Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Uskup Larantuka Minta Penghentian Sementara Proyek Geotermal di Lembata, Ini Alasannya

Uskup Larantuka Minta Penghentian Sementara Proyek Geotermal di Lembata, Ini Alasannya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
  • visibility 429
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LARANTUKA— Pemimpin Gereja Katolik Larantuka, Flores, NTT, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, meminta agarp royek pembangunan panas bumi atau geotermal di wilayah Lamaholot, Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan sementara. Ia meminta agar proyek tidak dilanjutkan sebelum persetujuan masyarakat ditanggapi secara transparan dan kajian lingkungan serta sosial yang independen diselesaikan.

“Gereja Keuskupan Larantuka menolak pelaksanaan dan kelanjutan proyek geotermal di wilayah Lamaholot, di Kabupaten Flores Timur dan Lembata,” kata Mgr. Monteiro dalam rekaman video diterima oleh awak media, Jumat 9 Oktober 2026.

Mgr. Hans Menteiri mengimbau agar pemerintah,dalam hal ini pihak pengembang, lembaga terkait, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menunda langkah-langkah pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang sulit dilaporkan.

Lanjutnya, bahwa bagaimanapun, tertundanya hal tersebut perlu berlangsung sampai penyelesaian masyarakat diselesaikan secara terbuka, kajian independen diselesaikan, dan proses pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta prinsip keadilan.

Pernyataan ini menempatkan perlindungan masyarakat dan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam menilai rencana pembangunan.

Dikatakan, bagi Gereja, warga yang akan menanggung dampak proyek harus memiliki kesempatan nyata untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat

Mgr. Monteiro menegaskan bahwa sikap Gereja ditetapkan pada tanggung jawab moral untuk melindungi kehidupan, menjaga lingkungan, dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

“Bumi adalah rumah kita bersama, yang dipercayakan Allah kepada kita untuk dirawat, bukan dikorbankan,” kata dia.

Untuk itu, Ia mengingatkan bahwa investasi kepentingan tidak boleh mengesampingkan martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Tanah, menurutnya, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, terutama ketika menjadi sumber kehidupan, mata pencaharian, dan identitas budaya masyarakat setempat.

“Setiap rencana pembangunan harus menghormati hak atas tanah, wilayah adat, sumber air, lahan pertanian, kawasan organisasi, dan mata pencaharian masyarakat setempat,” imbuhnya.

Adapun, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rencana pengembangan panas bumi di Atadei, Kabupaten Lembata. Rencana tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan warga dan perwakilan masyarakat mengenai kemungkinan dampak lingkungan dan sosial.

Energi panas bumi dapat menjadi sumber listrik dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Namun, manfaat energi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai setiap proyek berdasarkan kondisi setempat, termasuk potensi dampak terhadap ekosistem, sumber air, lahan produktif, dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, seruan Uskup Larantuka menekankan perlunya penilaian yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum keputusan untuk melanjutkan proyek diambil.

Suara Warga Harus Didengar

Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan keprihatinan mengenai akses terhadap informasi, potensi dampak lingkungan, serta kebutuhan akan kajian geologi dan risiko yang menyeluruh.

Adapun para pihak yang menyuarakan keprihatinan tersebut adalah Front Lembata untuk Keadilan (FRONTAL), Forum Komunikasi Pemuda Atakore, para tokoh adat, dan kaum perempuan setempat.

Berbagai kekhawatiran itu membutuhkan tanggapan yang terbuka dari pemerintah dan pihak pengembang, serta pemeriksaan oleh para ahli independen yang kompeten. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai potensi manfaat, risiko, dan konsekuensi proyek bagi kehidupan mereka.

Pelibatan warga juga tidak cukup dilakukan sebagai formalitas. Konsultasi yang bermakna menuntut agar pendapat, keberatan, dan pengetahuan masyarakat setempat sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada tanah dan sumber daya alam, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur energi. Di dalamnya terdapat pertanyaan tentang keberlanjutan mata pencaharian, perlindungan wilayah adat, dan hak menentukan masa depan komunitas mereka.

