Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » KPK Bongkar Aliran Dana Hibah Pokmas Jatim Tiga Saksi Diperiksa

KPK Bongkar Aliran Dana Hibah Pokmas Jatim Tiga Saksi Diperiksa

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 232
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membongkar dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur.

Penyelidikan KPK kini fokus pada indikasi adanya aliran dana yang disetorkan oleh pihak tertentu demi memuluskan jalan memperoleh dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

“Menelusuri adanya aliran uang (dari saksi) terkait cara untuk mendapatkan hibah pokmas,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 15 Juli 2025.

Pemeriksaan sejumlah saksi telah bergulir sejak, Senin 14 Juli 2025, KPK memeriksa tiga yakni, Yohan Tri Waluyo, Handri Utomo, dan Sa’ean Choir, Ketiganya dimintai keterangan di Kantor Polres Kota Blitar.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022,” kata Budi.

Meski demikian, dua saksi lain yang dipanggil, Totok Hariyadi dan Puguh Supriadi, belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kelima saksi yang diperiksa dalam kasus ini, termasuk yang belum hadir, adalah pihak swasta.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang telah dimulai KPK sejak tahun lalu. Pada 12 Juli 2024, Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika, telah mengumumkan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Provinsi Jatim periode 2019 hingga 2022.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Empat di antaranya merupakan penerima dana yang berstatus penyelenggara negara.

Sementara itu, 17 tersangka lainnya berperan sebagai pemberi, di mana 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya juga merupakan penyelenggara negara.

Penyelidikan KPK dalam kasus ini diharapkan mampu membongkar tuntas jaringan dan modus operandi di balik penyelewengan dana hibah Pokmas di Jawa Timur yang merugikan keuangan negara.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden serta aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente. Pengaruh itu ada kebijakan impor Kementerian BUMN di Indonesia. LaNyalla menilai para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Ia mencontohkan […]

  • Kesimpulan Pansus Haji, Marwan Jafar : Pemilihan Bahasanya Seperti Orde Baru

    Kesimpulan Pansus Haji, Marwan Jafar : Pemilihan Bahasanya Seperti Orde Baru

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji, Marwan Jafar, mengatakan terdapat penghalusan bahasa dalam kesimpulan dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024. Menurutnya, penghalusan bahasa tersebut bisa mengaburkan substansi temuan Pansus. Ia menilai eufemisme dalam kesimpulan Pansus mencerminkan bahasa era Orde Baru. Dia mengatakan kata melanggar yang sebelumnya disepakati dalam rapat pada Senin malam, 23 […]

  • 81 Tahun PLN Perkuat Peran Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

    81 Tahun PLN Perkuat Peran Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    JAkARTA– Memperingati Hari Listrik  Nasional (HLN) ke-81, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penggerak kemandirian bangsa dan pemerataan pembangunan melalui penyediaan energi yang berkeadilan. Mengusung tema besar “Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia”, momentum 81 tahun ini menjadi refleksi perjalanan panjang kelistrikan nasional sekaligus penegasan arah masa depan PLN dalam menghadirkan energi yang […]

  • Catat,  SPPG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditindak Tegas

    Catat,  SPPG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditindak Tegas

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    BOGOR,MSINEWS.COM-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan. SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas […]

  • Dari Komitmen Global Menuju Aksi Lokal: GFSR ke-3 Soroti Peran Komunitas dan Kearifan Lokal

    Dari Komitmen Global Menuju Aksi Lokal: GFSR ke-3 Soroti Peran Komunitas dan Kearifan Lokal

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Pelaksanaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) resmi ditutup dengan menghasilkan rumusan penting untuk mengubah komitmen global menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Resiliensi kini tidak lagi dipandang sebagai agenda kebijakan yang terpisah, melainkan hasil dari integrasi antara aksi iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Menutup GFSR ke-3, Deputi Bidang […]

  • 1.208 Unit Rumah Subsidi Disiapkan Menteri PKP di Bandung

    1.208 Unit Rumah Subsidi Disiapkan Menteri PKP di Bandung

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 340
    • 0Komentar

      Msinews.com – Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Wali Kota Bandung Farhan melakukan survei lahan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, Kamis (12/2/2026). Pemerintah menyiapkan proyek hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kunjungan […]

expand_less