Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Muna Barat,Infomasi.org-Kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan kian marak dan hampir merata tersebar di seluruh pelosok Nusantara.

Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Muna Barat,Sulawesi Tenggara menggandeng Aisyiyah Muna Barat berkomitmen untuk menurunkan tingginya angka pernikahan dini dan kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah setempat.

Adapun, komitmen bersama ini dilakukan antar pemda dan Aisyiyah ditandai dengan penyusunan rencana aksi daerah, pasalnya saat ini pernikahan dini tak dipungkiri lagi di berbagai daerah, tak terkecuali di Muna Barat.

Perluh diketahu bahwa kasus pernikahan dini menyebabkan risiko-risiko lainnya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya.

Nina Hendrawati, S.P, M.Sos selaku PC Program Inklusi’Aisyiyah mengatakan, dalam pernikahan menjadi salah satu faktor penyebabnya kemiskinan, sehingga orang tua segera menikahkan anak di usia dini yang dianggap sebagai jalan pintas untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, partnership program inklusi Aisyiyah, Nina Hendrawati menegaskan, bahwa kasus pernikahan dini di Muna Barat perlu diperhatikan dan diintervensi dalam program inklusi agar pernikahan dini di daerah tersebut menurun.

“Ini juga bagian dari program pencegahan kekerasan perempuan dan anak,” kata Nina Hendrawati, Minggu (13/8/2023) dilansir diskominfo muna barat.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochima mengatakan, menurunkan angka pernikahan dini bukan hanya bagian dari program pihaknya, namun sejalan dengan komitmen pemda.

Dijelaskan, sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Pusat telah memiliki strategi nasional terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi dalam melaksanakan strategi nasional tersebut, maka perlunya implementatif yang disusun dalam RAD, artinya strategi itu telah menjadi rencana tayang konkrit.

Pihaknya sudah berkomitmen disetiap dinas dan instansi, misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan strateginya apa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemenag terkait strategi masing-masing dalam menurunkan angka pernikahan dini.

“Bukan hanya dinas-dinas saja dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder yang ada, termasuk media massa juga,” tegasnya.

Sedangkan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Tri Hastuti Nur R, mengatakan, hubungan perkawinan yang dilakukan anak berusia di bawah 19 tahun, bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Juga rentan menimbulkan angka kematian ibu melahirkan.

Kasus pernikahan anak usia dini yang terjadi di Muna Barat dipicu banyak faktor. Salah satunya, faktor kemiskinan. Pihaknya bersama Pemkab Muna Barat melaksanakan lokakarya penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) pencegahan pernikahan anak dibawah umur.

“Orang tua yang menikahkan anaknya, untuk mengurangi kemiskinan. Padahal itu bukan solusi, tetapi justru memperpanjang rantai kemiskinan karena anak belum siap secara ekonomi. Faktor pendidikan seksual, remaja belum tahu kalau menikah anak di bawah umur secara biologis belum siap. Faktor pergaulan bebas dan lainnya” tegasnya.

Ke deoan, kata dia, seluruh stakeholder terus berkomitmen menjalankan strategi itu demi tujuan bersama, pasalnya itu butuh partisipasi dari seluruh pihak.

Editor : Dese Dominikus/Diskominfo Muna Barat. 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kompak Indonesia Kecam Sudin, Soal Duit Korupsi Yasin Limpo

    Kompak Indonesia Kecam Sudin, Soal Duit Korupsi Yasin Limpo

    • calendar_month Sabtu, 11 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa, kecam jika ada dugaan keterlibatan ketua komisi IV DPR RI Sudin, soal kasus duit korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL), segera proses hukumnya. Dia menyerukan agar SYL berani membongkar kedok pejabat berdasi yang ikut menelan uang rakyat itu. “Ini adalah kesempatan emas bagi Yasin Limpo untuk menjadi Justice […]

  • Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023

    Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    MSI TV – Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023.

  • Wakil Ketua Baleg: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

    Wakil Ketua Baleg: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi. “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU […]

  • Debat Capres: Ganjar Tanya IKN ke Anies, Ini Jawab Pamungkasnya:

    Debat Capres: Ganjar Tanya IKN ke Anies, Ini Jawab Pamungkasnya:

    • calendar_month Rabu, 13 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Debat pertama Capres (Calon Presiden RI) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menjadi sorotan utama. Sesi tanya jawab, Ganjar Pranowo memfokuskan pertanyaannya pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam waktu terbatas. Ganjar dengan waktu satu menit, mengajukan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan. Baca juga : […]

  • Pengibaran 16 Bendera Negara Pasifik di Halaman Depan Gedung DPR RI,Ini Maksudnya

    Pengibaran 16 Bendera Negara Pasifik di Halaman Depan Gedung DPR RI,Ini Maksudnya

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-DPR RI secara resmi menjadi insiator sekaligus tuan rumah perhelatan besar Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership pada tanggal 24-26 Juli 2024 mendatang. Hal tersebut sebagaimana dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam melakukan pengibaran bendera dari 16 Negara Pasifik di halaman depan gedung DPR RI, pada Selasa pekan lalu. Mulai dari Cook Islands, Micronesia, Fiji, […]

  • IKWI Kota Bogor Gelar Senam Sehat & Bazaar Berkah

    IKWI Kota Bogor Gelar Senam Sehat & Bazaar Berkah

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com-Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Bogor  menggelar dua acara sekaligus. Adapun,acara tersebut yakni Senam Sehat dan Bazar Berkah (Belanja Murah Sambil Sedekah) di Kantor PWI Kota Bogor, yang berlokasi di RT.04/RW.01, Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pada Jum’at, (6/12/2024). Acara ini dimulai setelah kegiatan Senam Sehat yang diikuti oleh anggota PWI Kota […]

expand_less