Mgr. Monteiro menegaskan bahwa proyek tidak seharusnya dilanjutkan sementara persoalan-persoalan mendasar tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai.

Dalam konteks ini, kehadiran Gereja merupakan bagian dari perutusan pastoral untuk mendampingi masyarakat, menyuarakan keprihatinan mereka, dan memperjuangkan penghormatan terhadap martabat manusia serta keadilan sosial.

Ekologi Integral dan Tanggung Jawab Pembangunan

Sikap Uskup Larantuka juga dapat dipahami dalam kerangka ekologi integral, yang menegaskan keterkaitan antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia.

Mengutip ensiklik Laudato Si’, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat manusia merawat bumi sebagai rumah bersama. Ia mengingatkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penderitaan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang sering kali menanggung dampak kerusakan alam secara tidak proporsional.

Perspektif ini mengajak masyarakat menilai pembangunan bukan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, kelestarian alam, dan generasi mendatang.

Perdebatan mengenai proyek panas bumi di Flores Timur dan Lembata memperlihatkan tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

“Transisi menuju energi yang lebih bersih tetap memerlukan tata kelola yang transparan, kajian ilmiah yang dapat dipercaya, serta penghormatan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah proyek.” Katanya.

Seruan Mgr. Monteiro mengarah pada tuntutan agar proses tersebut dijalankan secara adil: keberatan warga ditanggapi, risiko dinilai secara independen, dan keputusan diambil secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

“Bagi Gereja, merawat ciptaan dan membela martabat manusia merupakan dua tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi ukuran penting untuk menilai apakah suatu pembangunan sungguh-sungguh mengabdi pada kesejahteraan bersama, ” tutup Uskup Keuskupan Larantuka.

Profil Singkat wilayah Keuskupan Larantuka

Wilayah gereja Katolik Keuskupan Larantuka meliputi Kabupaten Flores Timur beribu kota di Larantuka dan Kabupaten Lembata, di pulau Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur, **

Editor : tim Redaksi/domi dese lewuk

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 22 September 2026

    Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 22 September 2026

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana dan penanganannya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada periode Senin (21/9) sampai Selasa (22/9) pukul 07.00 WIB. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa wilayah Tanah Air. Karhutla terjadi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, […]

  • Wau.. Anggaran Pertanian Naik di 2024, Asep Ahmad Inginkan Fokuskan Antisipasi El Nino

    Wau.. Anggaran Pertanian Naik di 2024, Asep Ahmad Inginkan Fokuskan Antisipasi El Nino

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP, KH Asep Ahmad Maoshul Affandy meminta pemerintah memperhatikan sejumlah hal dalam menentukan anggaran di bidang pertanian. Di antaranya antisipasi El Nino yang berdampak pada penurunan produksi pangan. “Kami mengapresiasi pemerintah dengan peningkatan Anggaran Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar Rp 108,8 triliun atau naik 7,8% dari tahun […]

  • Rakor Desk Pemberantasan, Kemenko Polkam Komitmen Memutus Jaringan Narkoba Demi Masa Depan Bangsa

    Rakor Desk Pemberantasan, Kemenko Polkam Komitmen Memutus Jaringan Narkoba Demi Masa Depan Bangsa

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Dalam memutus rantai jaringan internasional Narkoba Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan anak bangsa dari ancaman peredaran gelap bahaya Narkoba. Hal ini sebagai bentuk ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah untuk memutuskan rantai jaringan Narkoba baik Nasional dan Internasional demi keselamatan masa depan anak bangsa Indonesia. […]

  • Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa ingin menambah anggaran sebesar Rp 155,7 miliar untuk tahun depan. Suharso memastikan ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No.33/2023 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan MenPAN RB No 544/2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN pemerintah pusat. “Hal ini sudah dibahas […]

  • Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 16 tahun oleh 12 laki-laki di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan para pelaku sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak beradab, serta mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman kebiri kimia. “Kejadian ini sangat […]

  • Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Perluasan Akses Keuangan Daerah, Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Perluasan Akses Keuangan Daerah, Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai upaya itu tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) dan investasi skala besar. Namun, target tersebut perlu didukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau. “Dalam […]

expand_less