Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Ketum TP PKK Jalin MoU dengan Kemenkes Berikut Ulasannya

Ketum TP PKK Jalin MoU dengan Kemenkes Berikut Ulasannya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
  • visibility 302
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketum TP PKK

Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekali gus Ketua Umum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

MoU tersebut difokuskan pada aspek penguatan kesehatan masyarakat melalui Gerakan PKK dan sinergisitas Posyandu. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP PKK Tahun 2023.

“Saya berharap, agar melalui MoU sebagai salah bentuk kegiatan kolaboratif, yang pada tataran implementasi kiranya dapat dilakukan dengan prinsip kesetaraan, saling mendukung, dan saling melengkapi,” kata Tri dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Tri menjelaskan, Rakornas tersebut melibatkan sejumlah narasumber utama dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Tema diskusi yang dihadirkan pun sesuai dengan kerja-kerja TP PKK.

“Cermati dan dalami substansi materi yang disajikan dan dibahas dalam Rakornas ini, untuk kemudian lakukanlah perencanaan program dan penganggarannya di masing-masing daerah,” ungkapannya

‘Tentu dibutuhkan kemampuan dalam memilah dan menganalisis setiap masalah dan hambatan, maupun perkembangan dan perubahan yang terjadi,” imbuhnya

Lebih lanjut, Tri mengungkapkan, caranya adalah dengan berpikir logis terhadap hal-hal yang mungkin dapat dicapai secara sistematis dan realistis, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

“Saya yakin, melalui pengalaman panjang yang telah dilalui oleh Gerakan PKK, telah banyak pelajaran berharga yang diperoleh mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama ini,” ucapnya.

Menurutnya, hal seperti itulah yang dapat dijadikan sebagai spirit dan motivasi dalam menatap masa depan yang lebih baik.

“Saya selalu optimis terhadap program dan kegiatan Gerakan PKK. Karena, berdasarkan laporan yang saya terima, dan juga dari pengamatan saya langsung di beberapa daerah, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata respons pemerintah daerah, respons pemerintah desa dan kelurahan, dan bahkan respons dan antusiasme masyarakat terhadap program dan kegiatan Gerakan PKK ini cukup besar,” bebernya

Atas dasar itu pula, kata dia, Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan dukungannya berupa diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK.

“Kepercayaan Presiden tersebut, merupakan amanat yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melalui Perpres itulah telah diatur sedemikian rupa agar Gerakan PKK menjadi kelembagaan masyarakat yang potensial dalam pemberdayaan keluarga-keluarga di Indonesia,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Reshuffle Tak Cukup Ganti Menkeu, Raja Juli Antoni Ikut Didorong Masuk Radar Prabowo

    Reshuffle Tak Cukup Ganti Menkeu, Raja Juli Antoni Ikut Didorong Masuk Radar Prabowo

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak boleh berhenti pada pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC) Dahlan Watihellu mendorong Prabowo mengevaluasi menteri yang dinilai bermasalah dalam kinerja, etika, hukum, maupun komunikasi publik, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. “Reshuffle jangan hanya tambal sulam. Presiden harus melihat […]

  • Mendagri dan Menteri PKP akan  Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan Domisili

    Mendagri dan Menteri PKP akan  Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan Domisili

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Ada kabar gembira datang dari dua pejabat penting, yakni Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait. Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa, pihaknya akan menyiapkan dukungan lain guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut meliputi revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kepastian hukum bagi warga yang berbeda domisili […]

  • KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pejabat Kemenhub RI

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pejabat Kemenhub RI

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu akan terus mendalami dugaan aliran dana ke sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan, termasuk Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Mohamad Risal Wasal. Pasalnya Risal muncul dalam sidang dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato […]

  • Sekjen Kemensos ; Kepala Daerah Jadi Kunci Mutu Sekolah Rakyat, Putus Rantai Kemiskinan

    Sekjen Kemensos ; Kepala Daerah Jadi Kunci Mutu Sekolah Rakyat, Putus Rantai Kemiskinan

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pemerintah daerah (Pemda) didorong menjadi penjamin mutu utama Sekolah Rakyat demi memastikan program ini efektif mengakhiri kemiskinan antar generasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, (Kemensos) Robben Rico, menyampaikan pesan ini dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdialog di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, pada Jumat 27 Juni 2025. “Para wakil kepala […]

  • BKN RI Sampaikan Pagu Indikatif RAPBN 2024 Tujuh Ratus Miliar.

    BKN RI Sampaikan Pagu Indikatif RAPBN 2024 Tujuh Ratus Miliar.

    • calendar_month Kamis, 14 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Jakarta – Plt. Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.773.618.289.000,-. Menurut Haryomo (Kepala Badan Kepegawaian RI) ada empat program prioritas nasional yang harus diselesaikan BKN dalam waktu dekat ini. “Program tersebut yakni penyusunan standar penilaian potensi dan kompetensi ASN. Pemetaan atau penilaian potensi dan Kompetensi ASN. […]

  • PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan orange dan abu-abu itu. Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, […]

expand_less