Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komisi I DPR RI, Bukan Membuat Angkatan Perang Dulu, Bagaimana Mengamankan Data.

Komisi I DPR RI, Bukan Membuat Angkatan Perang Dulu, Bagaimana Mengamankan Data.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
  • visibility 230
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi–Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai usulan rencana pembentukan angkatan keempat sebagai Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra TNI di Indonesia perlu dikaji dahulu secara serius.

“Yang ditawarkan Mas Andi ini untuk jangka panjang saya sepakat. Untuk itu perlu dikaji serius kebutuhan untuk angkatan keempat secara seksama,” kata Meutya kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Ketua DPP Golkar ini menilai masih banyak hal terkait siber yang harus dibenahi pemerintah. Ia mengusulkan kolaborasi unit-unit siber yang selama ini dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga secara terpisah.

“Namun demikian PR di depan mata sesungguhnya adalah bagaimana mengkolaborasikan unit-unit siber yang saat ini tergerai dalam banyak lembaga, misal Kominfo, BSSN, BIN, Polri, dan lainnya,” ungkapannya

Meutya memandang prioritas yang harus dilakukan pemerintah ialah mengamankan data. Sebab, menurutnya, selama ini kasus kebocoran data terkesan ada pembiaran oleh pemerintah.

“Yang pertama bukan membuat angkatan perang dulu, tapi bagaimana mengamankan data. Selama kebocoran data masih terjadi mirip dengan pembiaran, Angkatan Siber masih menjadi diskursus yang jauh,” tandasnya

Kendati demikian Meutya mendukung pemerintah fokus memperkuat perlindungan data saat ini. Menurutnya, wacana pembentukan Angkatan Siber dapat ditindaklanjuti apabila permasalahan kebocoran data telah dibenahi.

“Jadi kita step by step ya, fokus perlindungan data dulu lalu bicara perkuatan TNI dengan menghadirkan angkatan keempat. Di Singapura juga mereka relatif sudah selesai dulu dengan permasalahan bocor data,” tandasnya

Sebelumnya Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto diketahui mengusulkan rencana pembentukan angkatan keempat sebagai Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra angkatan TNI di Indonesia. Dia berharap Indonesia seperti Singapura yang memiliki Angkatan Siber.

“Saya diminta bicara tentang kemungkinan Indonesia seperti Singapura punya angkatan siber. Saya harus menawarkan roadmap-nya apakah Indonesia nanti seperti Singapura punya angkatan siber melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” ungkapannya

Ide ini muncul karena ada kemungkinan Indonesia akan seperti Singapura yang memiliki digital and intelligence service sebagai angkatan keempat. Menurutnya, Singapura membutuhkan Angkatan Siber karena ada perubahan yang sangat signifikan di bidang pertahanan siber.

“Ada kebutuhan mereka untuk menarik talenta digital masuk ke sektor pertahanan siber dan seterusnya,” ujarnya (Ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Tim 13 Haji Umrah, M. Firman Taufik, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus mampu menjaga ekosistem ekonomi yang telah terbentuk dari industri perjalanan ibadah tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umrah tidak semata-mata urusan ibadah, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. […]

  • Paripurna: Empat Anggota DPR RI Tekanan Jokowi, Setor PNBP di BUMN Diperbesar

    Paripurna: Empat Anggota DPR RI Tekanan Jokowi, Setor PNBP di BUMN Diperbesar

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota DPR RI mendesak pemerintah Jokowi agar menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2024. Empat anggota DPR RI terdiri dari Praksi PDIP, Gerindra PAN dan Demokrat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, […]

  • Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGU,Demi Hadapi Puncak Karhutla 2026

    Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGU,Demi Hadapi Puncak Karhutla 2026

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Agenda ini […]

  • Pembahasan RPJPN 2025-2045 Harus Beranjak dari Evaluasi dan Data Terkini

    Pembahasan RPJPN 2025-2045 Harus Beranjak dari Evaluasi dan Data Terkini

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Terkait itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar untuk menghimpun masukan terkait pembahasan tersebut. Adapun, para pakar yang diundang tersebut, di antaranya adalah Prof. Bambang Brodjonegoro, Prof Fasli Jalal, dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Dalam Kesempatan itu, para […]

  • KPK

    KPK Segera Sidangkan Kasus TPPU dan Gratifikasi Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap untuk menyidangkan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Eko Darmanto (ED). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti terkait kasus TPPU […]

  • Tim AMIN Curiga di Balik Penghapusan Sirekap oleh KPU

    Tim AMIN Curiga di Balik Penghapusan Sirekap oleh KPU

    • calendar_month Rabu, 6 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, mengungkapkan kecurigaannya terhadap kejanggalan yang terjadi pasca-KPU menghapus grafik tabulasi data perolehan suara Pemilu 2024 dari Sirekap, portal resmi perhitungan suara. Menurut Sudirman, tindakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan menunjukkan kemungkinan adanya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu. Baca juga : Erick Tohir: Pembangunan […]

expand_less