Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemensos dan Perpusnas Bangun Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat

Kemensos dan Perpusnas Bangun Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Perpusnas akan menghadirkan perpustakaan modern dan lengkap di Sekolah Rakyat.

Dalam audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya menghadirkan perpustakaan modern yang menjadi pusat kegiatan belajar dan pemberdayaan di lingkungan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis nasional (PSN) yang diinisiasi Presiden.

“Saya membayangkan Sekolah Rakyat nanti bukan hanya memiliki bangunan permanen yang layak, tapi juga perpustakaan yang istimewa, modern, dan bisa menjadi tempat studi banding bagi sekolah lain. Karena perpustakaan yang keren itu bisa menghidupkan semangat belajar anak-anak,” ujar Gus Ipul, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, desain dan pengelolaan perpustakaan di Sekolah Rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI agar sejak awal memenuhi standar, fungsi, dan tujuan pemberdayaan sosial.

“Saya serahkan sepenuhnya ke Perpusnas untuk merancang. Karena ini program strategis nasional, jadi harus kita percayakan pada ahlinya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpusnas untuk mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia.

“Saya tentu sangat berbahagia dengan kabar tentang hubungan yang sudah lama terjalin antara Kemensos dan Perpusnas, jauh sebelum adanya program Sekolah Rakyat. Karena di dalamnya ada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui membaca,” ujar Prof. Aminuddin.

Ia menjelaskan bahwa Perpusnas selama ini telah mengembangkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang memberdayakan masyarakat melalui kegiatan literasi dan pasca membaca. Program ini telah berjalan selama delapan tahun dan menjadi salah satu best practice di tingkat internasional.

Sebagai bagian dari kolaborasi strategis ini, Perpustakaan Nasional menyalurkan Program Bantuan Sarana Perpustakaan Sekolah Rakyat, yang mendukung dua dari tiga program prioritas Perpusnas. Yakni penguatan budaya dan kecakapan literasi, serta standardisasi, serta akreditasi perpustakaan.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa dari keluarga miskin (Desil 1–2 DTSEN) melalui layanan perpustakaan yang berinklusi sosial, membantu perpustakaan Sekolah Rakyat memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), terutama dalam penyediaan sarana berupa rak dan buku sesuai standar.

Perpustakaan Nasional saat ini membantu 150 Sekolah Rakyat / 224 jenjang perpustakaan sekolah, dengan rincian bantuan sebagai berikut:

1. 1.500 judul buku untuk jenjang SD

2. ⁠1.500 judul buku untuk jenjang SMP

3. ⁠1.000 judul buku untuk jenjang SMA

4. ⁠250 judul buku digital untuk jenjang SMP dan SMA

5. ⁠2 rak buku untuk masing-masing jenjang

6. ⁠142 anjungan (kios) baca yang dilengkapi dengan 250 judul buku digital serta akses ke koleksi digital Perpusnas dan koleksi Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan Bahasa.

“Untuk tahap awal kami ingin memastikan bahwa bantuan ini bukan hanya berupa fisik buku atau rak, tetapi menghidupkan semangat membaca dan kebersamaan. Literasi harus menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar sepanjang hayat,” ujar Prof. Aminuddin.

Guna memastikan ketepatan intervensi, Perpusnas juga melakukan survei awal terhadap kondisi perpustakaan di Sekolah Rakyat. Dari 150 Sekolah Rakyat, sebanyak 96 sekolah telah mengisi survei dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 19 sekolah menyatakan belum memiliki tenaga untuk perpustakaan

2. Sebanyak ⁠11 sekolah menyatakan belum memiliki sarana dan prasarana perpustakaan

3. Sebanyak ⁠7 sekolah menyatakan belum memiliki ruang perpustakaan

4. ⁠Sebanyak 10 sekolah menyatakan belum siap mengelola keberlanjutan koleksi

5. ⁠Sebanyak 19 sekolah menyatakan kurang siap mengelola keberlanjutan koleksi

Temuan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan model bantuan yang berkelanjutan. Juga memperkuat pendekatan pendampingan agar setiap Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki fasilitas baca, tetapi juga mampu mengelolanya secara mandiri dan produktif.

Bantuan untuk Sekolah Rakyat akan didorong menjadi inklusif, terhubung dengan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di wilayah sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi literasi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga menghidupkan ekosistem sosial di sekitarnya.

Dengan cara ini, kegiatan literasi di Sekolah Rakyat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, memperluas akses pengetahuan, serta memperkuat budaya belajar sepanjang hayat.

“Yang penting bukan hanya bangunan dan fasilitas, tetapi kegiatan di dalamnya. Karena literasi adalah gerakan sosial yang menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Prof. Aminuddin.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

    Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini bermakna spesial karena bertepatan dengan momen Hari Kartini, serta menjadi kado menjelang peringatan Hari […]

  • Presiden Prabowo Kembali ke Aceh Tamiang

    Presiden Prabowo Kembali ke Aceh Tamiang

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah pejabat kembali melakukan kunjungan kerja meninjau wilayah terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jum’at (12/12/2025). Kedatangan Presiden untuk melihat perkembangan penanganan bencana terutama di wilayah yang sebelumnya masih terisolir seperti Aceh Tamiang. “Ibu-ibu, anak-anak ku sekalian, terimakasih saya hari […]

  • Dapur Umum Kemensos Jangkau Ribuan Warga di 5 Desa Terdampak Gempa Bandung

    Dapur Umum Kemensos Jangkau Ribuan Warga di 5 Desa Terdampak Gempa Bandung

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Bandung, msinews.com- Dua hari beroperasi, layanan dapur umum Kemensos yang didirikan di Kantor Kecamatan Kertasari, telah menjangkau ribuan warga Kabupaten Bandung di lima desa yang terdampak akibat gempa berkekuatan 5,0 SR. Tim Kemensos yang terdiri dari tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan pendamping sosial telah turun ke lapangan tak lama setelah gempa itu terjadi. Di […]

  • Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    • calendar_month Minggu, 28 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Makasar, MSINews.com – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, merespons hasil survei yang menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di urutan terakhir. “Kata siapa? Survei yang mana?” tanya Puan usai menghadiri Harlah PPP ke-51 di Makassar, Sulawesi Selatan, terbitkan Minggu 28/1/2024. Baca juga : Presiden Jokowi Bertemu Ketum Demokat AHY, Bahas Situasi Politik […]

  • RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Berbasis Satu Data Indonesia. Komnas HAM telah menetapkan 17 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, namun sebagian besar belum terselesaikan secara memadai, baik dalam penegakan hukum maupun pemulihan korban. Terjadi ketidaksinkronan data antar lembaga Komnas HAM mencatat 8.599 korban, LPSK menjangkau 5.626 korban melalui 7.230 layanan sejak 2012–2026, […]

  • Lantik 167 Bintara Polri,Kapolda Sumsel : “Pendidikan dan Pelatihan yang Melayani untuk Polri Presisi”

    Lantik 167 Bintara Polri,Kapolda Sumsel : “Pendidikan dan Pelatihan yang Melayani untuk Polri Presisi”

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) Irjen Pol A Rachmad Wibowo memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 167 Bintara Diktuba Polri gelombang I Tahun Angkatan (TA) 2024. Acara ini bertempat di SPN Betung Polda Sumsel Jalan Taja Jaya Raya I, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, Kamis (11/7/2024). Pelantikan Bintara Diktuba Polri tersebut […]

expand_less