Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
  • visibility 67
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan pembakaran diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Ananias Ati Mimin.

Baca Juga : Aksi KKB, Dua Warga Tewas Saat Persiapan Makan Malam 

Ia menyebut kelompok itu membakar satu bangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dan dua kios masyarakat.

“Satu unit rumah dinas DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang dibakar berada di Kampung Yapimakot, di mana setelah dibangun sampai saat ini belum pernah ditempati,” kata Johanis dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9).

Ia mengatakan peristiwa pembakaran diketahui dari laporan masyarakat. Kemudian dilaporkan kepada aparat TNI-Polri.

“Lalu aparat melakukan pengecekan dan pengamanan masyarakat. Tampak gerombolan KKB berlarian di sekitar rumah dan kios yang dibakar, yaitu bangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang di Kampung Yapimakot dan kios masyarakat,” katanya.

Baca Juga : KPK Desak Kabiro Humas MA Soal Riwayat Pertemuan Hasbi Hasan di MA

Menurutnya, aksi KKB itu merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

“Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB,” katanya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi XI Soroti Rendahnya Literasi Asuransi dan Dampak Co-Payment terhadap Kepercayaan Konsumen

    Komisi XI Soroti Rendahnya Literasi Asuransi dan Dampak Co-Payment terhadap Kepercayaan Konsumen

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan pentingnya literasi keuangan serta perlindungan konsumen dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Asuransi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin […]

  • Penjelasan KPK Terkait Dua Anggota DPR RI Belum Ditahan,Meski Sudah Jadi Tersangka 

    Penjelasan KPK Terkait Dua Anggota DPR RI Belum Ditahan,Meski Sudah Jadi Tersangka 

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 yakni Satori dan Heri Gunawan, terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi CSR BI-OJK ini, bahwa tim penyidik […]

  • Menkeu

    Menkeu Kunci Anggaran 50 Triliun ‘Ketidakpastian Ekonomi Global’

    • calendar_month Sabtu, 3 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengambil langkah tegas dengan memblokir atau mengunci anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 50 triliun pada tahun anggaran 2024. Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari automatic adjustment atau penyesuaian otomatis belanja K/L untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik. Kepala Biro Komunikasi […]

  • BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

      Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 […]

  • Aboe Bakar Alhabsyi Dukung Langkah PPATK Amankan Rekening Dormant, Tegaskan Komitmen Berantas Judi Online dan Kejahatan Keuanga

    Aboe Bakar Alhabsyi Dukung Langkah PPATK Amankan Rekening Dormant, Tegaskan Komitmen Berantas Judi Online dan Kejahatan Keuanga

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif) demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini  mengapresiasi objektivitas PPATK […]

  • Komisi VI Minta Pembaruan Data Penerima Pupuk Subsidi

    Komisi VI Minta Pembaruan Data Penerima Pupuk Subsidi

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Pertanian (Kementan) segera menerapkan tata kelola pupuk bersubsidi baru untuk memangkas birokrasi dan memperpendek rantai distribusi. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan menilai pemerintah perlu membereskan persoalan fundamental terkait data sebelum penerapan tata kelola pupuk subsidi baru. “Kami menyambut baik tata kelola pupuk bersubsidi yang terbaru. […]

expand_less