Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kemensos Pastikan SLBN A Padjadjaran akan Tetap di Sentra Wyata Guna

Kemensos Pastikan SLBN A Padjadjaran akan Tetap di Sentra Wyata Guna

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 18 Mei 2025
  • visibility 228
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandung,msinews.com – Kementerian Sosial menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusif di SLBN A Padjadjaran, Bandung, yang saat ini berlokasi di area Sentra Wyata Guna. Penegasan ini disampaikan dalam rapat pembahasan pemanfaatan aset negara yang berlangsung pada Jumat (16/5/2025).

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, menampik isu yang menyebutkan adanya pengusiran terhadap siswa SLBN A Padjadjaran. Ia memastikan tidak ada kebijakan dari Kemensos yang mengarah ke sana.

“Kalau sekarang muncul isu mau dipindahkan atau diusir, itu tidak benar sama sekali. Kami justru mengakomodasi semua pihak,” tegas Supomo.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial mendukung usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar fasilitas Sentra Wyata Guna dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berbagai kepentingan, termasuk pendidikan dan rehabilitasi sosial.

“Kami mengakomodasi usulan dari Pemprov Jawa Barat. Bangunan di Sentra Wyata Guna bisa digunakan bersama: untuk SLB, Sekolah Rakyat, dan layanan rehabilitasi sosial tetap berjalan,” tambahnya.

Plt. Ketua Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna A. Damanik, turut hadir dalam rapat dan menyampaikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak ada unsur pengusiran terhadap peserta didik SLBN A Padjadjaran.

“Kami hadir di sini untuk memastikan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas tetap terpenuhi secara adil dan setara. Tidak ada konteks pengusiran dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sentra Wyata Guna,” ujarnya.

Jonna menjelaskan bahwa jika ada relokasi, itu bersifat sementara karena adanya renovasi infrastruktur. Semua pihak telah sepakat bahwa ke depan SLBN A Padjadjaran dan Sekolah Rakyat bisa berdampingan secara harmonis.

“Relokasi semata karena proses renovasi. Sudah ada kesepakatan bahwa ke depan, semua pihak bisa berjalan berdampingan dan saling mendukung proses pembelajaran,” jelasnya.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk kesediaan Kemensos untuk tetap memfasilitasi keberadaan SLBN A Padjadjaran di Sentra Wyata Guna, bersamaan dengan rencana pengembangan Sekolah Rakyat, tanpa mengganggu fungsi layanan rehabilitasi sosial.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan program ini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga akan mengajukan permohonan resmi terkait pinjam pakai dan hibah aset kepada Kementerian Sosial.

Sekda Jawa Barat mengatakan untuk menjamin pendidikan di SLBN A Padjadjaran tidak terganggu proses renovasi, aktifitas pendidikan di SLBN A Padjadjaran akan dipindah ke gedung yang telah disiapkan Pemprov Jawa Barat yakni SLBN Cicendo, selama sekitar dua bulan. Jika renovasi gedung di Wyata Guna selesai, Sekda memastikan SLBN A Padjadjaran akan kembali menempati gedung di Sentra Wyata Guna.

Sementara itu, Rapat yang berlangsung di Sentra Wyata Guna turut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Sekda Jabar Herman Suryatman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Asep Sukmana, Kepala Dinas Sosial Noneng Komara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Deden Saepul, serta Aris Dwi Subiantoro dari Bidang PBMD. Dari pihak SLBN A Padjadjaran hadir Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, Ketua Komite Dadan Ginanjar, dan Anggota Komite Tri Bagio.

Hasil peninjauan bersama terhadap ruang-ruang yang akan digunakan oleh SLBN A dan Sekolah Rakyat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pihak. Kepala sekolah, ketua komite, dan para guru SLBN A menyatakan komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara musyawarah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan semangat kolaborasi, Kementerian Sosial memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua anak bangsa—termasuk penyandang disabilitas—tetap mendapatkan hak pendidikannya secara utuh dan bermartabat.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungi Posko Korban Gempa Mensos Gus Ipul Sampaikan Atensi Jokowi dan Presiden Terpilih Probowo

    Kunjungi Posko Korban Gempa Mensos Gus Ipul Sampaikan Atensi Jokowi dan Presiden Terpilih Probowo

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com-Menteri Sosial Saifullah Yusuf sapan akrabnya Gus Ipul telah hadir menyapa pengungsi korban dampak Gempa Bandung di posko Lapangan Bola Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 25 September 2024. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa korban Gempa Bandung menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih […]

  • Selamat, Rahayu Saraswati Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Komisaris PT. Victoria Care Indonesia, Tbk

    Selamat, Rahayu Saraswati Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Komisaris PT. Victoria Care Indonesia, Tbk

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Komisi VII DPR. RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya ditunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi Wakil Komisaris Utama PT. Victoria Care, Tbk (VIVI). Perusahaan itu merupakan perseroan manufaktur dan distribusi barang konsumsi bidang kosmetik dan perawatan diri. Adapun, penunjukan Rahayu berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dilakukan melalui […]

  • Ketua KONI Ingatkan,  Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

    Ketua KONI Ingatkan,  Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyayangkan adanya dualisme kepengurusan pada sejumlah organisasi cabang olahraga nasional. Ia menilai dualisme akan berdampak pada menurunnya prestasi atlet yang akan mengikuti ajang olahraga. “Jangan ego masing-masing membuat berkibarnya Merah Putih tersendat-sendat. Saya berprinsip satu; atlet tidak boleh jadi korban dari dualisme […]

  • Mensos Gus Ipul: Penyaluran Bansos Triwulan III Capai 75 Persen Lebih

    Mensos Gus Ipul: Penyaluran Bansos Triwulan III Capai 75 Persen Lebih

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

      msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) triwulan III telah mencapai 75 persen lebih per 15 September 2025. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (15/9/2025). Gus Ipul menjelaskan pada triwulan III total kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako adalah […]

  • Pemerintah Disarankan Bentuk Pansus Pusat Data Nasional,Ini Alasannya

    Pemerintah Disarankan Bentuk Pansus Pusat Data Nasional,Ini Alasannya

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi I DPR RI mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN).Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta. “Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan […]

  • Badan Pengkajian MPR RI Soroti Anomali Demokrasi,Kedaulatan Rakyat di Era Digital

    Badan Pengkajian MPR RI Soroti Anomali Demokrasi,Kedaulatan Rakyat di Era Digital

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    TANGERANG,MSINEWS.COM-Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira,menilai bahwa lebih dari dua dekade pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diskursus mengenai implementasi dan efektivitas konstitusi terus berkembang. Meski banyak kemajuan telah dicapai, praktik ketatanegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan hal tersebut dalam Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengkajian […]

expand_less