Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Meningkatnya Kasus Pembullyan, Legislator: Pertimbangkan Hukuman Kebiri Kimia

Meningkatnya Kasus Pembullyan, Legislator: Pertimbangkan Hukuman Kebiri Kimia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Kasus pembullyan hingga kekerasan seksual semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan dewasa ini. Terbaru ada kasus pelecehan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap anak di bawah umur sesama jenis di NTT. Kejadian memilukan ini turut menjadi perhatian politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Firman mengecam tindakan biadab yang dilakukan oknum guru tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberlakukan sanksi keras terhadap pelaku. Sebab, Firman mengkhawatirkan di masa depan predator anak seperti pelaku hampir pasti akan mengulangi kejahatannya lagi.

“Saya mengecam keras atas tindakan biadab oknum guru tersebut. Saya juga berharap aparat penegak hukum mempertimbangkan hukuman kebiri kimia sepanjang hidupnya untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar ada efek jera,” tegas Firman Soebagyo, Senin (6/1/2025).

“Sebab, apa yang dilakukan oleh pelaku, merupakan tindakan yang sulit dimaafkan. Korban menjadi trauma, berdampak secara fisik dan psikologis dalam jangka panjang serta menghancurkan masa depan si anak,” sambungnya Firman.

Tak hanya dalam kasus ini, kebiri kimia juga diusulkan Firman untuk mengendalikan perilaku seksual pelaku kejahatan seksual anak di seluruh Indonesia.

“Saya berharap dengan penggunaan obat kebiri kimia, hasrat seksual pelaku kejahatan seksual dapat dikendalikan dan diturunkan dalam rangka mencegah terulangnya kejahatan seksual,” ujar legislator dapil Jateng III ini.

Selain itu, untuk meminimalisir tindak kejahatan yang berpotensi menyentuh anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosialnya, para guru dan sekolah harus meningkatkan kewaspadaanya begitu pula orang tua murid harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya harus meningkatkan kewaspadaan.

Firman yang juga anggota Komisi IV DPR ini meminta pemerintah segera menetapkan pembatasan penggunaan media sosial pada anak, termasuk memastikan seluruh anak-anak di Indonesia mendapat layanan internet sehat.

Selain itu,ia mengimbau kapada semua orang tua murid hendaknya jangan memanjakan anak-anaknya bebas menggunakan HP dan tablet secara bebas dan berlebihan.

“Teknologi memiliki dua sisi mata uang. Positifnya, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi, anak tidak gagap tehnologi,Namun di balik segala nilai positifnya, teknologi yang tak terkontrol dapat berdampak buruk pada anak-anak. Karena itu, urusan filterisasi pengguna dan konten media sosial haruslah menjadi perhatian serius pemerintah,” tutur Firman.

Korelasinya dengan kasus kejahatan seksual pada anak, Firman menekankan banyak pelaku kejahatan seksual yang terpicu dari konten-konten media sosial. Tak hanya memicu kejahatan seksual, media sosial juga menurutnya memicu perilaku penyimpangan lain, seperti judi online bahkan maraknya LGBT.

“Setahun lalu, tepatnya Januari 2023 terungkap kasus yang memilukan yakni anak seumuran SD rudapaksa anak seumuran TK. Ini kan sudah keterlaluan. Belum lagi kasus bullying serta kekerasan anak lainnya. Kalau kita cermat, usia pelaku kejahatan makin muda. Negara perlu hadir untuk mengurus masalah perkembangan anak dan memastikan lingkungannya untuk tumbuh merupakan lingkungan positif,” sebut Firman.

“Ini tugas berat dari Menkomdigi Meutya Hafid, yang tentu berbagai masalah ini tak bisa diretas dalam semalam. Namun saya mendorong agar Menkomdigi berani menelurkan terobosan kebijakan yang melindungi masa depan generasi muda Indonesia. Pembatasan serta pengetatan penggunaan internet salah satu solusi yang bisa kita lakukan,” tutup Firman Soebagyo.

Sebelumnya diberitakan, Tim Resmob Direktorat Reskrimum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap seorang guru penyuka sesama jenis bernama Kung Opa di Pelabuhan Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, pada Sabtu (4/1/2025).

Pria berusia 34 tahun itu diduga merupakan pelaku pencabulan terhadap seorang remaja laki-laki berinisial DJP (16), di Kota Kupang.

“Sudah ditangkap subuh tadi. Kami sedang memeriksanya, akan kami sampaikan perkembangannya,” ujar Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi (***)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

    Risma Gandeng Kementerian Lain Terkait Disabilitas SLB

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akan terus berkomitmen memenuhi hak, perlindungan penyandang disabilitas. Ia mengatakan siap memperkuat peran kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui kerja sama dengan beberapa kementerian Terkai. Risma menyebut persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas, SLB, cukup kompleks dan banyak tantangannya. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya kerja sama dengan […]

  • Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Utama Kepada Kepala BGN Dadan Hindayana

    Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Utama Kepada Kepala BGN Dadan Hindayana

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 342
    • 0Komentar

      Msinews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya kepada sejumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pejabat Badan Gizi Nasional. Penganugerahan tersebut diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 dan 13 TK Tahun 2026 tertanggal 13 Februari 2026. Penghargaan diberikan saat Presiden meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan […]

  • Bos ASDP Terangkan Alasan Kenaikan Tol dan Penyebrangan

    Bos ASDP Terangkan Alasan Kenaikan Tol dan Penyebrangan

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta_Mulai 3 Agustus 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan penyesuaian tarif angkutan pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia. Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik atas dampak kenaikan tarif tol dan penyebrangan di Sumatra. Menanggapi hal tersebut Shelvy Arifin Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam keterangan bahwa ada paktor naikan tarif dan penyebrangan diimbangi […]

  • Kontingen TNI AD Pertahankan Predikat Juara Umum Piala Panglima TNI

    Kontingen TNI AD Pertahankan Predikat Juara Umum Piala Panglima TNI

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kontingen TNI Angkatan Darat berhasil mempertahankan predikat juara umum pada Pertandingan Olahraga Piala Panglima TNI Tahun 2023, yang digelar di Kompleks Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023). Keberhasilan TNI AD di ajang yang ditutup secara resmi oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, mewakili Panglima TNI Laksamana TNI […]

  • Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan lembaga yang dipimpimpinnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. “Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung,” kata Hasyim kepada […]

  • DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri

    DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, tak segan-segan menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pasalnya, DJBC baru saja membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, yang secara khusus menargetkan rokok ilegal. Menurut Hanif, gebrakan ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mengamankan keuangan […]

expand_less