Paripurna: Empat Anggota DPR RI Tekanan Jokowi, Setor PNBP di BUMN Diperbesar

Jakarta, InfomsiNews–Anggota DPR RI mendesak pemerintah Jokowi agar menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2024.

Empat anggota DPR RI terdiri dari Praksi PDIP, Gerindra PAN dan Demokrat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Terbitkan, Rabu 23/8/2023

Bermula pada Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menegaskan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Pertama, kata Sihat dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Kemudian lanjut dia penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

“Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND,” kata Sihat di dalam rapat Paripurna kemarin

Sihat mengukapkan kedua insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

Masih pembahasan sama anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp.473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

“Fraksi Gerindra mendorong peningkatan PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) melalui penerimaan dividen BUMN 2024 harus dioptimalkan, seiring dengan perbaikan ekonomi,” kata Wihadi

Lebih lanjut, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

“Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN,” kata Eko

Senada yang sama anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

“Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN,” tutup Suhardi. (ror)