Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya akan berdampak bagi ASN itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) diarahkan untuk memperkuat kinerja birokrasi agar ASN dapat lebih adaptif, melayani, dan berdaya saing tinggi.

“Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi bagian besar untuk memastikan pembangunan SDM Indonesia,” kata  Menteri Rini saat menerima audiensi Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Sanitasia Kusuma di Kantor Kementerian PANRB, Senin (1/12/2025).

Disampaikan bahwa, target dari pelaksanaan manajemen ASN adalah sistem merit yang berjalan efektif dan konsisten serta manajemen talenta ASN yang terstandar dan terkoordinasi secara nasional. Untuk itu, fokus dari pengembangan kompetensi ASN diarahkan dalam penguatan kompetensi dan budaya digital bagi pegawai ASN.

Dengan memastikan sistem merit berjalan dengan baik, Menteri Rini melanjutkan, maka setelah ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensinya, setiap instansi pemerintah harus dapat memastikan hasil pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diimplementasikan di tempat kerja ASN tersebut.

Adapun, pengembangan kompetensi ASN bukan hanya sekadar membangun proses pendidikan dan pelatihannya saja, tapi bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan dengan pengembangan kompetensi yang telah didapatkan. Pengembangan kompetensi bukan hanya mengembangkan kapasitas ASN-nya saja, yang menjadi penting adalah kapasitas dari kebijakan yang dihasilkan.

“Pengembangan kompetensi ASN juga untuk memastikan agar kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah bisa diimplementasikan dan menghasilkan dampak yang luas. Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN ini merupakan upaya dari penguatan kapasitas pemerintah yang juga berbicara mengenai kualitas kebijakan, tata kelola, hingga SDM aparatur,” ujar Menteri Rini.

Lanjutnta bahwa, dalam melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN dengan ekosistem pembelajaran kolaboratif inklusif, adaptif, dan berbasis digital melibatkan banyak sektor, seperti pihak swasta, akademisi, media, hingga komunitas.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun terbuka untuk berkolaborasi dengan mitra strategis dalam penguatan kapasitas pemerintah, khususnya pengembangan kompetensi ASN, agar dapat berjalan secara berlanjutan.

Ditegaskan bahwa, Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya co-creation desain kompetensi digital dan riset kebijakan serta program pengembangan talenta dan percepatan kebijakan berbasis data.

Tak hanya itu,tapi kolaborasi juga dapat dilakukan untuk penguatan kepemimpinan dan budaya kerja ASN serta dukungan peningkatan kapasitas aparatur untuk menyukseskan program prioritas nasional.

“Pengembangan kompetensi ASN menjadi penting, agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai kita terlalu asik membangun kompetensi, namun tidak bisa dimanfaatkan dalam pekerjaannya,” ujarnya mengingatkan.

Sumber ;Humas Menparb.

Editor; Tim Redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Beban utang akan terus bertambah jika kondisi nurunnya penerimaan negara karena anjloknya harga komoditas terus berlangsung. Saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp8.262 triliun. Peningkatan tersebut, menurutnya, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak 2014. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. “Jika proyek-proyek mercusuar terus jalan, dan penerimaan terus merosot […]

  • PDI Siap Berkongsi Dukungan, Anies-Muhaimin di Putaran Kedua

    PDI Siap Berkongsi Dukungan, Anies-Muhaimin di Putaran Kedua

    • calendar_month Sabtu, 13 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Siap Berkongsi, bersedia untuk berkolaborasi dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, jika salah satu kubu kalah di putaran pertama. Baca juga : Ketum […]

  • Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Upaya Koreksi Sistem Bernegara

    Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Upaya Koreksi Sistem Bernegara

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang […]

  • PT. TJT Respons,

    PT. TJT Respons, Evakuasi dan Koordinasi Polisi Panca Longsor di Tol Bocimi

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – PT Trans Jabar Tol (TJT) merespons cepat terhadap peristiwa longsor yang terjadi di Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dengan langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait. Baca Juga : Kemenlu Diminta Segera Pastikan Keselamatan WNI Terdampak Gempa di Taiwan dan Jepang “Dilaporkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu (3/4) pukul 20.00 WIB, PT Trans Jabar […]

  • Nah Ketauan!! Sri Mulyani Lapor ke Jokowi, Cerita 3 Kementrian Sering Minta Duit

    Nah Ketauan!! Sri Mulyani Lapor ke Jokowi, Cerita 3 Kementrian Sering Minta Duit

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi bahwa ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kerap meminta anggaran ke Kementerian Keuangan. Ketiga menteri tersebut adalah Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sri Mulyani mengaku Nadiem dan Yaqut rutin meminta anggaran pendidikan agar naik terus. […]

  • Polemik Royalti Musik, Willy Aditya: Karya Cipta Bukan Hanya Aspek Komersil, Ada Fungsi Sosial

    Polemik Royalti Musik, Willy Aditya: Karya Cipta Bukan Hanya Aspek Komersil, Ada Fungsi Sosial

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Polemik penarikan royalti musik kembali mencuat di publik. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa karya cipta tidak boleh semata-mata dipandang dari sisi komersial, melainkan juga memiliki fungsi sosial, publik, dan kebudayaan. Hal ini disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam dalam diskusi bertajuk “Akhiri Polemik Royalti, Revisi UU Hak Cipta Menjadi […]

expand_less