Jakarta, MSINews com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengonfirmasi ketaatannya terhadap arahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait larangan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri PDI-P untuk mundur dari posisi menteri yang mereka emban.
Yasonna mengatakan bahwa ia akan mentaati aturan hingga keputusan apa yang disampaikan dari partainya. Dia menyebut sekjen PDI-P Hasto sudah memerintahkan untuk mengeluarkan dari Jokowi.
Baca juga : Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan Kasus Pemerasan SYL
“Ya kalau sudah Pak Sekjen yang bilang kan sudah arahan partai. Kita menuruti apa saja,” kata Yasonna Laoly, usai peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 di kompleks Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Jum’at 26/1/2024.
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, telah mengungkapkan informasi terkait kesiapan mundurnya menteri-menteri tersebut.
Para kader PDI-P di kabinet Jokowi menyatakan keinginan untuk mundur, terutama setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Meski ada yang menyatakan kesiapan untuk mundur, Megawati mengingatkan akan pentingnya stabilitas politik.
Selain politisi PDI-P di kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dikabarkan akan mengundurkan diri, menambah kompleksitas situasi politik di tingkat pemerintahan.
Berikut 6 Menteri dari PDI-P :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.
2. Menteri Sosial Tri Rismaharini.
3. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpppa) Bintang Puspayoga.
6. Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung. (Ata)
