MSINEWS.COM-Kommisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji memastikan pelayanan dan pembinaan calon jemaah haji yang lebih baik. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 telah menyepakati total biaya haji sebesar Rp87 juta per jamaah. Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI, Maman Imanul Haq,dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema“Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah-DPR”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Maman mengatakan, penurunan ini terutama berasal dari efisiensi pada komponen biaya penerbangan, yang selama ini menjadi beban terbesar dalam struktur BPIH.
“Kalau penerbangan bisa kita turunkan, otomatis beban yang dipikul jamaah berkurang. Pipih (porsi biaya haji) kita tahun ini sangat kecil, yaitu Rp54 juta,”kata Maman.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa penurunan biaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pelayanan, terutama karena penyelenggaraan haji kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
“Pelayanan harus sesuai dengan Undang-Undang Haji dan Umrah, mencakup keamanan, kenyamanan, dan pembinaan. Jamaah harus benar-benar merasakan kenyamanan selama beribadah,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa pihaknya telah meninjau seluruh aspek layanan, mulai dari penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, hingga kualitas katering. Panja meminta agar penyedia makanan memperhatikan gizi, kandungan protein, dan cita rasa nusantara, juga memastikan bahwa proses pemilihan syarikah (mitra penyedia layanan haji) dilakukan secara ketat.
“Dari 149 syarikah yang diverifikasi, hanya dua yang akhirnya dipilih. Kementerian Haji dan Umrah harus mendorong dua syarikah itu memberikan layanan terbaik. Jangan sampai terulang persoalan-persoalan di tahun sebelumnya,” paparnya.
Politikus PKB ini juga menyoroti pentingnya pembinaan jamaah di tanah air agar persiapan spiritual dan teknis bisa lebih matang. Ia meminta program manasik haji menekankan pada pemahaman makna ibadah serta pelatihan teknis, seperti cara naik pesawat, mengenakan sabuk pengaman, memahami cuaca, hingga penggunaan masker dan payung di Tanah Suci.
“Jangan sampai jamaah tiba-tiba kebingungan di lapangan. Manasik harus benar-benar menyiapkan jamaah agar ibadah hajinya berjalan lancar dan membahagiakan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Maman juga mengingatkan adanya kebijakan baru terkait pemeriksaan kesehatan jamaah yang kini harus berkoordinasi langsung dengan otoritas Arab Saudi. Karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyiapkan penerjemah bahasa Indonesia untuk mendampingi jamaah selama proses tersebut.
“Kementerian Haji dan Umrah harus memastikan agar jamaah tidak mengalami kendala bahasa dalam pemeriksaan atau layanan di Arab Saudi,” ujarnya.
Tim Redaksi/ds.