  • Ketua MPR RI Bamsoet

    Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Pilpres Hanya Dua Pasang

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan berharap Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang Capres-Cawapres. Dia menilai bisa berjalan efektif dan efisien, dengan hanya satu putaran. Ketua MPR RI Bamsoet mengatakan tidak membuat masyarakat terpecah belah. Sekaligus memastikan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hilang, karena kondusifitas bangsa terganggu akibat polarisasi Pilpres yang […]

  • Mensos Bakal Sikat Habis Panti Asuhan yang Bermasalah, Izinnya Dicabut

    Mensos Bakal Sikat Habis Panti Asuhan yang Bermasalah, Izinnya Dicabut

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan  pihaknya (Kemensos) akan menertipkan   panti asuhan seluruh Indonesia, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi terhadap anak di lembaga dipastikan tak akan ada lagi. “Anak-anak kita perlu dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan tidak boleh terjadi hal-hal di lingkungan panti asuhan seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi,” kata Mensos saat konperensi pers […]

expand_less