Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat, PKS: Negara Harus Berpihak

Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat, PKS: Negara Harus Berpihak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
  • visibility 228
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang yang kuat serta berpihak kepada masyarakat adat.

Menurutnya, pengesahan RUU tersebut adalah ujian nyata bagi negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Politisi asal daerah pemilihan Maluku ini menilai, setelah lebih dari 15 tahun dibahas tanpa hasil, RUU ini tidak boleh lagi terjebak pada tarik-menarik politik dan kepentingan sektoral.

Ia menegaskan bahwa RUU Masyarakat Adat harus menjadi payung hukum yang mengikat seluruh kementerian dan lembaga agar tunduk pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas adat.

“RUU ini tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Kita butuh undang-undang yang memaksa negara dan kementerian sektoral tunduk pada pengakuan masyarakat adat,” tegas Saadiah keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/11).

“Tanpa kekuatan harmonisasi, masyarakat adat akan terus menjadi korban kebijakan yang menyingkirkan mereka dari tanah dan budaya sendiri,” sambungnya.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyoroti masih adanya tumpang tindih aturan di sektor kehutanan, agraria, pertambangan, dan lingkungan yang membuat banyak komunitas adat kehilangan hak atas wilayahnya.

Saadiah menekankan, DPR harus memastikan bahwa RUU Masyarakat Adat berfungsi sebagai alat harmonisasi antar-aturan, sekaligus memberikan sanksi kepada pejabat atau lembaga negara yang melanggar prinsip perlindungan adat.

“Kita tidak boleh membiarkan kementerian atau pemerintah daerah terus mengeluarkan izin di atas tanah adat hanya karena belum diakui secara administratif. Masyarakat adat sudah ada jauh sebelum negara berdiri. Tugas kita adalah mengakui, bukan mempersulit mereka,” ujarnya.

Politisi PKS itu juga menegaskan pentingnya memastikan partisipasi perempuan adat dan pemuda dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Menurutnya, perempuan adat memegang peran vital dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan sumber daya komunitasnya.

“Perempuan adat adalah penjaga kehidupan dan kebudayaan. Undang-undang ini harus memberi tempat yang setara bagi suara mereka agar perlindungan masyarakat adat benar-benar menyeluruh,” ujar Saadiah.

RUU Masyarakat Adat sendiri memuat ketentuan tentang pengakuan hak, kelembagaan Komisi Nasional Masyarakat Adat, mekanisme restitusi, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Namun, beberapa kalangan menilai rancangan ini masih lemah dalam aspek pelaksanaan, terutama terkait harmonisasi dengan undang-undang sektoral dan akuntabilitas pejabat publik.

Saadiah menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan DPR menuntaskan RUU Masyarakat Adat tahun ini akan menjadi tolak ukur komitmen negara terhadap keadilan sosial.

“RUU ini adalah cermin keberpihakan negara terhadap rakyat yang paling lama terpinggirkan. Jika DPR kembali gagal mengesahkannya, artinya kita belum sungguh-sungguh melaksanakan amanat UUD 1945,” tutupnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Hadiri Parade Hari Republik India, Diantar Kereta Kuda bersama Presiden India

    Prabowo Hadiri Parade Hari Republik India, Diantar Kereta Kuda bersama Presiden India

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    New Delhi,msinews.Com— Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavya Path, New Delhi, pada Minggu (26/1) sebagai Tamu Utama atau Chief Guest. Prabowo hadir ke lokasi dengan diantar kereta kuda bersama Presiden India Droupadi Murmu sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat. Prabowo lalu menyapa Perdana Menteri India Narendra Modi dan […]

  • Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025

    Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Nabire,msinews.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pernyataan tersebut disampaikan  oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan […]

  • Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Karawang,msinews.com-Mengingat strategisnya peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga ini perlu melakukan evaluasi ke dalam. Alasannya adalah, lembaga ini perlu penguatan internal mengingat bahwa target audiens adalah seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SDM BPIP harus memenuhi syarat agar pengimplementasian Pancasila tidak hanya sekedar program. Juga, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila di tahun mendatang semakin […]

  • Wamenaker Tekankan SDM K3 Adaptif Hadapi Perubahan Risiko Dunia Kerja

    Wamenaker Tekankan SDM K3 Adaptif Hadapi Perubahan Risiko Dunia Kerja

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar mampu menghadapi perubahan risiko di dunia kerja. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kemampuan mengantisipasi risiko, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan membangun budaya pencegahan yang berkelanjutan. Afriansyah mengatakan, kebutuhan tersebut semakin penting seiring dinamika risiko […]

  • Gus Yaqut

    Gus Yaqut Kembali Nahkodai Federasi Wing Chun Indonesia

    • calendar_month Selasa, 5 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Jakarta, Federasi Wing Chun kembali menyerahkan tampuk ketua umum kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk periode 2023-2027. Sebelumnya Menag Yaqut ditetapkan sebagai ketum olahraga beladiri asal Hongkong ini periode 2021-2023. Mandat sebagai Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diserahkan Sekretaris Jenderal Federasi Wing Chun Indonesia, Maulana Zaenal bersama […]

  • Hardiknas, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono  Ajak Generasi Muda Berkontribusi Banyak Hal Termasuk Sumber Daya Air

    Hardiknas, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono  Ajak Generasi Muda Berkontribusi Banyak Hal Termasuk Sumber Daya Air

    • calendar_month Jumat, 3 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei menjadi momentum generasi muda untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Generasi muda bisa berkontribusi dalam banyak hal termasuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. Air dikatakannya merupakan sumber kehidupan utama manusia sehingga kualitasnya harus tetap dijaga […]

expand_less