Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Komnas HAM Minta KPU RI Segera Koreksi Data Suara Pemilu

Komnas HAM Minta KPU RI Segera Koreksi Data Suara Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
  • visibility 280
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyediakan data perolehan suara yang akurat, mengingat hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari keterbukaan.

Baca juga : Gugatan Praperadilan Harun Masiku Ditolok, MAKI Siap Ajukan Gugatan Baru.

“Informasi publik dan hak atas informasi yang menjadi hak publik; oleh karena itu, informasi haruslah akurat,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis 22/2/2024.

Pramono, yang sebelumnya merupakan anggota KPU RI periode 2017-2022, menyampaikan hal ini sebagai tanggapan terhadap permasalahan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan akurasi informasi terkait pemilu, Pramono menekankan pentingnya KPU melakukan perbaikan sistem dengan segera. Dia yakin dengan perbaikan tersebut, KPU dapat memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang tepat terkait pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, telah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga : Presiden Jokowi dan Para Menteri Makan Malam Bersama dan Sapa Masyarakat di Makassar

“Sistem ini sangat bergantung pada manusianya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap KPU juga mencakup infrastruktur dan SDM,” kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Betty menjelaskan bahwa pengunggahan data oleh petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti telepon genggam atau ponsel serta jaringan internet yang cepat. Proses ini melibatkan pengambilan foto Form C oleh anggota KPPS, yang kemudian diunggah ke dalam situs Sirekap.

Namun, terdapat permasalahan ketika teknologi Sirekap tidak mampu mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, menyebabkan perbedaan data numerik.

Dalam konteks tersebut, anggota KPU RI, Idham Kholid, menyatakan bahwa penghitungan suara sempat tertunda karena sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap. Meskipun demikian, dia memastikan bahwa proses rekapitulasi telah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Dengan demikian, Komnas HAM berharap agar KPU segera mengatasi permasalahan ini guna memastikan keterbukaan informasi publik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat terkait hasil pemilu. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    OLeh : H.Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif. Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya […]

  • Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

    Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Pemahaman tersebut penting agar pekerja mengetahui ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerja dengan pemberi kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja, […]

  • MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan terus melakukan pencarian dan menerbitkan surat perintah penangkapan buron Harun Masiku. Boyamin menilai pernyataan Firli dari dulu sekadar narasi atau retorika yang tidak menunjukkan hasil. Selain itu, pernyataan tersebut bisa dibaca sebagai upaya tawar-menawar […]

  • Sertijab Kepala BNPP, Mendagri Tito Harapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

    Sertijab Kepala BNPP, Mendagri Tito Harapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjutak. Prosesi sertijab   tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026). Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara […]

  • Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023

    Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 304
    • 0Komentar

    MSI TV – Presiden Jokowi Halalbihalal dengan Menhan Prabowo Subianto, Surakarta, 22 April 2023.

  • BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir dan Longsor di Jawa Tengah

    BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir dan Longsor di Jawa Tengah

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 352
    • 0Komentar

      Msinews.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dilakukan secara maksimal dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah mengerahkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga rencana normalisasi sungai, guna menekan risiko bencana berulang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, negara hadir tanpa membedakan […]

expand_less