Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Sebagai tersangka, salah satunya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman Darmanta,” kata sumber yang tidak sebutkan nama dikutip CNBC , Sabtu 19/8/2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan mentereng lokasi di Perum Taman Kota, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (18/8/2023).

Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta Selatan, Jumat.

Berdasarkan sumber yang ditemui Kompas.com, penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Kaitan pengadaan sistem proteksi TKI,” kata sumber Kompas.com, Jumat. Selain di Kemenaker, tim penyidik juga bergerak menggeledah Rumah Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9 Bekasi, Jawa Barat.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hanya mengatakan pemanggilan saksi, penggeledahan, maupun penyitaan barang bukti merupakan urusan tim penyidik.

“Pimpinan tidak terlibat dalam ketiga kegiatan yang dilakukan penyidik tersebut,” tutur Alex.

Untuk diketahui, upaya paksa penggeledahan hanya bisa dilakukan ketika suatu perkara sudah naik ke tahap penyidikan dan terdapat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Chusnunia Dorong Pelestarian Mangrove untuk Masa Depan Pesisir Lampung

    Chusnunia Dorong Pelestarian Mangrove untuk Masa Depan Pesisir Lampung

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Lampung,msinews.com-Wakil Pimpinan Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, pada Sabtu, 11 Januari 2025, melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut adalah langkah strategis sebagai bentuk kepedulian untuk pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain kegitan penanaman […]

  • Rahmat Gobel Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden

    Rahmat Gobel Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden

    • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Gorontalo,msinews.com– Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mewakili masyarakat Gorontalo, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih  kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo. Apresiasi dan ucapan terima kasih itu mewakili rakyat Gorontaloi atas diresmikannya sejumlah proyek pembangunan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo oleh Presiden Joko Widodo. Di Antaranya, proyek Bandar […]

  • Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com –Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa, Kemenkes RI harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga. Pernyataan itu lantaran, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran […]

  • Hadirnya Starlink di Indonesia, Komisi VI : BUMN Telekomunikasi Harus Antisipasi

    Hadirnya Starlink di Indonesia, Komisi VI : BUMN Telekomunikasi Harus Antisipasi

    • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan PT Telkom Indonesia harus mengantisipasi masuknya provider penyedia internet berbasis satelit seperti Starlink ke Indonesia. Menurutnya, hal itu karena berpengaruh terhadap proses bisnis BUMN yang sudah sedari lama di bisnis penyedia jaringan tersebut, seperti Telkom maupun Telkomsel. “Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome […]

  • Bertolak ke Medan, Jokowi Lebaran Bersama Anak dan Cucu

    Bertolak ke Medan, Jokowi Lebaran Bersama Anak dan Cucu

    • calendar_month Jumat, 12 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Joko Widodo dan keluarga dikabarkan berangkat ke Medan,Sumatera Utara untuk berlebaran bersama anak dan cucu. Pihak Istana menjelaskan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Medan di hari kedua Lebaran. Jokowi ke Medan untuk berlebaran bersama anak dan cucu. “Lebaran bersama anak cucu,” kata Kabiro Protokol Setpres Yusuf Permana dilansir detikNews, Jumat (12/4/2024). Yusuf belum […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

expand_less