Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » KPK Periksa Asisten Pribadi Eddy Hiariej dan Advokat, Kasus Suap di Kemenkumham

KPK Periksa Asisten Pribadi Eddy Hiariej dan Advokat, Kasus Suap di Kemenkumham

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, yaitu Yogi Arie Rukmana, dan advokat Yosi Andika Mulyadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga : Pembelian Alutsista Bekas Menuai Kontroversi: TKN Prabowo-Gibran ‘Belum Tentu Tak Layak’

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa 9/1/2024.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direksi PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Anita Zizlavsky. Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang informasi yang akan didalami penyidik selama pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara ini, KPK Periksa Asisten, menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan, sebagai tersangka pemberi suap. Tiga tersangka lainnya juga telah ditetapkan, yaitu mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula dari sengketa dan perselisihan internal di PT CLM sejak 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan, mencari konsultan hukum, dan sesuai rekomendasi, Eddy Hiariej dipilih.

Pada April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas Eddy Hiariej, dimana kesepakatan tercapai untuk memberikan konsultasi hukum terkait administrasi PT CLM. Besaran uang yang disepakati sekitar Rp4 miliar.

Alexander Marwata menyebut bahwa Helmut Hermawan menghadapi masalah hukum di Bareskrim Polri. Eddy Hiariej bersedia menghentikan proses hukum melalui SP3 dengan membayar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membuka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM, dan atas kewenangan Eddy Hiariej, blokir akhirnya terbuka.

Diketahui, KPK Periksa Asisten dan menganggap pemberian uang sekitar Rp8 miliar dari HH kepada Eddy Hiariej melalui Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai bukti awal yang akan terus ditelusuri dan dikembangkan. HH dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. Irene melontarkan dua pertanyaan. “Pertama , adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga […]

  • Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat: Tekan Angka Putus Sekolah dengan Permudah Akses Layanan Pendidikan

    Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat: Tekan Angka Putus Sekolah dengan Permudah Akses Layanan Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, S.S. M.Mmengimbau agar tekan angka putus sekolah dengan berbagai upaya yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. “Angka putus sekolah harus ditekan serendah-rendahnya. Setiap anak bangsa didorong untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat […]

  • 45 Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II Resmi Dilantik Menag

    45 Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II Resmi Dilantik Menag

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sebanyak 45 pimpinan perguruan tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II resmi dilantik oleh Menteri Agama RI,Nasaruddin Umar . Pengukuhan para pejabat di lingkungan pendidikan keagamaan itu dilaksanakan pada akhir Juni 2025,bertempat di Aula Kantor Kemenag Thamrin Jakarta. Dalam sambutannya, Menag berpesan untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. “Hari ini adalah sebuah takdir baru buat […]

  • Jimly usulkan Pembubaran DPD RI, Begini Respon Anggota DPR RI

    Jimly usulkan Pembubaran DPD RI, Begini Respon Anggota DPR RI

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jimly Asshiddiqie mengusulkan DPD dibubarkan. Menurut Jimly, selama menjabat sebagai Anggota DPD RI sudah empat tahun,tak ubahnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena hanya memberi usul tapi usulnya tidak pernah didengar. Merespon hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai wacana pembubaran DPD […]

  • Tangani Trauma, Risma Akan Relokasi Korban Rudapaksa Ayah Kandung di Halmahera Utara

    Tangani Trauma, Risma Akan Relokasi Korban Rudapaksa Ayah Kandung di Halmahera Utara

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjenguk dua anak korban rudapaksa ayah kandung asal Halmahera Utara. Risma membujuk korban dan ibu kandungnya agar bersedia direlokasi untuk keamanan dan penanganan trauma. Korban J (19) yang mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandung sejak tahun 2019, dan adiknya G (17) mengalami kejadian serupa sejak tahun 2021. Tidak hanya […]

  • Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

    Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Taman Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat 8 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ela melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat serta mengusulkan relokasi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir rawan […]

expand_less