Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Muna Barat,Infomasi.org-Kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan kian marak dan hampir merata tersebar di seluruh pelosok Nusantara.

Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Muna Barat,Sulawesi Tenggara menggandeng Aisyiyah Muna Barat berkomitmen untuk menurunkan tingginya angka pernikahan dini dan kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah setempat.

Adapun, komitmen bersama ini dilakukan antar pemda dan Aisyiyah ditandai dengan penyusunan rencana aksi daerah, pasalnya saat ini pernikahan dini tak dipungkiri lagi di berbagai daerah, tak terkecuali di Muna Barat.

Perluh diketahu bahwa kasus pernikahan dini menyebabkan risiko-risiko lainnya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya.

Nina Hendrawati, S.P, M.Sos selaku PC Program Inklusi’Aisyiyah mengatakan, dalam pernikahan menjadi salah satu faktor penyebabnya kemiskinan, sehingga orang tua segera menikahkan anak di usia dini yang dianggap sebagai jalan pintas untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, partnership program inklusi Aisyiyah, Nina Hendrawati menegaskan, bahwa kasus pernikahan dini di Muna Barat perlu diperhatikan dan diintervensi dalam program inklusi agar pernikahan dini di daerah tersebut menurun.

“Ini juga bagian dari program pencegahan kekerasan perempuan dan anak,” kata Nina Hendrawati, Minggu (13/8/2023) dilansir diskominfo muna barat.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochima mengatakan, menurunkan angka pernikahan dini bukan hanya bagian dari program pihaknya, namun sejalan dengan komitmen pemda.

Dijelaskan, sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Pusat telah memiliki strategi nasional terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi dalam melaksanakan strategi nasional tersebut, maka perlunya implementatif yang disusun dalam RAD, artinya strategi itu telah menjadi rencana tayang konkrit.

Pihaknya sudah berkomitmen disetiap dinas dan instansi, misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan strateginya apa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemenag terkait strategi masing-masing dalam menurunkan angka pernikahan dini.

“Bukan hanya dinas-dinas saja dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder yang ada, termasuk media massa juga,” tegasnya.

Sedangkan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Tri Hastuti Nur R, mengatakan, hubungan perkawinan yang dilakukan anak berusia di bawah 19 tahun, bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Juga rentan menimbulkan angka kematian ibu melahirkan.

Kasus pernikahan anak usia dini yang terjadi di Muna Barat dipicu banyak faktor. Salah satunya, faktor kemiskinan. Pihaknya bersama Pemkab Muna Barat melaksanakan lokakarya penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) pencegahan pernikahan anak dibawah umur.

“Orang tua yang menikahkan anaknya, untuk mengurangi kemiskinan. Padahal itu bukan solusi, tetapi justru memperpanjang rantai kemiskinan karena anak belum siap secara ekonomi. Faktor pendidikan seksual, remaja belum tahu kalau menikah anak di bawah umur secara biologis belum siap. Faktor pergaulan bebas dan lainnya” tegasnya.

Ke deoan, kata dia, seluruh stakeholder terus berkomitmen menjalankan strategi itu demi tujuan bersama, pasalnya itu butuh partisipasi dari seluruh pihak.

Editor : Dese Dominikus/Diskominfo Muna Barat. 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan lembaga yang dipimpimpinnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. “Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung,” kata Hasyim kepada […]

  • KPK Terhalangi Polda Metro Jaya, Dugaan Kasus SYL

    KPK Terhalangi Polda Metro Jaya, Dugaan Kasus SYL

    • calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terhalang terkait dugaan kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) oleh Polda Metro Jaya. KPK Terhalangi, diungkapkan waki ketua KPK Alexander Marwata, bahwa saat penyidikan, Polda Metro lantaran tidak memiliki prinsip kolektif kolegial. “Kami terhalang juga. Saya termasuk pimpinan lho. Artinya apa, itu penyidikan kan diarahkan juga […]

  • Nevi Zuairina Desak Kejakgung Segera Tindaklanjuti Dugaan Kerugian Negara Ratusan Miliar di PT Indofarma Tbk

    Nevi Zuairina Desak Kejakgung Segera Tindaklanjuti Dugaan Kerugian Negara Ratusan Miliar di PT Indofarma Tbk

    • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 20 Mei 2024, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif terhadap PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya kepada Kejaksaan Agung. Dalam laporan tersebut mengungkapkan adanya indikasi pidana dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendesak […]

  • Kemenlu Luncurkan Kolaborasi Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina

    Kemenlu Luncurkan Kolaborasi Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menginisiasi kerja sama dengan puluhan organisasi amal dan kemanusiaan di Indonesia untuk penggalangan dan penyaluran bantuan bagi Palestina, Rabu (26/2/2025). Acara dikemas dalam tajuk “Penandatanganan Dukungan dan Kampanye Bersama Indonesia untuk Palestina: Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru.” “Kita semuanya berkumpul untuk memulai satu gerakan solidaritas untuk Palestina. Ini adalah hasil […]

  • BGN Prioritaskan Keselamatan Siswa, Kawal Penanganan 80 Siswa yang Masih Dirawat

    BGN Prioritaskan Keselamatan Siswa, Kawal Penanganan 80 Siswa yang Masih Dirawat

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan keselamatan dan kesehatan siswa sebagai prioritas utama dalam penanganan insiden keamanan pangan yang terjadi di MTs dan MA Manbaul Hikam Putat, Tanggulangin, Sidoarjo, pada 1 September 2026. Berdasarkan data Senin (2/9) pagi, sebanyak 512 siswa telah mendapatkan penanganan. Dari jumlah tersebut, 80 siswa masih menjalani rawat inap, 312 siswa telah […]

  • Harlah NU

    Harlah Ke-78 Muslimat NU: Jokowi Ucap ‘Jangan Gegara Pemilu Saling Hujat’

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Harlah Ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, hari ini. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). “Sebentar lagi kita akan pemilu, proses penting dan menentukan. Tapi kita tak ingin gara-gara pemilu, beda pendapat, […]

expand_less