Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Tim transisi pemerintahan akan dipimpin langsung Presiden Jokowi

Tim transisi pemerintahan akan dipimpin langsung Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
  • visibility 95
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan oleh tenaga ahli utama KSP (Kantor Staf Presiden) Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan di Jakarta.

“Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu,” kata Ngabalin,Senin (1/4/2024).

Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan, bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Ia mengatakan bahwa kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden. Bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

“Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ngabalin, bahwa tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar. ** dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Kata Anggota Komisi VI DPR Soal Integrasi Tiktok Tokped Untungkan UMKM

    Ini Kata Anggota Komisi VI DPR Soal Integrasi Tiktok Tokped Untungkan UMKM

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi mengatakan, bahwa proses integrasi platform Tiktok shop dan Tokopedia sudah berjalan nyaris tiga bulan dan saat ini masih terus direview oleh Kementerian Perdagangan. Melalui proses konsultasi yang intensif, Pemerintah hendak memastikan platform hasil perkawinan keduanya tidak menabrak aturan. Menurutnya, selama proses integrasi dan migrasi sistem berlangsung, pelaku […]

  • Di Mina, Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah Tidak Ragu Sikat Mafia Haji

    Di Mina, Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah Tidak Ragu Sikat Mafia Haji

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Mina, msinews.com – Pelaksanaan ibadah haji tahun ini ternodai dengan adanya oknum-oknum yang memanfaat kan dana jemaah haji dengan tidak memberikan hak jemaah dengan layak. Pasalnya, didapati beberapa jemaah yang tidak mendapatkan fasilitas seperti tidur di luar tenda yang baru-baru ini disorot masyarakat. Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga menjadi Tim Pengawas Haji DPR […]

  • Peduli Pendidikan, Dua Kementerian Ini Berkolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Daerah 3T

    Peduli Pendidikan, Dua Kementerian Ini Berkolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Daerah 3T

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    0Jaakarta,msinews.com – Dua Kementerian yakni Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans)  menjalin kolaborasi strategis membangun  Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi, khususnya di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Kolaborasi Kementerian ini fokus pada pendirian Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kepada awak media, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa hal ini […]

  • Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

      Msinews.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh Indonesia. “Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia […]

  • KPK Cegah 21 Orang Keluar Negeri, Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim, Siapa Saja?

    KPK Cegah 21 Orang Keluar Negeri, Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim, Siapa Saja?

    • calendar_month Selasa, 30 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitaka telah mencegah 21 orang ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Untuk diketahui 21 orang tersebut merupakan tersangka dari pengembangan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. “KPK telah mengeluarkan surat keputusan […]

  • Daniel Johan : Penegak Hukum Harus Pertimbangkan Kembali Hukuman Sukena-Piyono

    Daniel Johan : Penegak Hukum Harus Pertimbangkan Kembali Hukuman Sukena-Piyono

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Politisi PKB, yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti sanksi pidana yang diterapkan kepada Sukena dan Piyono. Adapun, keduanya dipidana lantaran tidak mengetahui bahwa mereka memelihara satwa liar yang ternyata dilindungi. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini seharusnya lebih bersifat pembinaan dan bukan langsung pidana. “Semestinya ada regulasi khusus atau mekanisme yang lebih fleksibel […]

expand_less