Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya untuk menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat rapat internal pada Jumat (11/7), menyusul peluncuran program yang diprediksi menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah tersebut.
Tingginya potensi korupsi dalam proyek strategis pemerintah menjadi latar belakang utama instruksi Menteri Sosial. Dengan tegas, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Agus Jabo Priyono menyatakan tidak akan mengintervensi proses pengadaan, yang meliputi seragam dan perlengkapan siswa.
“Saya dan Pak Wamensos tidak akan ikut campur,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari menambahkan, “Jangan sekali-kali kita main-main dalam urusan Sekolah Rakyat. Buka saja apa adanya. Ikuti aturan.”
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan munculnya lobi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Gus Ipul meminta seluruh pejabat pengguna anggaran menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan tanpa intervensi.
“Saya ingin pengadaan ini betul-betul murni, sesuai dengan ketentuan. Yang menang ya menang, yang kalah ya kalah,” ujarnya.
Menteri Sosial pun menjanjikan pengawasan ketat dan tak segan menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kecurangan.
Sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat didesain untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Skala masifnya, yang akan dimulai dengan 100 titik rintisan pada Juli 2025, menempatkan program ini dalam sorotan publik dan pengawas antikorupsi. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, seragam, dan kebutuhan operasional lainnya menjadi perhatian khusus.
