Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Tanggapan Fraksi PKS Soal Target  5,2 Persen Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2024

Tanggapan Fraksi PKS Soal Target  5,2 Persen Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
  • visibility 169
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia stagnan selama sepuluh tahun. Hal tersebut merespon pidato Pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2024 dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompelsk DPR/MPR/DPD.RI yang menyebut target petumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2 persen di tahun 2024.

“Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dicanangkan oleh Pemerintah sebesar 5,2 persen, menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dalam sepuluh tahun terakhir, atau semenjak Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berkuasa pada tahun 2014,”kata Anis Byarwati dalam pernyataan tertulis yang diterima awak media di Parlemen,Kamis (17/8/2023).

Ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir masih jauh dari target 7 persen, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya. Selain itu dalam RPJMN 2020-2024 tertuang pula target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024.

“Tahun 2024 akan menjadi APBN terakhir yang akan dijalankan oleh Pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober 2024. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh Pemerintah hanya mencapai 4,23 persen,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Anis yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI ini tak memungkiri terjadinya krisis multidimensi pada perekonomian global yang disebabkan oleh serangan pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022 lalu. Menurutnya, kondisi ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pasca Covid-19 pemulihan ekonomi Indonesia banyak terbantu oleh tingginya harga komoditas unggulan, seperti batu bara, nikel, kelapa sawit dan komoditas lainnya. Ujian sesungguhnya akan terlihat ketika harga komoditas tersebut mulai turun pada pertengahan tahun 2023,” katanya.

Lanjut dia, bahwa proses konsolidasi fiskal dan transformasi struktural yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir belum terlalu banyak mempengaruhi perekonomian nasional.

Demikian juga dengan sektor perpajakan, membaiknya penerimaan perpajakan belum sepenuhnya hasil dari implementasi kebijakan UU HPP tetapi masih sangat terbantu oleh harga komoditas. Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga memberikan catatan bagi perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah belum mencerminkan perbaikan kualitas fiskal daerah.

Dhimpun dari berbagai sumber  pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 2014 – 2019 berada di atas 5 persen, namun masih di bawah 5,1 persen, sebelum akhirnya terkontraksi 2,07 persen di tahun 2020.

adapun, pertumbuhan kembali mengalami tren positif di tahun 2021 dengan capaian 3,69 persen dan naik menjadi 5,3 persen di tahun 2022. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA,MSINEWS-Anggota Komisi XIII DPR RI (Bidang Hukum dan HAM), Dr. Rieke Diah Pitaloka,menegaskan bahwa Kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) bukan lagi sekadar perkara pidana korporasi. ”Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional,” kata Rieke dalam keterangan pers tertulis diterima awak media Sabtu,18 […]

  • Polsek dan Pol PP Lawa Raya, Muna Barat Sosialisasi Miras

    Polsek dan Pol PP Lawa Raya, Muna Barat Sosialisasi Miras

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Muna Barat,msinews.com- Kepolisian Sektor wilayah Lawa Raya, Kabupaten Muna Barat,Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar sosialisasi miras . Hal itu mengingat sepanjang tahun 2024, tercatat 21 kasus kekerasan yang terjadi akibat konsumsi minuman keras (miras). Untuk itu, pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Setempat menghimbau masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam […]

  • DPD Gelar Gladi Bersih Besok,Persiapan Sidang Tahunan MPR 2026 Matang

    DPD Gelar Gladi Bersih Besok,Persiapan Sidang Tahunan MPR 2026 Matang

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 terus dimatangkan. DPD RI selaku tuan rumah memastikan seluruh persiapan telah berjalan sesuai rencana. Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Mahyu Darma mengatakan, sidang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • Partai Hanura Kukuhkan Pengurus Periode 2024-2029

    Partai Hanura Kukuhkan Pengurus Periode 2024-2029

    • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menggelar acara Pengukuhan Pengurus periode 2024-2029, Sabtu (26/4/2025). Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pidatonya menyapa para hadirin yang juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beserta jajarannya termasuk eks calon presiden pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Anies […]

  • DPR Ajak Anak Muda Pimpin Perubahan, Tak Boleh Ikut Arus

    DPR Ajak Anak Muda Pimpin Perubahan, Tak Boleh Ikut Arus

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyerukan agar peringatan Sumpah Pemuda tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk menegaskan peran strategis generasi muda dalam menentukan arah bangsa. Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan dalam konteks kekinian, di mana anak muda menjadi motor perubahan sosial dan politik. “Sumpah Pemuda adalah momentum […]

expand_less