Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pernyataan Sikap PADMA Indonesia soal Kasus Warga Sumba di Pasar Tente Bima

Pernyataan Sikap PADMA Indonesia soal Kasus Warga Sumba di Pasar Tente Bima

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 19 Jan 2025
  • visibility 192
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Keinginan kuat pengungsi asal Sumba yang mayoritas asal Sumba Barat Daya pasca kejadian di Bima mau pulang kembali ke Sumba wajib menjadi perhatian Pj Gubernur NTT dan PJ Bupati Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bukan dibiarkan tanpa aksi nyata.

Demikian kata Ketua Dewan Penasihat PADMA Indoneaia, Gabriel Goa merespon peristiwa yang terjadi di Pasar Tente, Kabupaten Bima, NTB belum lama ini.

“Jadi, keinginan warga asal Tana Humba yang saat ini mengungsi di Dinsos Kabupaten Bima adalah langkah bijak untuk menghindari konflik horisontal pasca main hukum sendiri warga Bima.” Kata Gabriel dalam pernyataan tertulis diterima media ini Minggu 19 Januari 2025.

Lanjutnya, bahwa dampaknya trauma psikologis warga tana Humba di Bima karena ulah satu orang bukannya diproses hukum tetapi massa melakukan tindakan anarkis.

Terpanggil nurani untuk keselamatan warga Tana Humba,NTT dan tidak berdampak pada konflik horisontal maka Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sebagai berikut.

Pertama, kami sangat mendukung dan menghargai keinginan Pengungsi Warga Tana Humba yang mayoritas asal Sumba Barat Daya untuk difasilitasi negara dalam hal ini Kemensos, Pemprov NTT bekerjasama Pemprov NTB dengan Pemkab Sumba Barat Daya,Sumba Barat dan Pemkab Bima kembali ke Tana Humba.

Kedua,membantu para pengungsi asal Tana Humba untuk dibekali pelatihan dan modal usaha karena mereka kehilangan mata pencaharian dan tidak terjebak bujuk rayu mafiosi Perdagangan Orang ke Negeri Jiran maka akibat pasca jatuh ketimpa tangga lagi.

Ketiga,Pemprov NTT bersama Pemkab Sumba Barat dan Pemkab Sumba Barat Daya bisa bekerjasama dengan BLK Don Bosco dan Sekolah Hotel Sumba untuk memberikan pelatihan ketrampilan dan modal usaha untuk kelanjutan masa depan mereka di Tana Humba. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akun Youtube DPR.RI Diretas, Muncul Unggahan Video Konten Judi Daring ?

    Akun Youtube DPR.RI Diretas, Muncul Unggahan Video Konten Judi Daring ?

    • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa akun Youtube DPR RI telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sejak pukul 05.30 WIB, Rabu pagi (6/9/2023). Ia pun mengaku bahwa hal tersebut tengah menjadi perhatiannya dan saat ini Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tengah berkomunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan penyebab akun tersebut […]

  • Siaran Gratis Piala Dunia 2026,Legislator ; Harus Diimbangi Publikasi Maksimal,Temasuk Wilayah 3T

    Siaran Gratis Piala Dunia 2026,Legislator ; Harus Diimbangi Publikasi Maksimal,Temasuk Wilayah 3T

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Piala Dunia bukan sekadar siaran olahraga. Ini adalah momentum nasional yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, industri kreatif, UMKM, hingga ruang-ruang kebersamaan masyarakat. ”Oleh karena itu saya melihat masih kurang keriuhan dan atmosfer publik yang seharusnya sudah terasa menjelang kick-off,” kata Legislator perempuan asal daerah pemilihan Jawa Timur, Novita Hardini,dari Fraksi PDI-Perjuangan ini. Ia mengingatkan kepada […]

  • Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengandung konsekuensi bahwa negara harus mengambil peran strategis. Sebab menurutnya, tanpa dukungan negara, mekanisme perlindungan tidak akan berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Jadi hak ekonomi itu […]

  • Lanjut Pengeledahan KPK di Kemenker, Rumah Mewah di Perum Taman Kota, Bekasi

    Lanjut Pengeledahan KPK di Kemenker, Rumah Mewah di Perum Taman Kota, Bekasi

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan mentereng lokasi di Perum Taman Kota, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (18/8/2023). Dilansir dari Kompas.com. Penggeledahan tersebut lanjutan penguapan dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di ruang lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Diketahui rumah yang digeledah KPK […]

  • Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kommisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji memastikan pelayanan dan pembinaan calon jemaah haji yang lebih baik. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 telah menyepakati total biaya haji sebesar Rp87 juta per jamaah. Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah […]

  • KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Misalnya […]

expand_less